Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, praktik lindung nilai (hedging) nilai tukar mata uang sendiri terhadap mata uang asing lazim dilakukan oleh pemerintahan berbagai negara. Praktik tersebut bukan berarti pemerintah tidak memiliki kepercayaan terhadap mata uang sendiri, tapi untuk pengelolaan risiko.
"Jadi tidak benar kalau tidak mengelola keuangan negara, best practice di seluruh dunia semua suadh melakukan hedging supaya tidak ada risiko terkait nilai tukar," ungkap Agus ketika ditemui di Jakarta kemarin.
BERITA TERKAIT
"Sistem hedging itu suatu instrumen yang digunakan di dunia. Oleh karena itu, kita dalam berprinsip melakukan pengelolaan aset liability, kalau kita mau mengelola utang itu kita harus berutang di currency yang cenderung melemah. Kalau kita punya penerimaan, kita harus investasi di currency yang cenderung menguat," imbuh Menkeu.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro pun meyakini, keputusan pemerintah melakukan hedging valas tidak akan dibaca pasar sebagai sentimen negatif melemahkan rupiah. "Bukan kita nggak percaya pada rupiah, kita nggak mau kaget-kagetan dengan perubahan kurs rupiah."
Bambang mengingatkan, banyak beban yang ditanggung pemerintah dalam kurs valas, misalnya impor BBM yang disubsidi negara dan pembayaran bunga utang. Pembayaran keduanya bisa tidak terkendali kalau risiko tidak dikelola.
"Kita di pemerintahan masih sangat konservatif mengelolaa anggaran. Akhirnya kita punya pengeluaran-pengeluaran karena kerugian valas itu besar sekali yang harus kita tanggulangi," tutup Menkeu

















