Jakarta – Dampak kewajiban menerapkan pelaporan keuangan industri berbasis IFRS, sejumlah industri masih mengalami kendala kepemilikan aktuaris dalam menillai sejumlah indikator dalam laporan keuangannya. Yang paling terlihat adalah pada industri asuransi umum yang kepemilikan aktuaria di bawah 10 perusahaan saja.
“Dari 81 perusahaan asuransi umum dan 4 perusahaan reasuransi, masih di bawah 10 perusahaann yang sudah mempekerjakan aktuaris. Mungkin baru sekitar 5-6 perusahaan yang sudah mempunyai aktuaris,” ungkap Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor di sela acara buka puasa bersama awak media di Sekteratirat AAUI, bilangan Rasuna-Kuningan, Jakarta, Jumat (19/7).
Menurut dia, sejauh ini aktuaris lebih bermain di sektor industri asuransi jiwa. Sehingga ketika masuk ke asuransi umum masih mendapat hambatan oleh karena kurang paham dengan produk asuransi umum. “Maka tidak heran jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaunc sekira 1000 aktuaris, karena memang ke depan, profesi ini sangat dibutuhkan,” ungkap dia.
BERITA TERKAIT
Julian menjelaskan, sangat dibutuhkan aktuaris karena ada perhitungan yang harus mendapat penilaian dari aktuaris dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Dalam PASK yang baru, setiap industri asuransi diwajibkan menyiaapkan pencadangan untuk semua premi yang disetorkan oleh nasabah. Pasalnya, setiap premi yang diterima perusahaan asuransi tidak boleh dihitung sebagai pendapatan.
Dia menyebutkan, ada dua jenis pencadangan yakni UPR dan URR. Kalau UPR itu basisnya perhitungan pencadangannya harian. Biasanya berlaku untuk premi janga pendek. “Jadi UPR itu adalah pencadangan yang disiapkan jika ada pembatalan polis di tengah tahun. Nah ini kita bisa hitung sendiri, blm butuh aktuaris.”
Sementara untuk pencadangan yang kedua, yakni URR, mencakup pencadangan untuk kemungkinan terjadinya klaim di masa yang akan datang. “Ini lebih ke premi jangka panjang. Nah ini cadangan disiapkan untuk risiko yang belum jatuh tempo, jadi ada kemungkinan klaim. Dan ini yang bisa menghitung cuma aktuaris,” tegas dia.
Jadi, lanjut dia, setiap premi yang masuk ke industri tidak dihitung sebagai pendapatan, karena ada risiko dan klaim atau putus kontrak. Jadi harus diikuti dengan pencadangan. Pencadangan itu nantiny bisa ada yang masuk laba, kalau memang tidak semuanya terjadi klaim,” kata Julian.
Namun demikian, dia menegaskan, bahwa kewajiban pencadangan ini tentu akan berdampak pada penurunan rasio solvabilitas perusahaan asuransi umum. “Tetapi penurunan itu saya kira hanya di tahun pertama, setelah itu nanti normal lagi. Hanya OJK harus memastikan bahwa solvabilitas perusahaan memang tidak terganggu dengan ketentuan ini, sehingga tidak ada yang berjatuhan karena klaim yang tinggi, tetapi modal habis untuk pencadangan,” usul dia.

















