BERITA TERKAIT
Memang tak bisa disalahkan jika pelaku industri pembiayaan menganggap mereka masih diperlakukan sebagai anak tiri. Ketiadaan regulasi yang mengatur bisnis pembiayaan hingga kini, menjadi alasannya. Padahal semua industri dalam jasa keuangan sudah memiliki undang-undangnya sendiri, seperti perbankan, asuransi dan bahkan dana pensiun.
Hingga kini industri yang banyak didominasi jasa leasing ini masih beroperasi berdasarkan regulasi dari Menteri Keuangan, tidak lebih. Bahkan sejak Otoritas Jasa Keuangan beroperasi penuh tahun ini, aturan untuk bisnis multifinance tidak kunjung terbit.
Ketiadaan payung hukum yang lebih tinggi dan lebih komprehensif ini membuat industri selalu dihantui risiko reputasi dan tentunya hukum. Malahan dalam operasionalnya, perusahaan pembiayaan harus menghadapi aturan yang dilansir oleh dua otoritas, salah satunya soal uang muka. Pertama aturan dari Bank Indonesia yang menetapkan batas down payment (DP) sebesar 30 persen, dan kedua kebijakan dari Bapepam LK juga masih berlaku dengan batas DP senilai 25 persen.
Sejatinya, OJK yang kini menjadi regulator tunggal untuk industri jasa keuangan sudah menjanjikan satu aturan khusus terkait jasa leasing dan lainnya dengan menyiapkan undang-undang khusus yang mengatur industri pembiayaan. Niatan itu disampaikan ketika para petinggi OJK dilantik di pertengahan Juli 2012 lalu, setelah sebelumnya mendapat desakan dari pelaku usaha selama beberapa tahun sebelumnya.
Saat itu, Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner OJK, mengatakan pihaknya tengah menyusun draf UU perusahaan pembiayaan dan akan memanggil pelaku industri untuk dengar pendapat usai Lebaran 2012. Kemudian, usulan tersebut nantinya akan dilanjutkan pada saat OJK mulai bekerja. “Tidak sulit membuat draf UU karena sudah pernah dibahas di Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). OJK tinggal melanjutkan,” kata Nurhaida, waktu itu.
Salah satu isi draf UU Multifinance adalah soal pengemasan produk serta produk dan layanan pembiayaan multifinance yang menawarkan skema syariah. Pembiayaan syariah tampaknya akan menjadi prioritas dari isi rencana UU tersebut.
Sayangnya, hingga lebaran 2012 terlewati, juga pada 2013 dan 2014, draf aturan tersebut tak kunjung muncul. Kabarnya semua masih dirahasiakan. Bahkan ketika ditagih pelaku usaha, jawaban OJK masih sama nada dasarnya, sedang dibahas dan disusun. “Itu jawaban yang kita peroleh ketika bertanya ke OJK. Pada akhirnya, lagi-lagi kita kembali ke KMK (Keputusan Menteri Keuangan). POJK (Peraturan OJK) pun tidak. Akhirnya menunggu saja,” ungkap Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance, Ignatius Susatyo Wijoyo kepada Stabilitas.
Pelalu industri merasa ada ketimpangan perhatian di sektor keuangan karena multifinance seperti diacuhkan, padahal memberikan kontribusi nomor tiga tapi tidak memiliki undang-undang. “Perusahaan pembiayaan hanya berdasarkan KMK, yang terpaksa merujuk ke UU PT, sementara sektor keuangan lain sudah ada undang-undangnya. Misalnya, asuransi dan bank syariah,” ujar Ignatius.
Sementara, lanjut dia, ada underlying transaksi di multifinance yang perlu diatur dalam undang-undang. Misalnya, soal menghimpun dana dari konsumennya. Karena menurut UU, yang boleh menghimpun dana dari masyarakat adalah bank dan lembaga yang ditentukan oleh UU.
Maka dari itu, seperti halnya aturan uang muka yang masih berlaku dalam dua versi (BI dan Bappepam LK), Ignatius juga berharap dua regulasi tersebut digabungkan menjadi satu peraturan saja. Saat ini dia menyebut adanya disparitas dan ambiguitas di pasar karena nasabah pembiayaan atau debitur lebih memilih uang muka yang lebih murah yaitu 25 persen.
“Kami dimiliki oleh Bank Mandiri. Kalau funding dari joint financing dari Bank Mandiri, peraturannya pakai peraturan BI. Kalau pinjam dari pasar modal, dari obligasi, bisa ikut aturan Bapepam LK. Ini ambiguity. Orang kadang-kadang memilih lebih murah,” kata Ignatius.
Maka dari itu pihaknya berharap regulator yang mengawasi perusahaan pembiayaan dan perbankan pada saat ini meninjau ulang keberadaan dua peraturan tersebut. “Mau dipilih 25 persen atau 30 persen, pilih salah satu saja,” tambah Ignatius.
Dengan adanya harmonisasi aturan, multifinance dinilai akan memiliki peluang untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Direktur Utama Adira Finance, Willy S Dharma juga berpendapat serupa bahwa perusahaan pembiayaan seharusnya memiliki aturan jelas dan memiliki payung hukum kuat. Hal ini bisa menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan terus bertumbuh sesuai dengan dasar hukum yang ada. “Masalahnya, sekarang perusahaan pembiayaan belum punya UU. Kalau ada UU mungkin perusahaan pembiayaan bisa lebih baik”, kata Willy.
Menurut dia, dengan adanya UU sendiri bagi perusahaan pembiayaan maka industri tersebut bisa melihat secara jelas mana yang boleh dimasuki dan mana yang tidak boleh dimasuki. Potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bisa ditekan. Dengan demikian, industri ini juga tumbuh, seperti pertumbuhan yang dialami bank. Sehingga bisa tumbuh bersama oleh karena tercipta keharmonisan antara pelaku industri dengan regulasi terkait.
Sementara Efrinal Sinaga, Direktur Al Ijarah Indonesia Finance (Alif Indonesia) juga berharap agar OJK memperbaiki infrastruktur dan sistem, terutama untuk sumber daya manusia. Hal ini menjadi penting karena perputaran uang di industri ini telah mencapai ratusan triliun.
Menurut dia, beberapa hal yang perlu diatur secara jelas dalam UU itu antara lain soal produk apa saja yang boleh dijual multifinance, termasuk boleh atau tidaknya multifinance menyalurkan dana tunai. Aturan soal sumber pendanaan multifinance juga perlu diatur. “Ini agar sumber pendanaan multifinance juga semakin kuat,” imbuh Efrinal.
Dia mengaku, perusahaan multifinance mengalami kondisi dilematis karena harus mencari sumber pendanaan, tapi juga harus langsung menyalurkan pembiayaan. “Multifinance perlu dijamin akan mendapatkan sumber pendanaan yang pasti dari perbankan dan pasar modal,” tegas Efrinal.
Risiko Utang Valas
Pernyataan Efrinal memang cukup beralasan. Pasalnya, saat ini industri multifinance sedang gencar melakukan pencarian pinjaman berdenominasi mata uang asing. Dan hal ini telah masuk dalam radar perhatian OJK. Mengapa? Dengan kondisi rupiah yang melemah, perusahaan pembiayaan yang menarik utang dari luar negeri akan menghadapi risiko kurs (currency risk).
Atas dasar itu, OJK mengingatkan kepada multifinance untuk selalu melakukan hedging dalam pinjaman berdenominasi asing, untuk menghindari risiko itu. “Ini perlu dilakukan untuk menghindari risiko kurs yang selalu mengancam,” kata Deputi Komisioner OJK Dumoly Pardede.
Perusahaan pembiayaan yang sedang berburu dana asing adalah PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) yang sedang melakukan roadshow di 3 negara dalam pinjaman sindikasi 100 juta dollar AS. Chief Executive Officer (CEO) IMFI Gunawan mengatakan perseroan selalu memperhitungkan risiko, termasuk risiko kurs dalam pencarian dana asing asing. “IMFI melakukan 100 persen lindung nilai atas pinjaman sindikasi dalam mata uang asing,”ujar Gunawan ketika sedang berada di Tokyo dalam rangka roadshow pinjaman sindikasi belum lama ini.
Bahkan, untuk tahun ini saja, total pinjaman sindikasi IMFI telah mencapai 172,5 juta dollar AS. Nilai pinjaman ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 126 juta dollar AS. Gunawan menjelaskan, nilai pinjaman sindikasi ini terus meningkat setiap tahunnya. Sebelumnya, pada tahun 2009, perseroan mendapat pinjaman sindikasi sebesar 60 juta dollar AS. Lalu pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 75 juta dollar AS.
Tak mau kalah, Adira Finance juga berutang ke bank asing. Nilainya mencapai 300 juta dollar AS dengan tenor selama tiga tahun. Dana yang diperoleh bulan April lalu itu berasal dari perbankan asal Jepang, India dan Taiwan.
Sementara itu, Radana Finance akan meminjam dana dari perbankan luar negeri pada semester kedua nanti. Tahun ini, Radana Finance membutuhkan dana Rp 1,8 triliun. “Sepertinya porsi sindikasi perbankan luar negeri lebih besar ketimbang medium term notes (MTN),” kata Evy Indahwati, Presiden Direktur PT Radana Bhaskara Finance.
Sampai Juni lalu, Radana Finance meraih pinjaman dari beberapa bank lokal seperti CIMB Niaga sebesar Rp 150 miliar dan BNI Syariah Rp 100 miliar. Lalu, Radana Finance mendapatkan pinjaman dari Bank of China cabang Jakarta sebesar Rp 60 miliar.
Sedangkan Astra Sedaya Finance mengaku tak hanya mengandalkan pinjaman luar negeri. Jodjana Jody, Presiden Direktur Astra Sedaya, menyatakan, pihaknya mempertimbangkan berbagai opsi sumber pendanaan seperti obligasi dan utang luar negeri. Pada April lalu, total pinjaman Astra Sedaya sebesar 670 juta dollar AS. Pinjaman tersebut berasal dari 30 bank, termasuk dari luar negeri, yakni Taiwan dan Jepang.
Secara singkat, kreditur yang rata-rata adalah perbankan asing makin populer di mata pelaku industri multifinance. Secara total bisa dilihat dari data yang dirilis Bank Indonesia (BI), per Mei 2014, jumlah pinjaman perusahaan pembiayaan kepada bank asing meningkat 32,61 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Yakni mencapai Rp 92,48 triliun dalam lima bulan pertama tahun ini. Bandingkan dengan nilai pendanaan pada periode sama 2013 yang masih sebesar Rp 69,74 triliun.
Komparasikan pula dengan kenaikan pinjaman bank lokal oleh perusahaan pembiayaan yang hanya sebesar 8,19 persen. Per akhir Mei 2014, jumlah pinjaman multifinance dari bank lokal mencapai Rp133,49 triliun atau lebih tinggi dari bulan Mei 2013 yang sebesar Rp123,38 triliun.
Namun Direktur Keuangan Adira Finance, I Made Dewa Susila punya alasan. Dikatakan dia, perusahaan multifinance lebih memilih bank asing karena tingkat bunga atau rate swap ke mata uang rupiah lebih murah. “Pada awal tahun swap-nya kompetitif dan rate-nya juga bagus,” imbuh Susila.
Pangkas Gearing Rasio
Kendati dinilai lebih aman dari sisi bunga ketika menarik pinjaman luar negeri, ada hal yang membuat OJK khawatir yakni adanya pertumbuhan angka gearing ratio pada Juni 2014 dibandingkan dengan Mei 2014. Dalam paparan evaluasi perkembangan dan profil risiko industri jasa keuangan yang dilakukan OJK, angkanya berada pada angka 3,7 persen pada Juni. “Sedangkan pada Mei, angka gearing ratio masih menyentuh 3,47 persen,” papar Lucky F. A. Hadibrata, Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK.
Gearing ratio adalah jumlah pinjaman dibandingkan modal sendiri perusahaan. Berdasarkan PMK No.84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, gearing ratio dibatasi maksimal 10 kali pada saat ini. Sebagai ilustrasi kecil dari ketentuan tersebut, perusahaan bermodal Rp100 miliar dapat memperoleh pinjaman atau utang sebagai sumber pendanaan untuk menyalurkan pembiayaannya maksimal sebesar 10 kali dari modal yaitu Rp1 triliun.
Pada saat ini, gearing ratio di Reksa Finance mencapai 6 persen-7 persen sedangkan di Mandiri Tunas Finance 6,86 persen pada kuartal II/2014. Berdasarkan data yang dihimpun Stabilitas, sejumlah emiten multifinance memiliki gearing ratio sebesar 0,30 kali (PT Trust Finance Tbk), 2,37 kali (PT Buana Finance Tbk), 6,17 kali (PT Radana Bhaskara Finance Tbk) dan sebagainya.
Lucky menjelaskan, peningkatan gearing ratio itu lantaran tren peningkatan pinjaman dari luar negeri. “Peningkatan ini bukan karena jumlah pinjamannya naik, melainkan karena nilai tukar yang cenderung tinggi,” ujarnya. Memang, lanjut dia, jika melihat tingkat gearing ratio sejumlah perusahaan multifinance di atas, peningkatan gearing ratio ini masih wajar, oleh karena rata-rata masih berada di bawah 10 kali dari modal.
Jelas bahwa industri leasing ini memang cukup hati-hati sehingga kinerja bisa tercatat optimal. Per 30 Juni 2014, industri multifinance tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 360,93 triliun atau naik 12,5 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu.
Kendati demikian, industri multifinance dihimbau tetap memperhatikan kualitas pembiayaan. Sebab, penyaluran pembiayaan hingga paro pertama ini mengalami perlambatan pertumbuhan, namun rasio pembiayaan bermasalah alias non performing finance mengalami peningkatan menjadi 1,47 persen per Juni 2014 dari sebesar 1,32 persen pada bulan sebelumnya.

















