BERITA TERKAIT
Indonesia sebetulnya diberkahi oleh jumlah penduduk yangbesar. Dengan demikian, angkatan kerja yang tersedia juga besar. Survei Indeks Dinamika dari Global Grant Thornton (Grant Thornton Global Dynamism Index/GDI) tahun 2013, yang menakar dan meranking lingkungan pertumbuhan ekonomi mengatakan, Indonesia adalah negara keempat dunia dengan modal tenaga kerja, sumber daya manusia yang terbaik.
Survei yang dirilis pada 30 September 2013 lalu itu menyatakan, kapabilitas modal tenaga dan sumberdaya manusia yang kuat dihasilkan dari berbagai macam faktor termasuk di antaranya adalah pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, tingkat pengangguran, serta waktu yang dihabiskan untuk pendidikan dan umur populasi. Survei juga menyebut, Indonesia mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja dengan upah terjangkau yang memberi potensi pertumbuhan di tahuntahun mendatang.
Jika memang banyaknya tenaga kerja di Indonesia merupakan anugerah lalu mengapa pemerintah masih belum bisa mengurus kesejahteraan mereka hingga memaksa buruh turun ke jalan? Tahun ini menjadi tahun penting bagi buruh karena mereka berhasil ‘memaksa’ pemerintah dan pengusaha untuk menaikkan upah minimum.
Kenapa dibilang memaksa? Karena intensifnya buruh berunjuk rasa dinilai menjadi faktor utama dari keputusan itu. Jika tak demikian mungkin kenaikan upah belum akan terwujud, setidaknya tahun ini. Sejak awal tahun buruh yang tergabung dalam serikat pekerja rajin turun ke jalan demi mendorong isu lama:
kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Di Jakarta misalnya, mengawali tahun 2013, para buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menggelar demonstrasi di depan markas besar polisi Metro Jaya pada 16 Januari. “Ini demonstrasi pemanasan sebagai peringatan dini (ke pemerintah), supaya aparat keamanan dapat menindak premanpreman yang kerap menakuti buruh dengan senjata tajam,” ucap Said Iqbal, salah satu Presidium MPBI, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), ketika itu.
Saat memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) 1 May 2013, sekitar 71 ribu buruh juga turun ke jalan, meneriakkan yel-yel di depan Istana Negara, menyuarakan aspirasi menolak outsourcing, menolak upah murah, menuntut peningkatan kesejahteraan dan menolak kenaikan BBM.
Balaikota Jakarta tak luput dari serbuan kaum buruh. Pada 29 Oktober 2013, sekitar dua ribuan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta (FBDKI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menetapkan upah minimum sebesar Rp3,7 juta atau naik 50 persen dari sebelumnya.
Upah DKI Jakarta akhirnya diputuskan naik meski hanya menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp2,2 juta. Keberhasilan kenaikan upah di Ibukota itu kemudian diikuti kota-kota lain di Tanah Air. (lihat tabel).
Aksi para buruh tersebut mendapat reaksi yang beragam mulai dari pejabat negara, pengusaha, pengamat sampai masyarakat biasa. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, contohnya, meminta kelas pekerja menahan diri. Alasannya, kondisi ekonomi sedang tidak kondusif. “Saya paham apa yang dituntut kawan-kawan buruh, tapi dalam situasi seperti ini penting mencari titik temu. Kalau situasi sudah enak lagi, dorong lagi,” kata Hatta menanggapi aksi buruh yang tak henti-henti menuntut haknya.
Para pengusaha bereaksi serupa. Sofjan Wanandi, seorang pengusaha yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah jangan sembarangan menaikkan upah buruh. Upah buruh dinaikkan bukan karena aksi mogok dan demonstrasi, melainkan karena pertimbangan tingkat kesejahteraan. “Saya tidak ingin pengupahan didasarkan demonstrasi,” ujar Sofjan. Jika upah buruh dinaikkan karena latar belakang aksi dari pekerja, Sofjan menilai hal tersebut akan merusak iklim investasi dalam negeri. Dampak tersebut otomatis menurunkan laju peningkatan perekonomian negara. “Iklim investasi dunia sedang tidak baik, jangan kita merusak lagi,” sambung Sofjan.
Bahkan Sofjan mengklaim, beberapa perusahaan asal Korea Selatan yang membuka pabrik di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Jakarta Timur, berencana hengkang dan akan memindahkan pabriknya ke Kamboja lantaran biaya upah buruh di sana lebih murah. “Di Kamboja, upah buruh hanya 40 dollar AS per bulan. Jika mereka semua ke sana, puluhan ribu buruh di Indonesia bakal menganggur,” katanya.
Produktivitas dan Daya Saing
Soal pengupahan dan gerakan buruh, kata pengamat ekonomi dari Unika Atmajaya A. Prasetyantoko, nampaknya tak cukup dipahami dari relasi ekonomi semata. Menurutnya, argumen tentang produktivitas (perusahaan) dan daya saing (nasional) sering tak membantu menjelaskan.
Di satu sisi, lanjut Prasetyantoko, sangat bisa dipahami keberatan pengusaha memenuhi tuntutan pekerja menaikkan UMP sebesar Rp3,7 juta. Karena, bagaimana mungkin dilakukan dalam struktur ekonomi yang begitu rapuh. Selain itu, beberapa perusahaan memilih tutup (terutama sektor padat karya), otomatisasi atau relokasi.
“Implikasinya, penawaran tenaga kerja pasti akan menurun. Ditambah dengan pelambatan ekonomi, kemampuan perekonomian menyerap tenaga kerja pasti akan menurun, sehingga jumlah penganggur akan bertambah. Belum lagi soal lemahnya daya saing, sehingga semakin termarjinalisasi ketika rezim perdagangan bebas dibuka. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 lebih menjadi ancaman ketimbang peluang,” papar Prasetyantoko.
Di sisi lain, menurut Prasetyantoko, buruh punya hak baik ekonomi atau politik untuk meningkatkan daya tawar mereka melalui berbagai gerakan dan berbagai isu relevan, mulai dari kenaikan UMP, penghapusan tenaga alih daya, hingga jaminan sosial. Argumen mereka, kenaikan UMP akan meningkatkan sisi permintaan dalam ekonomi, sehingga akan mendorong produksi. “Dari sana terlihat, persoalan kenaikan UMP sama sekali tak sekadar isu ekonomi serta hubungan buruh-pengusaha. Persoalannya jauh lebih kompleks,” ujarnya lagi.
Persoalan buruh, katanya, tak lagi bisa diselesaikan secara bipartit, tetapi harus komprehensif dengan mengundang keterlibatan pemerintah lebih aktif. “Pemerintah sudah terlalu lama absen. Jika pun dilakukan, hanya sebagian oleh para birokrat profesional, sementara sebagian lainnya sibuk berpolitik,” tutur Prasetyantoko.
Sementara itu, besarnya jumlah angkatan kerja juga menjadi bumerang bagi Indonesia ketika di sisi permintaan tidak berimbang. Akibatnya jumlah penganggur semakin banyak. Laporan Badan Pusat Statistik menyatakan, pada Februari 2013 terdapat 121,2 juta angkatan kerja, sementara pada periode yang sama hanya 114 juta penduduk saja yang bekerja. Hal ini menunjukkan, terdapat kurang lebih 7,2 juta pengangguran terbuka atau mencapai 5,92 persen. Dari jumlah tersebut, kira-kira 400 ribunya adalah lulusan sarjana.
Menurut pemerintah banyaknya jumlah penganggur disebabkan kompetensi para angkatan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan. “Kualitas tenaga kerja di Indonesia, baik dari sisi pendidikan maupun kompetensinya, relatif masih rendah. Jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh jenjang pendidikan SD ke bawah 47,9 persen. Selain itu, ada tuntutan untuk memiliki standarisasi keterampilan tertentu di tempat kerja,” kata Endang Sulistyaningsih, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI), beberapa waktu lalu.
Endang mengatakan, tidak ada kepastian jaminan ketersediaan lapangan kerja bagi para tenaga kerja, karena ketersediaan lapangan kerja tergantung dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memberikan lapangan kerja yang besar. Ini berkaitan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan para pelaku di dunia usaha.
Endang menyebut, setidaknya ada tiga penyebab tingginya angka pengangguran di dalam negeri dan banyaknya perusahaan yang justru memilih tenaga kerja asing. Pertama, iklim investasi di Indonesia yang belum kondusif, sehingga mengurangi kesempatan investor asing untuk mengembangkan bisnis mereka di sini. Padahal, dengan banyaknya tenaga kerja, Indonesia seharusnya menjadi incaran industri-industri besar.
Kedua, kualitas angkatan kerja Indonesia masih rendah karena kurangnya keterampilan. Hingga kini, pengangguran tertinggi masih berasal dari lulusan SD, SMP, dan SMA.
Ketiga, selain jumlah penduduk yang terus meningkat, sebarannya pun tidak merata, masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan Pulau Jawa. Namun urbanisasi tidak bisa dibendung karena memang pembangunan pun terpusat di sana.
Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengamini paparan anak buahnya. Bahkan Menakertrans mengaku, saat ini Indonesia dalam kondisi darurat sumber daya manusia (SDM). Indonesia kekurangan tenaga kerja profesional dengan keterampilan dan daya saing tinggi. Alhasil, sulit bagi SDM Indonesia untuk bersaing dalam penyatuan masyarakat ekonomi ASEAN (AEC).
“Kebijakan peningkatan SDM Indonesia masih berkutar pada wajib belajar 6 tahun hingga 9 tahun. Padahal ini tidak akan mampu meningkatkan kompetensi kerja SDM Indonesia dalam menyosong AEC 2015,” ucap Muhaimin.
Muhaimin mengatakan, pendidikan setinggi apapun bila tidak disertai kompetensi yang tinggi, maka akan dikalahkan oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih, sekalipun hanya memiliki ijasah jenjang pendidikan yang lebih rendah.
Seperti dilansir BPS pada Februari 2013, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 121,19 juta dan sebagian besar didominasi lulusan SD ke bawah sebanyak 56,67 juta (46 persen), SMP 22,1 juta (18,25 persen), SLTA 11,03 juta (9,10 persen), Diploma 3,41 juta (2,81 persen) dan lulusan Universitas 8,36 juta (6,90 persen).
“Kondisinya sedang darurat, tenaga kerja terlatih jauh lebih utama dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pelatihan dan peningkatakan kualitas kurikulum pelatihan yang lebih penting ketimbang lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang belum siap kerja,” cetus Muhaimin.
















