Menurut Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), hal itu seperti mengharapkan kehadiran Bandung Bondowoso, seorang pangeran dalam cerita legenda yang mampu membangun 1000 candi dalam semalam.
Banyak kendala baik faktor pelemahan ekonomi global, juga kondisi penyerapan anggaran pemerintah yang seret hingga akhir semester pertama, membuat pencapaian pertumbuhan hanya akan berada di bawah 5 persen.
Meski begitu tetap dibutuhkan gebrakan kebijakan dan kerja keras pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi dalam negeri, antara lain penguatan infrasturktur, optimalisasi serapan anggaran, dan pemulihan sektor UMKM sebagai penopang utama pertumbuhan, karena tidak bergantung pada fluktuasi komoditas global. Berikut petikan wawancaranya, yang kami rangkum dalam beberapa kesempatan:
BERITA TERKAIT
Untuk mencapai pertumbuhan lebih baik pada semester II, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Harus ada pemicu seperti stimulus fiskal. Akan tetapi, sulit rasanya mencapai pertumbuhan minimal 5,5 persen di semester kedua dengan waktu hanya lima bulan. Ekonomi di kuartal kedua hanya tumbuh 4,67 persen. Apa yang bisa dilakukan dalam lima bulan? Paling hanya menghabiskan anggaran saja. Waktunya enggak cukup. Pembangunan infrastruktur, jika dilakukan dengan konsisten pun baru bisa dirasakan dampaknya tahun depan. Sebab, infrastruktur merupakan proyek jangka menengah panjang. Harus ada yang dikerjakan jangka pendek. Tapi program jangka pendek hilang.
Tetapi pemerintah sepertinya optimistis capai pertumbuhan 5,2 persen?
Sekarang apakah memang ada semacam ‘Bandung Bondowoso’ yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia (dalam semalam). Artinya, ini harus realistis. Para pakar ekonomi telah mengultimatum bahwa perekonomian Indonesia sudah berada di lampu kuning, dengan 10 macam indikator. Namun, pemerintah seakan tutup telinga dan justru membuat perekonomian Indonesia beranjak menuju lampu merah.
Pemerintah selalu mengatakan fundamental ekonomi kita baik, masih kuat. Perlambatan hanya karena dipengaruhi faktor global. Apa pandangan Anda?
Saya meminta pemerintah berhenti menyalahkan kondisi perekonomian global, atas melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Buruknya kondisi perekonomian Indonesia lantaran kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak maksimal. Konsumsi pemerintah hanya tumbuh 2,2 persen pada periode tersebut. Kan parah banget itu. Waktu zaman SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) saja masih bisa 5 persen kontribusinya pemerintah terhadap ekonomi.
Tidak maksimalnya kontribusi pemerintah disebabkan adanya keterlambatan penyerapan anggaran, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ditambah lagi, serapan anggaran yang sedikit tersebut tidak mampu memutar roda perekonomian. Dan juga untuk konsumsi nonpemerintah turun sampai 7,91 persen. Akibatnya, konsumsi rumah tangga hanya 4,97 persen. Ini drop sekali. Biasanya sejelek-jeleknya, itu masih 5 persen.
Tetapi inflasi kita rendah?
Inflasi Juli 2015 yang hanya berada di kisaran 0,93 persen memang rendah. Namun jangan lupa bahwa kontribusi inflasi paling besar ada pada bahan makanan jadi serta kenaikan transportasi. Selama ini biasanya cuma 1 persen. Sekarang sampai 2,2 persen, itu tertinggi. Kenaikan transportasi dan makanan jadi. Artinya, itu yang menggerus pendapatan masyarakat. Jadi jangan lagi mengambinghitamkan kondisi eksternal. Persoalan lebih banyak di internal kita karena keyakinan bisnis juga turun. Problem terbesar itu di internal, ketidakcakapan pemerintah dalam memberikan stimulus dan arah yang lebih baik terhadap ekonomi Indonesia.
Bagaimana dengan daya beli masyarakat?
Nah, pertumbuhan ekonomi yang lesu pada kuartal kedua juga disebabkan oleh goyahnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rendahnya daya beli masyarakat telah membuat penurunan produktivitas para pengusaha kecil dan menengah yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional di paro pertama 2015.
Ekonomi kita berbasis sumber daya alam. Ketika kita mampu mengurus sektor ini dan punya daya saing dengan komoditas negara lain, kemudian meningkatkan lapangan kerja justru akan menjadi penyelamat yang pasti. Apabila pemerintah fokus menyelamatkan para pengusaha UMKM, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terganggu dengan depresiasi nilai tukar rupiah maupun perang nilai kurs.
Namun, yang menjadi persoalan adalah pemerintah selalu mengedepankan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan moneter. Padahal, kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah berakibat melambungnya sejumlah harga bahan pokok dan bahan produksi lainnya yang menjadi penyebab goyangnya fondasi bisnis UMKM.
Soal pelemahan rupiah, bukankah itu memang karena pengaruh eksternal?
Pemerintah harus mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan rupiah melemah. Ada upaya menyeimbangkan pasokan dan permintaan dollar AS. Memang ada pengaruh eksternal terhadap melemahnya rupiah, tetapi perlu dilihat juga apakah kondisi Indonesia rentan atau tidak terhadap faktor dari luar tersebut. Menyeimbangkan pasokan dan permintaan dollar AS bila melihat dari neraca pembayaran yang defisit, depresiasi rupiah memang tidak bisa dihindari. Yang bisa dihindari adalah pelemahan nilai rupiah yang terlalu tinggi seperti yang terjadi sekarang ini. Rupiah melemah tidak hanya disebabkan oleh faktor supply dan demand tetapi juga spekulasi dan sentimen. Pemerintah dapat menjaga sentimen pasar sehingga tidak dijadikan ajang spekulasi oleh pelaku usaha atau pemilik dollar AS. Karena pemerintah tidak bisa meyakinkan pasar sehingga yang punya dollar AS tidak masuk, tidak bisa mencegah spekulasi.
Apa yang harus dilakukan pemerintah terkait pelemahan rupiah?
Pemerintah harus mempersiapkan kebijakan untuk merespons asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 13.400 per dolar AS. Asumsi rupiah Rp 13.400 bukan lagi soal realistis atau tidak, tapi bagaimana policy response dari pemerintah untuk mencapainya pada tahun depan. Contohkan seperti Tiongkok yang melakukan kebijakan devaluasi yuan untuk meningkatkan kinerja ekspor negara tersebut. Maka, pemerintah seharusnya sudah mulai mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor memanfaatkan depresiasi nilai tukar rupiah. Misalnya mempercepat industri substitusi impor dan mempercepat hilirisasi industri untuk ekspor.
Pada semester kedua ini pemerintah harus sudah mempersiapkan ancang-ancang dan fokus melakukan dua hal tersebut. Soal ekspor, Indonesia diharapkan tidak lagi terus mengandalkan ekspor komoditas yang hingga kini harganya masih menurun.
Dengan melihat indikator pertumbuhan, inflasi dan rupiah, apakah Indonesia sudah masuk dalam kondisi krisis ekonomi?
Saya melihat pada saat ini Indonesia belum berada dalam kondisi krisis, namun posisinya sudah memasuki tahap kritis. Dan kalau tidak segera direspon, ya tinggal nunggu masa kritis saja. Kita bisa lihat dari indikator pada bulan Agustus 2015 yang menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Kemudian mulai terjadi aliran modal keluar atau capital flight. Selanjutnya, harga kebutuhan pokok masih mengalami peningkatan, inflasi bahan makanan bulan Agustus masih mencapai 0,91 persen (mtm) atau 9,26 persen (yoy).
Selain itu, buruh juga melakukan demonstrasi serta data federasi serikat pekerja, PHK sudah mencapai lebih dari 100 juta orang. Sementara itu, pemerintah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam kondisi fundamental yang kuat serta stabil. Krisis ekonomi di Malaysia telah menjalar pada krisis politik, ini harus segera direspon, jangan hanya memberi ketenangan saja.
Berarti kita mengarah kepada krisis?
Yang saya khawatirkan adalah Indonesia akan kembali terjebak pada krisis ekonomi seperti pada tahun 1998. Karena kemungkinan itu bukan merupakan hal yang mustahil. Untuk itu harus segera dilakukan langkah-langkah yang konkrit, cepat dan tepat untuk memitigasi potensi risiko krisis. Indikatornya, jika sektor keuangan sudah menjalar pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang atau jasa, dan itu tidak terpenuhi maka akan banyak daya beli masyarakat yang menurun.
Jika daya beli menurun, maka banyak pabrik atau perusahaan yang merugi, kemudian muncullah banyak kasus PHK, akhirnya banyak pengangguran yang membuat banyaknya permintaan namun sedikit ketersediaan lapangan kerja. Kalau sudah tahap akhir, maka bisa dibilang Indonesia sudah tahap kolaps, karena pengangguran akan mempengaruhi daya tahan pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau daya beli, ini harus dihindari.
Apakah pelemahan ekonomi ini ada kaitannya dengan kinerja para menteri yang kurang optimal?
Pasti. Terpuruknya ekonomi dan lemahnya roda perekonomian nasional memang karena kerja menteri yang kurang optimal sehingga tidak mampu menghadapi gejolak yang terjadi saat ini. Ekonomi domestik sedang mengalami goncangan bahkan sudah sedikit lagi masuk dalam jurang krisis, ini karena Presiden Jokowi salah dalam memilih menteri yang tergabung dalam kabinet kerja.
Ibarat musik, bisa terdengar merdu, bahkan bisa sumbang. Jika seorang komposer sudah meramu alunan sebuah lagu tapi tidak didukung oleh pemain musik dan penyanyinya maka lagu itu akan terlihat sumbang. Sama halnya dengan negara biarpun presiden membuat kebijakan pembangunan tapi tidak didukung oleh menterinya roda pembangunan tentu tidak berjalan. Inilah yang dialami Indonesia saat ini, ibarat lagu terdengar sumbang. Walaupun Presiden ngotot ingin membangun bangsa lebih baik dari semua sektor kalau tidak dibantu dengan baik pembangunan tidak bisa berjalan.
Belum lagi, di level Eselon 1 hingga ke bawah. Di era Kabinet Kerja banyak terdengar bahwa eselon 1 hingga level bawah tidak tahu arah dari kerja para menterinya. Itu terlihat dari serapan anggaran terutama untuk belanja modal masih di bawah 25 persen itu masih sangat kecil mengingat sekarang sudah masuk awal September, sebentar lgi sudah akhir tahun. Serapan anggaran yang rendah bukti para menteri tidak bisa bekerja optimal. Padahal mengelola anggaran bukan suatu hal yang sulit, itu saja belum bekerja maksimal, bagaimana jika dihadapkan dengan masalah yang besar.
Siapa menteri yang bekerja kurang optimal?
Beberapa menteri yang dianggap sangat krusial seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), dulu saat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjanjikan harga akan mengikuti mekanisme pasar, tapi faktanya harga minyak dunia anjlok di kisaran 38 dolar AS per barelnya tapi harga BBM belum turun.
Menteri Pertanian banyak blusukan ke sana ke mari, tapi harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, menteri perindustrian katanya pertumbuhan industri naik tapi kini ramai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, belum lagi senter terdengar pembuatan website hingga menelan biaya hingga Rp 140 milliar yang dikeluarkan oleh menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani. Belum lagi menteri lain yang belum memunculkan gebrakan yang menuai hasil maksimal.
Dengan segudang permasalahan yang ada, dan belum tumbuhnya ekonomi dan sektor lain itu karena formasi dan menteri yang menjabat saat ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Untuk mengatasi itu semua, tentu butuh langkah dan kebijakan yang strategis dari Presiden dan Wakil Presiden, dan tentu saja dibantu oleh para menteri dalam memecahkan segudang masalah yang ada di negeri ini.
















