Asset Buy (Pengalihah piutang) adalah jual piutang kepada selain debitur dengan harga tunai. Contohnya adalah sebuah lembaga keuangan syariah (LKS) A menjual piutangnya yang ada pada nasabahnya (biasanya akibat akad murabahah) kepada lembaga B dengan harga pokok (tanpa margin). Lalu LKS B (melalui LKS A) akan menagih piutang tersebut dari nasabah senilai pokok ditambah margin.
Karakteristik asset buy bisa dijelaskan sebagai berkut : Nasabah tidak tahu jika dialihkan dari LKS A ke LKS B. Nasabah menjadi nasabah LKS B. Jika nasabah bermasalah, maka LKS B berhak mendapatkan pengganti nasabah yang “baik”. Jika terdapat 50.000 nasabah, maka yang dibeli adalah 10.000 nasabah dahulu (katakan) senilai 10 milyar. Pembayaran untuk 10.000 nasabah ini tunai. Tahapan selanjutnya adalah membeli (katakan) 10.000 nasabah tahap kedua juga secara tunai. Demikian seterusnya.
Setelah dibeli, margin keuntungan (biasanya hasil murabahah) LKS A akan menjadi milik LKS B. Dengan demikian LKS A mendapatkan nilai pokok dan collecting fee. Juga, collecting fee diperoleh atas usaha administrasi dan penagihan oleh nasabah untuk kepentingan LKS B. Selain itu, piutang yang dibeli adalah yang belum jatuh tempo (ghair mustaqirr) dan hak tagihnya adalah uang, kecuali jika nasabah bermasalah maka hak tagih adalah berupa jaminan.
BERITA TERKAIT
Dari aspek fikih, karakter-karakter di atas bisa membawa kita pada kesimpulan bahwa transaksi antara LKS B dengan LKS A memiliki substansi sebagai berikut.
Pertama, transaksi antara barang ribawi yang sejenis yaitu transaksi mata uang dengan mata uang sejenis. Karena piutang yang dijual oleh LKS A adalah piutang murabahah. Dari aspek accounting, obyek yang dijual itu adalah kewajiban yang berbentuk uang bukan barang, karena barang sudah menjadi milik nasabah. Uang yang akan dijual itu dibeli oleh LKS B dengan uang pula yang sejenis.
Kedua, piutang bisa diserahterimakan dan harga dibayar tunai oleh LKS B dan ketiga jumlah harga yang diberikan kepada LKS B tidak berubah (tanpa lebihan). Menurut keterangan di atas, transaksi antara LKS Adan LKS B adalah transaksi sharf (jual beli alat bayar). Dalam bab bai’ ad-dain bi ad-dain, bentuk ini termasuk bai’ ad-dain al-muajjal lighairi al-madin bi tsamani hal.
Jika praktik tersebut adalah sharf yang disyaratkan harus ada tamatsul (kesamaan timbangan/ukuran) dan taqabudh (serah terima di tempat), maka unsur taqabudh tidak mungkin terjadi dalam transaksi ini. Karena yang dimaksud taqabudh itu kedua obyek jual beli (harga dan barang) diserahkan tunai dan itu tidak mungkin terjadi dalam transaksi antara LKS B dan LKS A, karena yang dijual adalah piutang yang tidak mungkin diserahkan di tempat akad.
Dalil Pengalihan Utang
Kesimpulan ini juga yang menjadi kesepakatan Fatwa DSN bahwa pengalihan piutang pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara menjual piutang dengan tsaman berupa barang itu dibolehkan. Dan menjual piutang dengan tsaman berupa uang diharamkan karena termasuk bai’ aldain li ghairi al-madin bi tsaman hal dan karena transaski ini adalah transaksi sharf, dan disyaratkan tamatsull dan taqabudh.
Di antara dalilnya adalah fatwa-fatwa kontemporer tentang larangan jual beli utang dengan harga berbentuk uang tanpa taqabud dan tamatsul, di antaranya Hadits Rasulullah Saw.
“Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda : (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang di atas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat di bayar kontan.” (H.R Ahmad).
Dalil lainnya yaitu keputusan Lembaga Fikih Islam OKI yang menyatakan, tidak boleh menjual piutang (yang belum jatuh tempo) kepada selain kreditor dengan mata uang (yang dibayar tunai) baik mata uang sejenis atau berbeda jenis karena menyebabkan kepada riba.
Begitu pula tidak boleh menjual piutang dengan mata uang (yang dibayar tidak tunai) baik dengan mata uang sejenis atau berbeda jenis karena termasuk bai’ al-kali bi al-kali yang diharamkan menurut syariah, baik utang tersebut timbul karena akad qardh atau jual beli tidak tunai.
Ada pula keputusan Nadwah al- Baraka yang menyatakan, di antara bentuk-bentuk (transaksi, pen.) yang terlarang adalah jual beli utang/piutang kepada selain debitur dengan harga berupa mata uang (yang dibayar tunai) dan lebih kecil dari pokok pinjaman.
Transaksi ini di haramakan karena transkasi antara mata uang sejenis (transaksi sharf) tanpa memenuhi unsur tamatsul (sama) dan taqabudh (tunai). Hukum haram ini berlaku pada utang/piutang yang ditimbulkan oleh transaksi qardh atau jual beli tidak tunai
Menurut fatwa DSN, sebagai alternatifnya, pengalihan piutang pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara menjual piutang dengan tsaman berupa barang itu dibolehkan.
Ketentuan tersebut diatas berdasarkan fatwa-fatwa kontemporer, di antaranya keputusan Lembaga Fikih Islam OKI tentang dibolehkannya jual beli piutang dengan harga berbentuk barang: Di antara bentuk-bentuk bai’ ad-dain yang dibolehkan adalah : Menjual piutang dengan komoditas tertentu
Dengan alternatif tersebut, maka kebutuhan industri dan nasabah akan asset buy terpenuhi dan alternatif produk sesuai dengan syariah.
















