Jakarta – Kementrian Keuangan mengumumkan, pada akhir tahun lalu dua perusahaan sudah resmi memperoleh pembebasan pajak penghasilan (PPh) lima tahun setelah produksi komersial. Kedua perusahaan tersebut ialah PT Unilever Oleochemical Indonesia yang akan membuka pabrik di Sei Mangkei, Sumatera Utara, dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang berencana membuka pabrik di Cilegon, Jawa Barat.
Tax holiday tersebut diberikan setelah Kemenkeu mengeluarkan KMK no 462 dan 463 tahun 2012 tertanggal 28 Desember 2012. "Mereka mendapat pembebasan PPh badan dalam jangka lima tahun sejak dimulai produksi komersial. Setelah itu, ada dua tahun transisi, mereka mendapat potongan PPh badan 50%. Tahun kedelapan, back to normal," tutur Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro ketika menggelar jumpa pers di kantornya kemarin.
Karena memperoleh tax holiday, kedua perusahaan harus secara berkala menyampaikan data penempatan dana di bank di Indonesia dan realisasi penanaman modal yang telah diaudit. Sebab, beberapa syarat mendapatkan tax holiday ialah menanamkan modal minimal Rp 1 triliun dan menempatkan 10% dananya di bank Indonesia.
BERITA TERKAIT
Selain dua syarat itu, syarat mendapatkan tax holiday ialah harus merupakan industri pionir dan membuat badan hukum baru di Indonesia. Bambang menegaskan, pembuatan badan hukum baru ialah untuk menegaskan bahwa yang mendapat tax holiday adalah investasi baru. Jika perusahaan lama ingin menambah investasinya dan sesuai dengan syarat tax holiday, perusahaan tersebut harus membuat badan usaha baru. "Ini karena ada perlakuan pajak terhadap laba. Rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pajak belum berani kalau hanya memisahkan dalam bentuk unit usaha karena unit usaha tidak punya laporan keuangan sendiri," katanya.
Bambang mengatakan, belum ada lagi perusahaan yang dalam proses memperoleh tax holiday di Kemenkeu. Namun, mungkin ada yang tengah berproses di Kementerian Perindustrian atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Mungkin masih ada lagi di Kemenperin dan BKPM, tapi belum di Kemenkeu. Karena mereka nggak akan kirimkan sesuatu yang berpotensi untuk ditolak," tutup Bambang.

















