Mood memang cepat sekali berubah. Delapan tahun lalu, wacana penggabungan bank-bank pemerintah mencuat dengan Bank Tabungan Negara, penguasa sektor properti, sebagai obyek sasarannya. BTN saat itu diincar oleh Bank BNI, bank yang handal di sektor korporasi dan BRI, pemimpin di sektor pembiayaan mikro. Dalam tahun itu pula, wacana itu meredup.
Dua tahun setelahnya, drama itu muncul lagi dengan pemeran utama yang sama, namun dalam tahun itu pula kembali hilang disapu angin. Meski, baik BNI maupun BRI samasama menunjukkan keseriusannya ingin mengakuisisi BTN.
Tahun ini mood untuk melakukan akuisisi atau merger dalam upaya konsolidasi terbit lagi, yang kali ini aktornya bertambah dengan kehadiran Bank Mandiri. Adalah Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional yang merangsang kembali selera terhadap akuisisi bank-bank negara.
Dalam sebuah cetak biru konsolidasi perbankan yang dibuat organisasi itu sebagai usulan kepada pemerintah, Perbanas menekankan perlunya menggabungkan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor perbankan.
Malahan Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas, menyebut penggabungan ini sebagai mega merger karena akan melibatkan penggabungan bank besar yaitu Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
Setelah itu, lanjut Sigit, bank hasil penggabungan ini mengakuisisi BTN sehingga bank itu menjadi anak usaha yang fokus ke pembiayaan perumahan rakyat. “Nanti portofolio kredit perumahan Bank Mandiri dan BNI diserahkan ke BTN. Penggabungan Bank Mandiri dan BNI ini akan membuat bank kita jadi pemain utama di ASEAN, bahkan di luar ASEAN,” kata Sigit.
Sejatinya, keinginan untuk mendorong konsolidasi juga dilecut oleh munculnya ‘ancaman’ dari luar. Lima tahun dari sekarang, pasar keuangan dan perbankan di Indonesia akan dibuka untuk para pemain dari kawasan ASEAN dalam kerangka pasar bebas. Dan negara-negara tetangga tampak sudah ‘ngebet’ ingin buru-buru memenangkan persaingan di Indonesia bahkan sebelum gong pertandingan belum dibunyikan.
Negeri jiran Malaysia tinggal menunggu waktu saja untuk memiliki bank besar sebagai hasil mega merger. Sebelum tahun ini berakhir hampir dipastikan tiga bank Malaysia, yakni CIMB Group, RHB Capital, dan Malaysia MBSB, akan bergabung dan akan menghasilkan sebuah bank dengan aset mencapai antara 188,5 miliar-194 miliar dollar AS.
Berdasarkan data yang dihimpun Stabilitas, di kawasan ASEAN saat ini bertengger lima besar bank beraset tergemuk yang tidak ada satupun yang berasal dari Indonesia. Bank asal Singapura menguasai tiga besar, yakni DBS Group, OCBC, dan UOB. DBS Group berda di puncak dengan aset mencapai 321 miliar dollar AS. Sementara OCBC dan UOB masing-masing senilai 270 miliar dollar AS dan 227 miliar dollar AS.
Dua posisi sisa menjadi milik bank Malaysia yaitu Maybank dan CIMB Group, dengan aset masing-masing 172 miliar dolar AS dan 114 miliar dolar AS.
Bahkan posisi keenam dan ketujuh juga bukan milik bank nasional tetapi milik Public Bank, asal Malaysia dengan aset 94 miliar dolar AS dan Siam Commercial Bank (SCB) asal Thailand yang asetnya berjumlah 78 miliar dolar AS.
Indonesia yang mengirimkan Bank Mandiri sebagai wakilnya hanya memiliki aset senilai 64 miliar dolar AS (per 2013). Seandainya Mandiri dan BNI jadi digabungkan, asetnya juga masih berada di level 100 miliar dollar AS. Dan posisi bank asal Indonesia bisa dipastikan akan turun lagi jika mega merger tiga bank negeri jiran terealisasi.
Memotong Waktu
Sebelumnya, pada tahun ini juga sempat ada gebrakan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan saat masih menjabat. Dahlan memutuskan mengambil jalan singkat untuk menghemat waktu proses akuisisi yang nyatanya memang selalu bertele-tele karena dicampuri berbagai kepentingan. Pada April, Dahlam menerbitkan surat yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN yang berisi permintaan kepada perseroan untuk menambahkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang akan digelar bulan Mei ini. Rencananya pada waktu itu akan diungkapkan proses akuisisi BTN dengan cara melepaskan saham pemerintah di BTN kepada Bank Mandiri. Pelepasan saham pemerintah itu dituangkan melalui surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014.
Akan tetapi, dokumen yang tergolong rahasia tersebut rupanya dibocorkan oleh oknum Kementrian BUMN ke sejumlah media masa yang membuat berita soal rencana akuisisi itu merebak.
Kondisi itu kemudian memicu ‘kemarahan’ sejumlah kalangan karena merasa dilangkahi. Proses akuisisi bank pelat merah dinilai tidak hanya diputuskan lewat RUPSLB saja, tetapi terlebih dahulu melapor atau meminta izin kepada Komisi XI DPR-RI yang sebelumnya dibahas terlebih dahulu dalam komite privatisasi.
Pada masa pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono itu pula akhirnya proses akuisisi itu dihentikan dengan menggunakan alasan bahwa kedua bank itu memiliki karakteristik berbeda. Maka dari itu, sejumlah ekonom menilai, jika alasan kecocokan karakteristik dan core bisnis yang sama, BTN lebih pantas dimerger dengan Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri dengan BNI.
Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan, jika memang pemerintah ingin melakukan merger bank dengan bisnis inti sama, maka usulan Perbanas layak untuk dijalankan. Sedangkan BTN digabungkan dengan BRI.
Namun di atas semua itu, Lana mengatakan bahwa penggabungan bank-bank pelat merah untuk menciptakan bank yang besar dan mampu bersaing sangatlah krusial untuk menghadapai
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang segera berlaku 2020. “Kita memang butuh bank yang kuat untuk menghadapi MEA,” ujar Lana.
Kehadiran bank besar yang bisa menggarap pasar dalam negeri sekaligus menjadi penjaga identitas perbankan nasional sudah disadari pemerintah, meski pada akhirnya selalu menghantam tembok tebal. Chairul Tanjung menjelang akhir jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, berharap pemerintahan baru segera melangsungkan rencana merger bank pemerintah sebagai persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN yang tahun depan mulai bergulir di bidang non keuangan.
Menurut dia, pembentukan satu bank raksasa milik negara dengan nilai kapasitas pasar cukup besar dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tahun depan. Alasannya, beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara justru sedang sibuk merampungkan proses merger pembentukan satu konsorsium perbankan berskala besar. “Sebaiknya itu segera dilaksanakan oleh pemerintah mendatang,” ujar pemilik Bank Mega itu.
Pemerintah sejatinya memiliki rencana besar pengembangan BUMN sepanjang 2015-2019 yang disusun tim Kementerian BUMN yang di dalamnya memuat rencana konsolidasi BUMN, termasuk BUMN perbankan. Kementerian BUMN menargetkan sebelum 2020, pemerintah hanya akan memiliki dua bank BUMN yang terdiri dari bank yang fokus bisnisnya kredit korporasi, serta yang fokus bisnisnya kredit mikro dan ritel.
Rancangan Kementerian BUMN itu malahan sudah mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga pengawas super body di industri keuangan.
Menurut Bos OJK, Muliaman D Hadad, merger adalah alternatif terpenting untuk meningkatkan daya saing perbankan nasional di tengah gempuran bank-bank besar di regional Asia. OJK bahkan membuka diri untuk membicarakan hal ini dengan Kementerian BUMN.
Untuk rencana merger bank-bank nasional, Muliaman belum menjelaskan detail proses mergernya, yang jelas keinginan merger datang dari pemilik saham perbankan yang bersangkutan. “Nanti kita lihat prosesnya. Merger itu mesti ada pasangannya, nanti dilihat diketemuin dulu pasangannya (untuk merger), nanti baru kita setujui,” tutur Muliaman.
BERITA TERKAIT
Momentum Direksi
Kenyataan yang sering terjadi bahwa konsolidasi selalu sulit diwujdkan karena dihambat langsung baik oleh pihak eksternal, maupun dari dalam Bank BUMN sendiri. Seperti disebutkan Dahlan Iskan, keengganan direksi seringkali membuat konsolidasi perbankan negara ini sulit terwujud. “Biasanya konsolidasi itu banyak hambatan, dan hambatan utamanya direksinya BUMN itu,” ujar Dahlan.
Namun begitu, mulai kini, pemerintahan baru dinilai punya kesempatan yang lebih baik karena direksi bank-bank BUMN yang ada saat ini akan segera habis masa jabatannya. Menurut Dahlan dengan berakhirnya masa jabatan direksi BNI pada awal tahun 2015, bisa dimanfaatkan dengan tidak mengangkat direksi baru. Tapi dengan membuat konsep konsolidasi perbankan. Misalnya, Direktur Utama BNI saat ini, Gatot M Suwondo, bisa menjadi Komisaris di bank konsolidasi yang akan dibentuk.
Ketika ditanya apakah BRI juga akan menjadi sasaran konsolidasi BNI, Dahlan membantahnya. “Kalau BRI kan jagoannya, yang bisa dijadikan momentum itu yang akan masuk, bukan yang akan mengambil,” jelasnya. Sejauh ini, Dahlan sempat berkomunikasi dengan OJK. Menurutnya, OJK justru ingin ada penggabungan yang lebih besar. “Seperti OJK menginginkan Mandiri, BNI, BTN,” kata Dahlan.
Sementara itu, mengacu keinginan konsolidasi pihak Bank Mandiri mengaku akan menyambutnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengembangkan dan memantapkan posisi bank dalam persaingan industri. Apalagi saat ini Bank Mandiri tengah berencana menyusun cetak biru transformasi. Cetak biru tersebut merupakan rancangan agar Bank Mandiri bisa mencapai prestasi sebagai bank terbaik di ASEAN pada 2020 mendatang.
Dikatakan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin bahwa perusahaannya membuka kesempatan sebesar-besarnya pada konsolidasi. “Saya rasa, kami open to opportunities, tidak hanya bank BUMN, kalau ada bank-bank lain yang juga melihat bahwa mereka perlu konsolidasi (kita siap),” ujar Budi.
So, ketika mood sedang naik dan momentum sedang datang yang diperlukan untuk mewujudkan konsolidasi cuma satu: lakukan.

















