• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Selasa, November 17, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

Pengamat Menilai Iklim Investasi Belum Bersahabat

by Sandy Romualdus
10 November 2012 - 00:00
5
VIEWS
Pengamat Menilai Iklim Investasi Belum Bersahabat
0
SHARES
5
VIEWS

 

Jakarta – Pemerintah diminta bertanggung jawab penuh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di lima sektor iklim investasi, antara lain buruh, kapital, energi, transportasi, dan input cost. Demikian ditegaskan Pengamat ekonomi Hendri Saparini dalam Dialog Perspektif Indonesia 'Gejolak Hubungan Pengusaha-Buruh' di Jakarta, Jumat (9/11).

"Untuk sektor energi, transportasi, dan input cost. Ketiga sektor tersebut tidak dipenuhi pemerintah," papar Hendri. Menurut dia, ketiga sektor itu, menjadi beban pengusaha. Sehingga, pengusaha sulit memenuhi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja ataupun buruh. "Ini ada hal-hal yang belum dilakukan pemerintah, seharusnya bisa mengurangi beban," tuturnya.

BERITA TERKAIT

OJK Minta Lembaga Khusus Pengelola Dana Pesangon Berstatus Dana Pensiun

Siapkan Penjaminan Asuransi, LPS Jamin Keamanan Data Privasi Nasabah

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Persiapan Penjaminan Polis Asuransi Berjalan, OJK dan LPS Integrasikan Data Pengawasan

Dia juga mengatakan, daya saing di Indonesia sangat berat. Baik dari sisi pasar dan biaya. Untuk pasar sendiri sudah dipenuhi investor lokal maupun asing. "Komponen cost juga sangat besar," ungkapnya.

Hendri juga menuturkan pemerintah seharusnya memiliki kebijakan untuk menentukan daya saing dan beli. Dengan memperhatikan biaya buruh bukan komponen terbesar bagi perusahaan. "Bukan hanya cuman upah, semestinya, langkah pemerintah ke depan untuk meningkatkan daya saing," ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Iskandar Maula mengungkapkan penetapan upah minimum dilaksanakan dewan pengupahan nasional.

"Namun dalam perjalanan, banyak hambatan, karena itu banyak survei dilakukan 2-3 kali dalam setahun, menghitung nilai kehidupan layak. Terlalu banyak dialog, panjang, dan inefisiensi. Terlalu banyak beruding, sehingga bias dalam nilai," jelasnya.

Iskandar menjelaskan bahwa upah minimum itu bukan upah standar. Akan tetapi, bila memang dikehendaki menjadi upah standar. "Dikatakan upah minimum untuk 0-12bulan, bagi perusahaan kategori mikro," paparnya.

Ia mengharapkan perusahaan untuk membentuk struktur upah. Sehingga, konflik antara perusahaan dan buruh bisa dihindari. "Jangan semua pemerintah yang mengintervensi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hasanuddin Rahman menjelaskan keputusan Menakertrans menambah komponen KHL menjadi 60 item justru membebani pengusaha. Karena, belum ada kesepakatan dalam dewan pengusahan nasional.

"Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003, keputusan Menakertrans tentang khl, komponen ada 46. Lalu, kawan Serikat Pekerja (SP) ingin perubahan, dari dewan pengupahan melakukan survei, hasil survei menambah 4, menjadi 50. Kemudian, Menakertrans mengambil alih menjadi 60, dengan penambahan 10. Oleh karena itu, belum sepakat, siapa yg menanggung, daya beli upah pengusaha berbeda, Usaha Kecil Mikro (UKM) akan terpukul," ucapnya.

Hasanuddin menambahkan Apindo kalau buruh dinaikkan setuju asal menggunakan perhitung. "Jangan pakai aksi keluar dari jalur. Dalam UU, unjuk rasa diatur dengan mogok kerja. Kemudian, dilakukan secara sah melalui perundingan," jelasnya.

 
 
 
 
 
Previous Post

Usai Akusisi RBS, CIMB Mulai Beroperasi di Australia

Next Post

Mengembalikan Martabat Petani

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ajaib Sekuritas Soroti Rebalancing MSCI: Potensi Outflow Rp2,77 Triliun Bayangi Gerak IHSG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

OJK Minta Lembaga Khusus Pengelola Dana Pesangon Berstatus Dana Pensiun

Siapkan Penjaminan Asuransi, LPS Jamin Keamanan Data Privasi Nasabah

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Persiapan Penjaminan Polis Asuransi Berjalan, OJK dan LPS Integrasikan Data Pengawasan

Sektor Asuransi Lolos Aksesi OECD, OJK Geber 5 Pilar Reformasi

OJK Rilis Panduan SLL untuk Dorong Pembiayaan Bangunan Gedung Hijau

BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Dukung Ekosistem Jaminan Kesehatan

Berbagi Perspektif Ekonomi, Puluhan Nasabah Hadiri Workshop CIMB Niaga di Bogor

OJK Mengajar di SRMA 33 Tangsel, Friderica Ingatkan Bahaya Perilaku Konsumtif FOMO

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post

Solusi Citibank Indonesia Bagi Nasabah Obligasi Lehman Brothers

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance