BERITA TERKAIT
Tulang dari daun kelapa yang berserak tak memiliki kekuatan sebelum dia disatukan menjadi sapu lidi. Filosofi inilah yang akan diwujudkan oleh bank-bank daerah dalam menghadapi persaingan sektor perbankan yang makin sengit.
Kini, di antara bank pembangunan daerah (BPD), muncul keinginan untuk membentuk sebuah holding yang memayungi semua bank daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya holding itu, maka bank tak perlu repot-repot membangun jaringan ke seluruh provinsi di Nusantara.
Sunarsip, ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), mengemukakan pembentukan holding tersebut menguntungkan BPD dari sisi permodal dan membuka peluang ekspansi bisnis. Jika hal itu terwujud maka total kepemilikan aset seluruh BPD di Tanah Air yang mencapai sekitar Rp400 triliun, akan membuat holding bercokol di posisi keempat dalam jajaran bank terbesar di bawah Mandiri, BRI dan BCA.
“Pembentukan holding company ini juga bisa mengembalikan peran BPD sesuai dengan namanya sebagai bank pembangunan. Apalagi sejauh ini BPD ikut larut dalam irama bisnis bankbank komersial pada umumnya,” kata Sunarship di sebuah kesempatan.
Strategi ini juga bisa menjadi solusi atas kendala yang paling krusial di hadapi BPD yaitu permodalan dan kesulitan kesulitan memperoleh danadana jangka panjang dan murah melalui penerbitan obligasi. Pemerintah daerah sebagai shareholder cenderung tidak dapat memberikan penjaminan atas aksi
korporasi bank di pasar modal.
Bahkan melalui pembentukan holding bisa membuat BPD naik kelas lagi menjadi bank yang membiayai infrastruktur, di mana praktik semacam ini di sejumlah negara sudah sangat lazim. Contohnya, di Jerman, peran bank komersial di sana hanya sekitar 25 persen dari seluruh aset perbankan.
Selebihnya, dikuasai bank-bank pembangunan, seperti KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) di tingkat nasional dan di tingkat regional terdapat Sparkassen (saving bank), landesbanken (semacam BPD), dan bank koperasi.
Sebagai bank daerah yang selalu menjadi pemimpin atas bank-bank lainnya, Bank DKI tentu memahami pentingnya strategi pembentukan holding. Meski demikian, keinginan itu tidak serta merta bisa diwujudkan karena keragaman bank dan banyaknya kepentingan.
Akan tetapi hal itu tidak membuat bank milik pemerintah provinsi DKI Jakarta itu surut langkah. Bank DKI rencananya akan menggelar strategi awal dengan membuka peluang merger atau mengakusisi BPD lainnya. Opsi ini dapat terjadi dengan mekanisme voluntary merger atau merger sukarela dengan bank yang memiliki hubungan bisnis dengan provinsi DKI Jakarta.
“Kita buka peluang merger dengan BPD terutama untuk daerah lain yang memiliki hubungan bisnis dengan DKI Jakarta, opsi ini masih kita pertimbangkan dalam jangka panjang, belum,” kata Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI di Jakarta.
Niat merger atau akusisi menjadi sangat beralasan mengingat hingga saat ini masih ada sekitar 10 BPD yang modal intinya di bawah Rp 1 triliun. Nah, kondisi bank-bank tersebut juga menjadi pertimbangan Bank DKI sebelum melakukan merger. “Modal inti kami kan sudah Rp3 triliun, kalau bank lain belum sampai (Rp1 triliun) bisa kita akuisisi untuk memperkuat asset dan jaringan kita,” kata Eko yang juga menjabat Ketua Asosiasi Bank Daerah (Asbanda).
Mengingat posisi puncaknya di asosiasi tersebut, sudah tentu Asbanda telah membicarakan potensi merger tersebut. Apalagi total aset BPD di seluruh indonesia sudah mencapai Rp443 triliun. “Ini juga menjadi perhatian kita bagaimana kita berniat melakukan merger dan ini yang kita dukung. Karena kalau merger, BPD akan menjadi kekuatan baru, dengan jaringan yang luas, posisi aset BPD bertengger di empat besar,” kata Eko.
Dukungan Share Holder
Rupanya niat Bank DKI untuk merger pun terbaca oleh pemegang saham utama. Pemerintah Provinsi DKI memang sudah mempunyai rencana menyuntikan modal ke Bank DKI secara bertahap hingga mencapai Rp30 triliun. Hal itu jelas merupakan kabar bagus karena itu akan mengerek posisi Bank DKI sejajar dengan bank sekelas Mandiri, BCA, dan BRI.
Seperti dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pihaknya berencana akan kembali melakukan penambahan modal kepada Bank DKI. Rencana tersebut dilakukan agar Bank DKI bisa masuk BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III yang memiliki modal di kisaran Rp5 triliun hingga Rp30 triliun.
Untuk masuk dalam kategori tersebut, Pemprov DKI berencana menambah modal inti Bank DKI sebesar Rp 3 triliun. Namun saat ini, modal inti Bank DKI masih sebesar Rp 2,75 triliun, atau masuk kelompok BUKU II yakni bank dengan modal inti antara Rp1 triliun hingga Rp5 triliun.
Sayangnya, rencana penambahan modal tersebut harus menunggu tahun depan lantaran Peraturan Daerah (Perda) terkait penyertaan modal pemerintah (PMP) Bank DKI tidak membolehkan PMP terlalu besar. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta berencana merevisi Perda tersebut.
“Jadi nggak bisa, di Perda kita itu modal disetornya nggak bisa begitu banyak, jadi mesti RUPS dulu, RUPS naikkan modal disetor, dari hasil RUPS di-Perda-kan dulu. Kan kita bukan seperti PT yang lain, PT yang lain kan sederhana,” jelas pria akrab disapa Ahok tersebut di Balaikota Jakarta, belum lama ini.
Ahok menjelaskan, pihaknya bersama parlemen daerah tidak ingin memburu jadwal perubahan Perda PMP Bank DKI mengingat waktu yang tinggal sedikit menjelang akhir tahun. Dikhawatirkan, modal yang disetor kepada Bank DKI tidak mampu diserap lantaran sudah menjelang akhir tahun. Apalagi, sebagai BUMD ada pula Permendagri yang mengatur. Begitu batas setoran modal dinaikkan mesti di-Perda-kan. “Jadi tahun depan saja (2015) yang Rp 3 triliun itu untuk masuk BUKU III,” tutur Ahok.
Sebenarnya, Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah menjanjikan suntikan dana sebesar Rp1 triliun tahun 2014 ini. Namun, penyertaan modal Bank DKI belum dicairkan sejak pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 pada Maret lalu. Oleh sebab itu, diharapkan kucuran modal sebesar Rp1 triliun yang telah disepakati tahun 2013 lalu, dapat dicairkan semester pertama tahun ini.
Nah, dengan tambahan modal sebanyak Rp3 triliun tahun depan, maka dengan modal di kisanran Rp6-7 triliun itu bakal memuluskan Bank DKI untuk menanamkan sahamnya di sejumlah BPD. Ahok bahkan menyebutkan pihaknya bakal menanam saham di BPD Lampung dan BPD NTT. Aksi penyertaan modal ke dua BPD ini sejatinya meneruskan kerjasama antara Pemprov DKI dan kedua bank daerah tersebut yang sudah terjalin sebelumnya, yakni dalam hal penyaluran logistik, seperti ternak dan sayuran.
“Ada beberapa daerah yang BPD-nya itu belum menyetor Rp1 triliun. Dan itu mengajak kami kerja sama dengan Bank DKI. Jadi Bank DKI akan memiliki saham di 2 BPD. Itu ada di Lampung dan NTT. Tahun ini Rp1 triliun. Kemungkinan Lampung sama NTT yang kita minta supaya mereka mau izinkan kita masuk,” jelas Ahok.
Ahok masih belum dapat membeberkan besaran saham yang diincar Bank DKI di dua BPD tersebut. “NTT dan Lampung kita perlu masuk. Makanya kami perlu setor kan. Nggak tahu berapa persen, itu tergantung DPRD kasih kami berapa. Kami harapkan mereka bisa disetujui DPRD semua jadi kami memperkuat sistem domestik kami,” jelas mantan Bupati Belitung itu.
Sementara, Dirut Bank DKI Eko Budiwiyono mengakui tengah melakukan kajian untuk mendalami kemungkinan membeli kepemilikan saham di sejumlah BPD yang shareholder-nya melakukan kerja sama dengan DKI. Salah satunya Bank NTT.
Bahkan bank tersebut tampaknya selangkah lagi akan bergabung dengan Bank DKI. Kedua perwakilan pemerintah daerah rencananya akan bertemu pada Agustus lalu untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Direktur Utama Bank NTT Daniel Tagu Dedo berharap rencana pembelian saham itu terealisasi tahun ini.
Dia mengungkapkan sebetulnya rencana tersebut bagian dari kesepakatan kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemprov NTT yang ditandatangani pada April lalu. “Namun, belum ditentukan berapa nilainya. Sudah ada kesepakatan salah satunya itu , tetapi nanti akan dibicarakan lagi,” jelas Daniel.
Dia menegaskan Bank NTT sangat terbuka dengan upaya Pemprov DKI menanamkan dananya di bank tersebut karena akan mendukung upaya yang mendorong konsolidasi antar BPD. Selain itu, lanjutnya, saat ini pihaknya berupaya menaikkan status menjadi bank kategori buku II, yaitu, modal intinya di atas Rp1 triliun. Namun, rencana itu masih terkendala lantaran hingga penghujung Juni, modal intinya baru mencapai Rp978 miliar, atau masih kurang untuk masuk kategori buku II.
Karena itu, dia berharap Bank DKI mau mengeluarkan dana Rp100 miliar-Rp200 miliar untuk pembelian saham sehingga sangat membantu meningkatkan modal inti. Namun dia menegaskan meskipun Bank DKI menyuntikan modal, tetapi Pemprov NTT mengajukan syarat, yaitu, tetap menjadi pemegang saham mayoritas.
Berdasarkan laporan kinerja keuangan Bank NTT, hingga semester I-2014, total aset bank yang dimiliki oleh Pemprov NTT dan 21 kabupaten/kota itu mencapai Rp9,57 triliun, naik 32,07 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp7,35 triliun.
Peningkatan aset itu ditopang oleh naiknya simpanan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp7,8 triliun, meningkat 54,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp5,07 triliun. Sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp5,16 triliun dan laba bersih Rp191 miliar.Sementara itu, Dirut Bank DKI, Eko Budiwiyono menuturkan, tahun 2014 akan menjadi tahun Bank DKI menjadi Pusat Keunggulan BPD. Untuk itu, Bank DKI perlu terus memantapkan kinerjanya sebagai BPD Regional Champion.
Sebagai gambaran, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan laba sepanjang paruh pertama tahun 2014 sebesar 15,5 persen. Eko Budiwiyono mengungkapkan, perolehan laba Juni 2014 mencapai Rp 477 miliar. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp 413 miliar.
Pengelolaan kinerja keuangan yang baik pada akhirnya mendorong peningkatan aset Bank DKI per Juni 2014 mencapai Rp 33,48 triliun. Aset perseroan tumbuh 16,9 persen sepanjang enam bulan pertama tahun 2014, jika dibanding periode Juni 2013 yang masih Rp 28,64 triliun.
Oleh karena itu, dengan pencapaian kinerja paruh pertama 2014 yang sangat baik ini Eko optimistis mampu mencapai target laba di akhir 2014 menjadi Rp 1 triliun. Menurut dia, keyakinan ini terutama dengan adanya dukungan pemegang saham berupa penambahan modal disetor dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1 triliun, sehingga total modal disetor menjadi Rp 2,93 triliun. “Dukungan likuiditas yang kuat ini membuat Bank DKI siap bersaing dan semakin kuat di masa datang,” jelas Eko.
Keberhasilan juga diraih Bank Jatim yang meraup pertumbuhan laba bersih sebesar 26,76 persen di semester I tahun ini. Menurut Ferdian Satygraha, Manajer Hubungan Investor Bank Jatim, laba bersih yang diperoleh Bank Jatim meningkat dari Rp 428,57 miliar di bulan Juni 2013 menjadi Rp 543,28 miliar di bulan Juni 2014.
Selain itu, total kredit yang disalurkan BPD asal Provinsi Jawa Timur ini juga tumbuh 21,48 persen di semester I 2014. Total kredit Bank Jatim meningkat dari Rp 20,43 triliun di bulan Juni 2013 menjadi Rp 24,82 triliun. “Keberhasilan mencatatkan pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri berkontribusi mengapa pertumbuhan laba kami masih terjaga cukup baik di tengah tren penurunan laba di industri perbankan,” pungkas Ferdian.
Adapun dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Jatim meningkat dari Rp 27,41 triliun di bulan Juni 2013 menjadi Rp 35,48 triliun di bulan Juni 2014 atau tumbuh 29,41 persen. Sementara total aset Bank Jatim meningkat dari Rp 33,85 triliun di bulan Juni 2013 menjadi Rp 42,14 triliun di bulan Juni 2014 atau tumbuh 24,50 persen secara YoY.
Berbeda dengan dua BPD tadi, Bank Jabar Banten sampai akhir Juni 2014 membukukan penurunan laba bersih sebesar 36 persen menjadi Rp 478 miliar. Penurunan laba bersih menyusul turunnya pendapatan bunga bersih sebesar 11,5 persen. Total aset BJBR hingga kuartal kedua 2014 mencapai Rp78,58 triliun. Total ekuitas perseroan hingga paruh pertama tahun ini adalah sebesar Rp6,438 triliun atau tumbuh 5,8 persen.

















