Kepala Departemen Perasuransian OJK Retno Wulandari menegaskan pentingnya POJK 36/2025 untuk merespons lonjakan biaya medis dan tingginya beban klaim.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons dinamika lonjakan inflasi medis melalui implementasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Retno Wulandari, menilai asuransi kesehatan memegang peran krusial sebagai jaring pengaman sosial sekaligus pilar Sistem Kesehatan Nasional.
“Di tengah dinamika global, perubahan demografi, dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, perlindungan kesehatan yang terjangkau dan inklusif menjadi sangat penting. Jadi apa yang kami sampaikan terkait dengan POJK 36 yang tahun lalu sudah kami keluarkan untuk penguatan ekosistem asuransi kesehatan,” kata Retno dalam Seminar The 8th Indonesia Financial Sector Overview (IFSO) 2027 di Aula Rachmat Saleh LPPI, Kamis (12/11/2026).
Dalam outlook yang mengusung tema “The Future of Affordable and Inclusive Insurance in Indonesia” ini, Retno mengungkapkan, inflasi medis di Indonesia tercatat hampir dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata global akibat kenaikan harga layanan dan ketergantungan bahan baku obat impor. Kondisi tersebut memaksa perusahaan asuransi melakukan penyesuaian harga demi mengimbangi rasio klaim yang melonjak. Sepanjang 2024, lonjakan premi asuransi kesehatan secara industri tercatat mencapai 43,01 persen akibat total biaya klaim yang mulai melampaui pendapatan premi.
BERITA TERKAIT
Retno menyoroti masalah kesenjangan perlindungan asuransi di kawasan Asia Pasifik yang masih sangat lebar. “Berdasarkan kajian dari Global Asia Insurance Partnership pada tahun 2022, nilai protection gap ini di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia diperkirakan mencapai 14 ribu triliun atau meningkat sekitar 38 persen dalam 5 tahun terakhir,” ungkapnya.
Tren pembiayaan juga terlihat pada indikator makro, di mana belanja kesehatan nasional secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahun. “Belanja Kesehatan Nasional pada tahun 2023 masih menunjukkan peningkatan sebesar 8,2 persen dari Rp567,7 triliun menjadi Rp614,5 triliun, di mana peningkatan terbesar terjadi pada skema jaminan sosial,” tambah Retno.
OJK menegaskan penguatan ekosistem asuransi kesehatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pemerintah, fasilitas kesehatan, asuransi komersial, hingga BPJS Kesehatan. Melalui regulasi baru ini, otoritas mewajibkan penyelenggara asuransi swasta dan jaminan sosial menjalankan mekanisme koordinasi manfaat guna mencegah duplikasi dan menjamin keadilan klaim.
Aturan tersebut juga secara tegas menetapkan tiga kapabilitas wajib bagi perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaan wajib membangun sistem kapabilitas digital untuk memfasilitasi pertukaran rekam medis elektronik, menyediakan tenaga medis profesional untuk analisis tindakan klinis, dan menyiapkan panel dokter spesialis guna mengevaluasi kewajaran klaim prosedur kesehatan fasilitas medis. ***

















