• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

BI Minta Eksportir Konversi DHE ke Rupiah

by Sandy Romualdus
15 Januari 2013 - 00:00
14
VIEWS
Pengawasan Lintas Negara, BI Gandeng Australia dan Korsel
0
SHARES
14
VIEWS

 

Jakarta – Bank Indonesia (BI) meminta eksportir-eksportir yang beroperasi di Indonesia tidak hanya menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di bank dalam negeri tetapi juga dikonversi dari US$ ke Rupiah. Demikian dikatakan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution usai rapat dengan komisi XI DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin (14/1).

Menurut dia, BI sudah jalankan aturan DHE agar ekportir menyimpan hasil ekspornya di bank-bank dalam negeri. Semakin baik jika DHE tersebut dikonversikan dalam bentuk Rupiah. "Kurs rupiah saat ini sudah keluar dari fundamentalnya," ujarnya.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Dia mengatakan kondisi yang ada saat ini, mayoritas eksportir sudah simpan valuta asing (valas) pada bank-bank dalam negeri. Namun itu bentuknya berupa rekening valas. Bank tidak bisa menjual simpanan valas eksportir tersebut, sehingga likuiditas valas dalam negeri tidak bertambah.

Sayangnya dalam sistem perbankan nasional, BI tidak bisa mewajibkan eksportir untuk mengkonversi tersebut karena tak diizinkan oleh Undang Undang. UU yang dimaksud adalah UU Lalu Lintas Devisa.

"Konversi itu tidak diizinkan oleh UU untuk dilakukan," kata Darmin. Saat ditanyai rencana BI untuk mengajukan revisi UU Lalu Lintas Devisa, Darmin tidak bersedia menjawab.

Dijumpai terpisah, Direktur PT Bank Mutiara Tbk, Ahmad Fajar mengatakan beberapa eksportir ada yang menyalurkan DHE melalui perusahaan meski jumlahnya belum banyak. Sebagian eksportir yang menjadi nasabah Bank Mutiara juga bersedia mengubah rekeningnya ke dalam bentuk giro dan tabungan, sehingga bentuknya dalam rupiah.

"Perusahaan menyaratkan jika mereka (eksportir) ingin menerima kredit dari Bank Mutiara maka mereka harus aktif bertransaksi, salah satunya bersedia menempatkan DHE di Bank Mutiara," ujar Ahmad.

Meski demikian, Bank Mutiara tahun ini masih belum fokus untuk menjadi bank wali amanat (trustee) yang khusus menjadi bank kustodian yang memfasilitasi DHE.

Pengendapan DHE di dalam bank dalam negeri juga ikut berperan menstabilkan Rupiah terkait jaminan pasokan valas. Seperti diketahui, kurs Rupiah saat ini sudah keluar dari fundamentalnya. Berdasarkan kurs tengah BI Senin (14/1), levelnya menyentuh Rp9.670/US$. Bahkan, diawal tahun sempat menyentuh Rp9.740/US$.

Sepanjang Januari-Oktober 2012, BI mendata total DHE Indonesia mencapai US$129,4 miliar. Dari total DHE tersebut, sebanyak US$107,1 miliar disimpan di dalam bank dalam negeri. Sisanya masih ada yang disimpan di bank luar negeri, sekitar US$22,3 miliar. Artinya, lebih dari Rp 218 triliun DHE Indonesia terparkir di luar negeri.

Direktur Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah, mengatakan jika ingin konversi DHE dari dolar AS ke Rupiah bersifat wajib, artinya pemerintah perlu merevisi UU Lalu Lintas Devisa. Hal serupa pernah dilakukan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. "BI belum ada niatan untuk itu. Itu inisiatif legislatif DPR," katanya.

Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis, mengatakan DPR perlu mengaji lebih lanjut kebenaran bahwa UU Lalu Lintas Devisa tak membolehkan konversi DHE dolar AS ke Rupiah. "Gubernur BI bertahan pada landasan UU. Nantinya itu akan kami jadikan subyek sendiri," ujarnya.

Meski demikian, Harry menyatakan BI dan Kementerian Keuangan harus tetap berpegangan pada UU APBN dimana fundamental rupiah tahun ini (2013) harus ada di kisaran Rp9.300/US$. Sementara Kementerian Keuangan, dalam rapat yang sama, memproyeksikan Rupiah tahun ini akan ada dilevel Rp9.397/US$.

Proyeksi tersebut, ujar Harry, harus ditelisik lebih lanjut seberapa jauh deviasinya sehingga ekonomi nasional tetap fundamental. "Jika pemerintah melanggar asumsi Rupiah tahun ini, nanti akan kami evaluasi apakah kegagalannya berasal dari BI, pemerintah, atau faktor eksternal," ujarnya.

 
 
 
 
 
Previous Post

BBM Bersubsidi Isu Sentral Ekonomi 2013

Next Post

1 Juta Lapangan Kerja Butuh Pertumbuhan Ekonomi 7%

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
CIMB Niaga Genjot Bisnis Wali Amanat

CIMB Niaga Tingkatkan Penyaluran Kredit UKM

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance