Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution mengatakan bahwa aturan pembatasan transaksi tunai harus dimuat dalam Undang-Undang. Hal itu menanggapi usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta kepada BI dan Kementerian Keuangan. "Saya sepakat. Kami sudah lama mengkaji pembatasan transaksi tunai," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/12).
Menurut Darmin, pihaknya telah melihat sejumlah UU yang tepat untuk dimasukkan pasal tentang pembatasan transaksi. Undang-Undang Mata Uang yang saat ini masuk dalam prolegnas DPR, dinilai tepat untuk mengatur pembatasan transaksi tersebut.
BERITA TERKAIT
"Apabila pengaturannya melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) bisa saja. Tapi tidak kuat," kata Darmin. "Jika aturannya hanya sebatas PP, Peraturan Bank Indonesia (PBI), atau Peraturan Menteri (Permen), masih kurang. Level yang bisa mengaturnya dengan kuat hanyalah UU."
PPATK telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BI, dan Kemenkeu. Usulan PPATK ini berlatar belakang modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang marak dilakukan secara tunai.
Dalam skema PPATK, BI akan mengatur bank-bank agar tidak melayani setoran dan penarikan tunai di atas Rp 100 juta. Ini sejalan dengan program BI menjalankan financial inclusion dan less cash society.

















