Perlambatan ekonomi semakin mengkhawatirkan. Ketika pada kuartal kedua tahun ini ekonomi hanya tumbuh 4,67 persen, di bawah pertumbuhan kuartal sebelumnya yang sebesar 4,72 persen, hal itu menjadi alasan mengapa kekhawatiran itu makin nyata. Bahkan angka itu merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir. Target pertumbuhan ekonomi 2015 yang direvisi dari 5,7 persen menjadi 5,2 persen masih menjadi hal yang berat untuk dicapai. Karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen setiap kuartal di sisa tahun ini, dibutuhkan sesuatu dorongan ekonomi yang sangat luar biasa.
Oleh karena itu banyak yang meragukan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di akhir tahun akan terwujud. Terlebih ketika otoritas moneter dan fiskal di Indonesia mengalami divergensi fokus. Divergensi tersebut terlihat dari instrumen-instrumen yang dimiliki oleh bank sentral dalam mempengaruhi perekonomian tidak bisa langsung menyentuh sektor riil. Di sisi lain, otoritas fiskal keteteran dalam menjaga daya beli dan kewalahan mengupayakan agar spending pemerintah bisa secara efektif mempengaruhi perekonomian.
Suku bunga yang masih bertengger di angka 7,5 persen lebih ditujukan untuk menjaga agar capital outflow tidak terjadi. Tingginya suku bunga acuan menjadi salah satu sebab ekspansi kredit yang diperkirakan akan semakin tersendat. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merevisi target pertumbuhan kredit perbankan tahun 2015 dari kisaran tumbuh sebesar 15 persen -17 persen menjadi 13 persen -14 persen. Akibat yang sudah bisa ditebak adalah ekspansi usaha akan terkendala, investasi tersendat dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tak bisa dihindarkan.
BERITA TERKAIT
Campur tangan otoritas moneter dalam menjaga rupiah pun tak kunjung membuat rupiah tenang dalam menghadapi gejolak eksternal dan melemahnya fundamental ekonomi dalam negeri. Sejak awal tahun hingga 21 Agustus 2015, rupiah telah melemah sebesar 11,39 persen terhadap dollar AS. Pelemahan ini terbesar nomor kedua di ASEAN setelah ringgit Malaysia yang terdepresiasi terhadap dollar AS sebesar 18 persen.
Divergensi kebijakan moneter dan fiskal yang terjadi menyisakan tiga sumber pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi, pengeluran pemerintah dan investasi (foreign direct investment). Sumber pertumbuhan dari kegiatan ekspor untuk saat ini tidak bisa banyak diharapkan terlebih melihat kondisi neraca perdagangan kita yang defisit.
Sumber pertumbuhan yang berasal dari konsumsi harus dijaga. Hal ini penting mengingat konsumsi rumah tangga dalam struktur Produk Domestik Bruto Indonesia selama kurun waktu 2010 – 2014 berada pada kisaran angka 55,4 persen. Besaran porsi tersebut menjadi penyumbang sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 2 hingga 3 persen. Jadi apabila pemerintah hanya menjaga konsumsi tetap stabil maka pertumbuhan ekonomi berkisar pada 2-3 persen.
Ikhtiar menjaga konsumsi telah sama-sama dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter. Otoritas moneter lebih memilih untuk melonggarkan aturan rasio kredit terhadap agunan (loan to value/LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) dibandingkan dengan menurunkan suku bunga acuan. Pelonggaran ini menjadikan uang muka yang harus disiapkan oleh nasabah untuk membeli rumah dan kendaraan bermotor secara kredit diturunkan. Tujuannya jelas, konsumsi terpelihara.
Melalui bantuan-bantuan sosial semisal raskin, program keluarga harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), otoritas fiskal telah menjalankan instrumen-instrumennya untuk tetap menjaga daya beli. Di sisi lain, otoritas moneter menghadapi tantangan berat yakni bagaimana menjaga inflasi, yakni inflasi volatile food yang lebih dekat dengan domain otoritas fiskal.
Selama Januari-Juli 2015, akumulasi inflasi m-t-m memang baru mencapai 1,90 persen. Namun inflasi bahan makanan menjadi sumber tekanan sangat tinggi. Inflasi harga barang yang bergejolak sejak Mei, Juni dan Juli masing-masing sebesar 1,52 persen, 1,74 persen dan 2,13 persen. Bahkan secara tahunan pada bulan Juli inflasi bahan makanan (volatile food) telah mencapai 8,28 persen (yoy).
Dua sumber pertumbuhan terakhir, investasi FDI (foreign direct investment) dan belanja pemerintah lebih menjadi domain otoritas fiskal. Pemerintah harus bisa menarik investor agar menginvestasikan dananya dalam bentuk investasi langsung, bukan portofolio. Caranya adalah dengan perwujudan ikllim investasi yang menarik dan atraktif. Kepastian hukum, biaya logistik yang murah, upah buruh yang kompetitif dan insentif pajak adalah hal-hal yang harus diusahakan oleh pemerintah.
Terakhir, terkait dengan belanja pemerintah yang menyumbang porsi sekitar 9 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto, pemerintah harus memastikan adanya penyerapan anggaran yang cepat dan tepat.
Tujuannya jelas, agar multiplier ekonomi terwujud. Lebih jauh, perlu adanya perubahan paradigma pelaporan kegiatan penyerapan anggaran pemerintah dari yang hanya bersifat ketentuan administratif menuju ke arah paradigma impact.
Selama ini, indikator keberhasilan penyelenggaraan kegiatan menggunakan APBN/APBD diukur melalui ukuran ketepatan administrasi dan besaran serapannya, tidak lebih dari itu. Idealnya, indikator yang digunakan juga mencakup outcome dan impact nya.
















