BERITA TERKAIT
“Jangan berharap growth tinggi di atas 6 persen. Kita akan membuat di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen.” Demikian pernyataan resmi paling mutakhir dari Menteri Keuangan Chatib Basri terkait penurunan target pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Tahun ini memang menjadi tahun yang tak menyenangkan buat pemerintah setelah target-target ekonomi hampir semuanya meleset. Jika mau dicarikan kambing hitam, penyebab semua itu adalah perekonomian global yang tak pernah stabil sejak lima tahun terakhir. Namun, bukan berarti kondisi domestik tak memiliki peran kepada anjloknya perekonomian tahun ini.
Salah satu yang paling dominan adalah soal ketidakseimbangan ekspor-impor yang memicu terus defisitnya neraca transaksi berjalan. Jika mau dirunut lagi maka yang menjadi sumber masalah adalah struktur industri dalam negeri yang masih compang-camping.
Masalah defisit transaksi berjalan selama ini terkesan hanya ‘diurusi’ oleh Bank Indonesia, padahal sejatinya hal itu adalah masalah di sisi nonmoneter. Bahkan Deputi Gubernur Senior, Mirza Adityaswara mengesankan bahwa upaya penanggulangan masalah itu hanya dilakukan oleh bank sentral melalui instrumen suku bunga. Sebaliknya dari sisi kebijakan fiskal belum terlihat.
“Upaya penanggulangan defisit transaksi berjalan, tidak dapat bertumbu pada kebijakan moneter yakni penaikan suku bunga. Kebijakan fiskal dari pemerintah diperlukan untuk mempercepat perbaikan struktur ekonomi di sektor riil,” ujar Mirza yang baru dilantik beberapa bulan lalu.
Ya, sektor riil merupakan sektor yang sepatutnya mulai ditangani secara serius dan komprehensif mulai sekarang karena banyak yang menilai kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembenahan sektor riil masih mandul. “Belum begitu terlihat rencana kebijakan lain seperti meng-address kebijakan asuransi, sektor tourisme, sektor penanaman modal asing yang ekspor oriented, address utang luar negeri supaya jangan naik. Memang perlu waktu, tapi kebijakan-kebijakan itu perlu dibuat,” kata Mirza lagi.
Secara eksplisit, Mirza meminta agar pemerintah juga urun peran bahkan harus dominan dalam mengurusi sektor riil. Singkatnya harus ada gabungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mendorong sektor riil. Ketika BI sudah menaikkan suku bunga, rupiah sudah lebih lemah, diharapkan laju impor berkurang dan ekspor lebih kompetitif. Namun, kebijakan moneter itu ada batasannya guna menjaga level kredit bermasalah di level aman, atau membuat terjadi keketatan di pasar keuangan. “Memang harus ada inisiatif-inisiatif kebijakan di sektor riil,” tegas dia.
Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai, bahwa pemerintah memang harus lebih serius membenahi sektor riil. Pasalnya, kenaikan BI Rate yang cukup kerap—lima kali dalam lima bulan terakhir yang totalnya 175 basis poin—merupakan salah satu pertanda pembenahan sektor riil mandul.
“Kebijakan fiskal bisa dikatakan tidak membantu sama sekali, bahkan dalam beberapa hal kontraproduktif. Pemerintah lebih memilih Jalan pintas dengan penuh kesadaran: pertumbuhan ekonomi dikorbankan!” tegas Faisal.
Dalam pertemuan tahunan perbankan awal November lalu, Gubernur BI mengimbau perbankan untuk menahan laju kredit dan tidak jor-joran menaikkan suku bunga untuk menyerap dana masyarakat. Kemudian dengan alasan meredam pemburukan current account, BI pun menargetkan pertumbuhan kredit tahun depan di kisaran 15 persen-17 persen, jauh lebih rendah ketimbang pertumbuhan kredit bulan September lalu sebesar 23,1 persen.
Sementara, Menteri Keuangan pun telah berulang kali mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan bakal terus tertekan, bahkan hampir pasti di bawah 6 persen pada tahun 2014. Tingkat pengangguran pada Agustus 2013 naik, baik dibandingkan Agustus 2012 maupun Februari 2013, menjadi 6,25 persen.
Akan tetapi, menurut Faisal, para penentu kebijakan ekonomi jangan mengambinghitamkan ketidakpastian ekonomi dunia dan rencana pemotongan stimulus oleh bank sentral AS sebagai biang keladi pemburukan ekonomi Indonesia. Pasalnya, sumber masalah lebih banyak berasal dari dalam negeri, terutama kegagalan pemerintah menghadirkan pertumbuhan berkualitas.
“Pertumbuhan sektor penghasil barang terus melambat. Yang paling kentara adalah sektor industri manufaktur, dari tingkat tertingginya pada triwulan ketiga 2012 sebesar 6,4 persen menjadi hanya 4,9 persen pada triwulan ketiga tahun ini,” kata Faisal.
Dia juga memaklumi, langkah BI yang terlihat begitu ketat dengan kebijakan moneternya, karena memang pembenahan infrastruktur tak kunjung menampakkan hasil nyata, bahkan dalam banyak hal memburuk. Ini bisa dilihat dari ranking komponen Infrastruktur dalam indeks kinerja logistik (logistics performance index) melorot dari peringkat ke-69 pada tahun 2010 menjadi ke-84 pada tahun 2012.
Dosen Fakultas Ekonomi UI ini mencontohan, pemadaman listrik semakin kerap, kemacetan menggila, kondisi bandara bertambah semrawut. Alih-alih menawarkan penyelesaian menyeluruh, pemerintah pusat malahan menumpahkan kesalahan kepada pemerintah daerah. “Bukannya menyuntikkan dana lebih berarti dari anggaran negara (APBN), pemerintah justru kian mengandalkan swasta dengan mengedepankan skema private-public partnership, sedangkan alokasi dana untuk subsidi energi terus menggelembung, tahun ini dan tahun depan diperkirakan naik lagi menjadi sekitar Rp350 triliun,” tutur Faisal.
Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mulai mengevaluasi diri dan segera memperbaiki kebijakannya sekaligus berhenti menyalahkan kondisi eksternal sebagai biang keladi pelemahan ekonomi.
Lagi pula, menurut Faisal, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia mulai menunjukkan rebound, ditopang oleh membaiknya perekonomian negara maju. Maka dari itu, pemerintah dan BI sebaiknya jangan hanya fokus ke perekonomian AS, walau masih terus harus diwaspadai terkait dengan ketidakpastian awal tahun depan dan kemungkinan resesi kembali. Juga kemungkinan pemotongan dana stimulus mulai akhir tahun ini.
Meski demikian bukan berarti pemerintah abai akan kondisi eksternal. Di satu sisi, pemerintah juga perlu mewaspadai dampak langsung kemerosotan pertumbuhan ekonomi China yang sudah berlangsung empat tahun berturut-turut, dan tampaknya bakal berlanjut tahun depan. “Tetapi perbaikan ekonomi global yang ditunjukkan dengan pertumbuhan perdagangan dunia yang lebih tinggi tahun depan harus bisa dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor Indonesia,” ujar Faisal.
Prioritas Kebijakan
Sementara itu, untuk mempercepat pembenahan sektor riil, BI mengusulkan lima prioritas kebijakan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Hal ini perlu dilakukan guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan inklusif dalam waktu menengah dan panjang.
Seperti dikatakan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, kebijakan pertama adalah strategi infrastrutktur. Sektor ini sudah cukup sering dikaji hingga menjadi sebuah rumusan. Namun sampai sekarang, implementasi tetap menjadi persoalan.
“Sudah sering diseminarkan, dan rumusan kebijakan yang diusung bahkan di-summit-kan, sampai MP3EI, sudah dilakukan. Masalahnya adalah implementasi, yang terkait dengan pembebasan lahan. Harusnya tahun depan masalah pembebasan tanah bisa dihadapi,” ujar Perry.
Masih terkait infrastruktur, perlu juga ada pematangan dalam administrasi proyek infrastruktur. Perry mengatakan, minat investor sangat tinggi untuk meletakkan uangnya di dalam negeri. Akan tetapi persoalan administrasi sering terkendala. “Minat investor sangat tinggi, dan kemudian pembiayaan bisa dioptimalkan asal project-nya disiapkan dengan baik. Bagaimana percepatan project infrastruktur kalau masih ada masalah ini,” sebut dia.
Kebijakan kedua adalah pengembangan strategi industri dan perdagangan. Ia menyatakan, saat ini sulit mencari perusahaan yang menghasilkan produk yang berorientasi ekspor dan memiliki nilai tambah. Kecenderungan ekspor yang dilakukan saat ini adalah bahan mentah. Terutama untuk barang tambang.
Kebijakan ketiga adalah pengembangan sektor pertanian dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sektor ini diketahui memiliki kemampuan untuk menahan gejolak dan penyumbang besar pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, masalahnya sektor ini masih sangat tradisional. “Kita harus membawa sektor ini dari tradisional ke modernitas. Kedepan kebutuhan agriculture itu sangat tinggi,” ucap Perry.
Keempat adalah perubahan kebijakan fiskal untuk mendorong anggaran agar lebih produktif. Kebutuhan untuk alokasi belanja modal masih tinggi, namun hambatannya adalah masih ada anggaran subsidi yang cukup besar. Disamping itu harus ada peningkatan penerimaan pajak. Dan kebijakan kelima adalah peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung. Ia menuturkan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah melakukan banyak reformasi dan langkah-langkah untuk menarik investor.

















