• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Kolom

Energi Besar, Sinergi Zakat

by Sandy Romualdus
8 Desember 2014 - 00:00
18
VIEWS
Energi Besar, Sinergi Zakat
0
SHARES
18
VIEWS

Presiden baru, selayaknya memunculkan secercah harapan agar Indonesia bisa lebih baik dalam lima tahun ke depan. Kini banyak sekali program yang dijanjikan dalam kampanye akan mulai dijalankan. Salah satunya adalah program peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
Sejatinya banyak hal yang dapat dilakukan pemeritahan baru dalam melaksanakan program tersebut. Salah satunya, adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Pemerhati dan pegiat ekonomi syariah berharap bahwa undang-undang ini dapat menjadi sarana terbaik menjembatani keinginan masyarakat dari sektor voluntary yang ingin ikut aktif mengentaskan kemiskinan.
Tambal sulam kegiatan penyaluran zakat dan sedekah yang selama ini belum memiliki panduan pelaksanaan yang terarah dan lebih banyak bersifat reaktif, atau berupa proyek mercusuar parsial, diharapkan dapat menjadi kesatuan program yang saling melengkapi. Sebab aturan sebelumnya yaitu UU Nomor 39 tahun 1999 telah membuka peluang sangat besar bagi setiap unsur masyarakat untuk dapat menghimpun dana berupa zakat dan menyalurkannya, tanpa adanya kepastian hukum dan pengawasan terkait kelaikan penyelenggaraan program dan pertanggungjawabannya kepada publik. Sehingga bukan hanya pengumpul zakat yang dibentuk pemerintah, bentukan swasta pun akhirnya diragukan kredibilitasnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia memiliki sedikitnya empat metode pengumpulan dan penyaluran zakat, yakni berupa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang didirikan pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diinisiasi masyarakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang biasanya menjadi bagian dari program masjid atau lembaga tertentu, dan pengumpul zakat personal seperti pimpinan pesantren di masing-masing daerah.
Setiap unsur ini memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Di antaranya terkait, pertama kualitas sumber daya manusia yang mengelola zakat tersebut. Kedua, terkait akuntabilitas pelaporan dari setiap penerimaan dan penyaluran zakat yang telah dilaksanakan. Ketiga, unsur pengawasan yang menjadi kontrol kualitas dari pelaksanaan program itu sendiri. Keempat, kebermanfaatan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat penerima zakat (mustahik) secara umum dari penyaluran zakat itu sendiri.
Kami merangkum beberapa peran strategis yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan program zakat melalui undang-undang yang telah disahkan tersebut. Agar tujuan mulia dari undang-undang ini untuk memberi manfaat sebanyaknya kepada masyarakat yang membutuhkan dapat terealisir dengan baik.

Good Governance

Penataan kembali budaya kerja dan tata kelola yang baik di setiap lini pengumpul zakat menjadi sebuah keharusan. Terutama Baznas yang secara undang-undang memang berperan sentral dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kelembagaan Baznas yang bersifat non-struktural semestinya dapat memacu lembaga ini untuk tidak menerapkan birokrasi yang rumit dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Baznas diharapkan lebih lincah dan aktif menggalang koordinasi dan melakukan edukasi zakat kepada masyarakat, dan tidak terikat kecuali dengan kepentingan pemberdayaan zakat yang lebih luas.
Selain itu, budaya kerja yang harmonis juga perlu dilakukan oleh lembaga dan unit zakat lainnya. Sinergi yang baik antara LAZ, UPZ dan Baznas diharapkan mampu menciptakan koordinasi yang apik dari setiap program kerja. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang merasa lebih baik dibanding yang lain, kecuali lebih bersifat saling melengkapi. Beberapa LAZ, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya memang telah memiliki rekam jejak tata kelola yang lebih terorganisir dibanding yang lain. Selaiknya hal ini menjadi role model yang ditularkan bagi penyelenggaraan program zakat bagi lembaga lain, bukannya membentuk rivalitas.

Memperkuat Akuntabilitas

Hal lain yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran zakat bagi masyarakat adalah dengan mempertinggi akuntabilitas publik. Diketahui dari penelitian sebelumnya, bahwa kredibilitas BAZ dan LAZ mengalami penurunan (PIRAC, 2007:2) sedangkan pemerintah juga belum menerapkan dan mewajibkan sistem akreditasi dan standar akuntansi publik bagi lembaga zakat.
Padahal masalah kepercayaan (trust) merupakan hal yang paling utama dalam penyelenggaraan program zakat. Apalagi dengan budaya masyarakat yang telah terbiasa untuk menyalurkan zakat secara langsung. Selain itu juga ikhwal rekam jejak penyaluran zakat yang dianggap kurang transparan di masa lalu, juga perlu pembenahan. Oleh karena itu mekanisme check and balances, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Memperketat Pengawasan

Tingkat keandalan dari akuntabilitas sangat tergantung dari baik dan terlaksananya fungsi pengawasan dari organisasi tersebut. Undang-undang yang baru, menegaskan pentingnya hal itu dengan mewajibkan adanya dewan pengawas syariah di setiap pengumpul zakat, sekaligus memastikan kelaikan pelaksanaannya dengan pendapat dari akuntan publik dan auditor syariah dari Kementerian Agama.
Meskipun secara teknis metode pengawasan yang dianut undang-undang ini masih mengandung pro kontra, namun teori dan fungsi pengawasan tetap merupakan kebutuhan mendasar yang perlu diatur dengan jelas. Di antaranya, undang-undang ini secara ketat mengatur pengawasan dalam bentuk perizinan bagi lembaga zakat yang ingin didirikan. Hal ini merupakan langkah awal untuk memberikan kenyamanan dan melindungi penyaluran zakat, juga untuk mendapatkan gambaran utuh terkait data penghimpunan dan pencapaian program yang telah dijalankan.
Namun pengawasan selanjutnya juga perlu diperhatikan, di antaranya pengawasan dalam bentuk melakukan pelaporan kegiatan LAZ ke Baznas. Prosedur ini memang dibutuhkan untuk dapat melakukan kontrol tata kelola yang dilakukan para pengumpul zakat. Namun demikian, tumpang tindih fungsi pengawas dari Baznas yang sekaligus menjadi operator, juga perlu mendapat kejelasan. Selain untuk membentuk tata kelola yang baik di tubuh Baznas itu sendiri, juga untuk memberi keyakinan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan dalam rangka intervensi.

Mendukung dan Didukung

Intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan aktivitas zakat ini memang menjadi salah satu perdebatan. Apalagi jika dirunut pada sejarah pengumpulan zakat di Indonesia yang lebih banyak diinisiasi dari komunitas-komunitas masyarakat. Unsur kebaikan (maslahat) pelaksanaan zakat akhirnya perlu menjadi pertimbangan, ketika menakar mana yang lebih tepat, apakah dijalankan oleh negara atau masyarakat umum (swasta).
Di Indonesia peran komunitas yang secara aktif memberdayakan sosial ekonomi masyarakat melalui sektor voluntary ini memang tidak bisa dinafikan. Namun pengaturan peran komunitas ini oleh negara juga diperlukan, seperti yang telah dilakukan oleh Singapura. Hal ini terutama untuk mendorong pencapaian potensi zakat yang luar biasa di Indonesia.
Di Amerika saja, dari statistik pemerintah tahun 2008, sedekah masyarakatnya berkisar rata-rata 3 persen dari pendapatan. Lebih tinggi atau minimal setara dengan ketentuan zakat yang dikenakan bagi masyarakat Muslim. Padahal saat itu kondisi AS sedang krisis. Tahun sebelumnya malah bisa mencapai 5 persen.
Maka dari itu Indonesia seharusnya harus dapat lebih mengoptimalkan peranan zakat yang sebenarnya telah membudaya dan menjadi kebiasaan sekaligus kebutuhan masyarakatnya.
Sehingga dalam skala makro, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan peran zakat dalam mendukung pendapatan negara. Tidak hanya dalam hal pendistribusiannya, melainkan juga dalam pengumpulannya. Hal ini tentu perlu dukungan politik pemerintah yang tercermin setidaknya dari APBN terkait kebutuhan sosialisasi dan operasional penyelenggara zakat. Sebab sebagai kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan amanah zakat dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Masyarakat maupun pemerintah diharapkan dapat saling bersinergi untuk mengoptimalkan potensi zakat ini.

 
 
 
 
 
Previous Post

Konsolidasi Bank Menwujudkan Yang Kandas

Next Post

Black Swan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Kapasitas Fiskal dan Problematika Pembangunan Daerah

Kapasitas Fiskal dan Problematika Pembangunan Daerah

by Sandy Romualdus
7 November 2026 - 09:42

Oleh : M. Mas’ud Said - Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang DI tengah terbatasnya kapasitas fiskal...

Efisiensi, Optimalisasi “Captive Market”, dan Kontribusi Ekonomi

Efisiensi, Optimalisasi “Captive Market”, dan Kontribusi Ekonomi

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 17:40

Oleh : Mas’ud Said - Penulis buku BPD Resilient, Competitive and Contributive PELUNCURAN Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I)...

Membedah Gap Adopsi AI: Antara Investasi Teknologi dan Realisasi ROI Perusahaan

Membedah Gap Adopsi AI: Antara Investasi Teknologi dan Realisasi ROI Perusahaan

by Sandy Romualdus
23 September 2026 - 11:21

Mengapa 88% perusahaan menggunakan AI tetapi gagal meraih value bisnis yang nyata? Temukan akar masalah gap adopsi AI, risiko halusinasi...

Cyber Security Awareness dan Digital Literacy: Benteng Baru Indonesia di Tengah Ledakan Kejahatan Digital

Melampaui Awareness: Strategi Deteksi dan Respons Insiden Siber di Era Digital

by Sandy Romualdus
16 September 2026 - 13:34

Menghadapi kompleksitas lanskap ancaman siber 2025, organisasi harus berevolusi dari sekadar membangun kesadaran menuju implementasi Cyber Threat Detection dan Incident...

Cyber Security Awareness dan Digital Literacy: Benteng Baru Indonesia di Tengah Ledakan Kejahatan Digital

Cyber Security Awareness dan Digital Literacy: Benteng Baru Indonesia di Tengah Ledakan Kejahatan Digital

by Sandy Romualdus
7 September 2026 - 10:28

Transformasi digital menuntut Indonesia memperkuat benteng pertahanan siber melalui kombinasi kesadaran keamanan siber dan literasi digital guna mengatasi kerentanan faktor...

Menakar Dampak dan Implikasi Perampingan BUMN

Menakar Dampak dan Implikasi Perampingan BUMN

by Sandy Romualdus
1 September 2026 - 10:00

Kebijakan perampingan dan konsolidasi BUMN bukan sekadar persoalan pemangkasan biaya operasional atau peningkatan dividen semata, melainkan sebuah pertaruhan krusial yang...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Perkuat Bisnis, Mandiri Tambah Jaringan Prioritas

Perkuat Bisnis, Mandiri Tambah Jaringan Prioritas

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance