Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengatakan persoalan over konsumsi BBM bersubsidi menjadi permasalahan sentral perekonomian Indonesia di 2013. Maka dari itu, BI meminta hal ini dapat diatasi segera untuk menjaga keseimbangan eksternal perekonomian Indonesia.
Demikian dikatakan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution ketika bicara mengenai outlook perekonomian 2013 di hadapan Anggota Komisi XI DPR RI, Jakarta (14/1).
BERITA TERKAIT
"Dalam menyikapi potensi risiko besar yang akan dihadapi perekonomian ke depan, kami memandang tingginya konsumsi BBM serta besarnya subsidi BBM menjadi permasalahan sentral yang harus diatasi segera," katanya.
Menurut Darmin, impor BBM menjadi biang kerok defisit neraca transaksi berjalan, salah satu komponen neraca pembayaran Indonesia (NPI) di 2012. Ini kemudian membuat surplus pada NPI di 2012 tipis kalau tidka bisa dikatakan pas-pasan.
Mengelola defisit transaksi berjalan menjadi tantangan di tahun ini, terutama karena kinerja ekspor diperkirakan belum sepenuhnya membaik. Apalagi, impor bahan baku dan barang modal diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan derasnya penanaman modal langsung di tanah air. Darmin meminta, tekanan pada transaksi berjalan tidak lagi ditambah impor BBM yang tinggi.
Di transaksi berjalan, besarnya subsidi BBM juga dipercaya berhubungan langsung dengan persepsi terhadap rupiah. "Meningkatnya konsumsi BBM dapat meningkatkan beban subsidi dalam APBN yang dapat mempengaruhi persepsi negatif mengenai kesinambungan fiskal, dan pada gilirannya dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah," kata Darmin.
Padahal, seperti diketahui, nilai tukar rupiah saat ini terus bergerak melemah akibat tidak tersedianya kebutuhan valas yang cukup di pasar valas.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga menggarisbawahi persoalan subsidi BBM. Ia menyebutkan pengelolaan subsidi BBM menjadi salah satu tantangan di 2013. Anggaran subsidi BBM di 2013 dibuat berdasarkan asumsi konsumsi BBM 46 juta kiloliter. Sementara itu, Kementerian ESDM mengaku sulit menjaga kuota tersebut.
"Dalam informasi informal, artinya belum disampaikan resmi pada kami, KemenESDM agak khawatir dengan kuota BBM kami. Kami sendiri sudah sampaikan, kalau lebih dari itu (kuota), akan ada tekanan pada fiskal yang tidak baik. Kami harapkan akan ada solusinya saat kami koordinasi dengan ESDM dan kementerian terkait," kata Agus.
"Tapi, kalau seandainya porsi BBM bersubsidi, plafon tidak bisa dikendalikan, ini sangat tidak sehat dan akan membuat alternatif-alternatif di pemerintah untuk menghemat harus ditekankan dan perlu betul-betul dikendalikan," imbuhnya.
Berdasarkan outlook, Agus menyebutkan harga minyak dunia sendiri diperkirakan tidak akan meroket seperti yang sempat terjadi di awal 2012 lalu. Harga ICP bergerak turun dari akhir 2012 masih di atas US$112 perbarel menjadi US$106 perbarel pada awal Januari. "Selama 2013 kami perkirakan ICP akan bergerak US$100-109 perbarel karena iklim, geopolitik di Timur Tengah dan Afrika, serta spekulasi," katanya.
Sementara itu, asumsi lifting minyak juga diperkirakan tidak sampai asumsi APBN 2013, membuat ekspor minyak Indonesia belum sesuai asumsi. Lifting minyak diperkirakan akan berkisar 850.000-930.000 perbarel. Hal yang sama terjadi pada produksi gas yang diperkirakan akan terealisasi pada 1,24-1,36 juta barel setara minyak perhari.
"Kelihatannya lifting minyak dan gas akan ada di 850.000 dan 1,24 juta tadi, keliatannya harapan Indonesia, walaupun ada upaya tingkatkan lifting, tapi upaya-tadi tadi baru akan menghasilkan di 2014 ke atas," kata Agus.
Masih terkait importasi BBM, outlook nilai tukar yang disampaikan Agus adalah sebesar Rp 9.300-9.700 perdolar AS dari asumsi di APBN 2013 yaitu sebesar Rp 9.300 per dolar AS. Inflasi diperkirakan akan bergerak di 4,9-5,3%. Adapun pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,6-6,8%, sementara suku bunga SPN tiga bulan diperkirakan 3,2-5%.

















