Jakarta – Pemerintah diminta bertanggung jawab penuh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di lima sektor iklim investasi, antara lain buruh, kapital, energi, transportasi, dan input cost. Demikian ditegaskan Pengamat ekonomi Hendri Saparini dalam Dialog Perspektif Indonesia 'Gejolak Hubungan Pengusaha-Buruh' di Jakarta, Jumat (9/11).
"Untuk sektor energi, transportasi, dan input cost. Ketiga sektor tersebut tidak dipenuhi pemerintah," papar Hendri. Menurut dia, ketiga sektor itu, menjadi beban pengusaha. Sehingga, pengusaha sulit memenuhi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja ataupun buruh. "Ini ada hal-hal yang belum dilakukan pemerintah, seharusnya bisa mengurangi beban," tuturnya.
BERITA TERKAIT
Dia juga mengatakan, daya saing di Indonesia sangat berat. Baik dari sisi pasar dan biaya. Untuk pasar sendiri sudah dipenuhi investor lokal maupun asing. "Komponen cost juga sangat besar," ungkapnya.
Hendri juga menuturkan pemerintah seharusnya memiliki kebijakan untuk menentukan daya saing dan beli. Dengan memperhatikan biaya buruh bukan komponen terbesar bagi perusahaan. "Bukan hanya cuman upah, semestinya, langkah pemerintah ke depan untuk meningkatkan daya saing," ujarnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Iskandar Maula mengungkapkan penetapan upah minimum dilaksanakan dewan pengupahan nasional.
"Namun dalam perjalanan, banyak hambatan, karena itu banyak survei dilakukan 2-3 kali dalam setahun, menghitung nilai kehidupan layak. Terlalu banyak dialog, panjang, dan inefisiensi. Terlalu banyak beruding, sehingga bias dalam nilai," jelasnya.
Iskandar menjelaskan bahwa upah minimum itu bukan upah standar. Akan tetapi, bila memang dikehendaki menjadi upah standar. "Dikatakan upah minimum untuk 0-12bulan, bagi perusahaan kategori mikro," paparnya.
Ia mengharapkan perusahaan untuk membentuk struktur upah. Sehingga, konflik antara perusahaan dan buruh bisa dihindari. "Jangan semua pemerintah yang mengintervensi," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hasanuddin Rahman menjelaskan keputusan Menakertrans menambah komponen KHL menjadi 60 item justru membebani pengusaha. Karena, belum ada kesepakatan dalam dewan pengusahan nasional.
"Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003, keputusan Menakertrans tentang khl, komponen ada 46. Lalu, kawan Serikat Pekerja (SP) ingin perubahan, dari dewan pengupahan melakukan survei, hasil survei menambah 4, menjadi 50. Kemudian, Menakertrans mengambil alih menjadi 60, dengan penambahan 10. Oleh karena itu, belum sepakat, siapa yg menanggung, daya beli upah pengusaha berbeda, Usaha Kecil Mikro (UKM) akan terpukul," ucapnya.
Hasanuddin menambahkan Apindo kalau buruh dinaikkan setuju asal menggunakan perhitung. "Jangan pakai aksi keluar dari jalur. Dalam UU, unjuk rasa diatur dengan mogok kerja. Kemudian, dilakukan secara sah melalui perundingan," jelasnya.

















