Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah saat ini menjadi berkah bagi perusahaan-perusahaan negara di bidang konstruksi. Setidaknya ada empat Badan Usaha Milik Negara seperti PT Adhi Karya Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Wijaya Karya Tbk (Wika), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) yang akan mengerjakan berbagai proyek instratruktur di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, kinerja perusahaan konstruksi yang sudah melantai di bursa tersebut diperkirakan bakal terus meningkat mengingat pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah bakal melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai kontraktor.
Sebagai contoh, sejumlah proyek pembangunan transportasi massal berskala besar bakal melibatkan perusahaan tersebut, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal digarap oleh Wijaya Karya, proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta dan sekitarnya digarap oleh Adhi Karya dan LRT Palembang oleh Waskita Karya.
Awal tahun ini, Wika mengantungi kontrak proyek dari pemerintah senilai Rp 520 miliar. Mayoritas proyek baru yang didapat perusahaan konstruksi ini berasal dari proyek pembangunan jalan seperti jalan tol Solo-Bawen, proyek jalan tol Manado-Bitung dan proyek jalan di Maros, Sulawesi Selatan.
BERITA TERKAIT
Meski semuanya proyek pemerintah, Corporate Secretary Wika Suradi menepis anggapan bahwa perolehan kontrak tersebut karena sesama perusahaan pelat merah. Ia mengklaim bahwa proyek yang didapat bukan merupakan proyek penugasan karena ada juga pihak swasta yang ikut tender tapi tidak terpilih.
Sedangkan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) sampai akhir Januari 2016, sudah mengantongi kontrak baru Rp 849 miliar. Hasil ini dua kali lipat dari periode serupa tahun lalu yang tercatat Rp 382 miliar.
Menurut Agus Samuel Kana, Sekretaris Perusahaan PTPP, kontrak tersebut berasal dari proyek mobile power plant (MPP) 500 megawatt (MW) dan bangunan terminal dan parkir Raden Inten Lampung. Serta proyek pembangkit geothermal Kamojang 55 MW.
Sepanjang lima tahun terakhir, pencapaian pertumbuhan laba bersih empat BUMN sektor konstruksi tahun lalu tercatat yang tertinggi. Tahun 2016, prospek sektor konstruksi bakal berlanjut sejalan dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
Laba bersih empat emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi seperti PT Adhi Karya Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Wijaya Karya Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan sepanjang 2015 mencapai Rp2,88 triliun atau naik 45,21 persen dibandingkan dengan kinerja 2014 senilai Rp1,98 triliun.
Waskita Karya mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 104,68 persen menjadi Rp1,04 triliun pada 2015 atau satu-satunya BUMN konstruksi yang mampu membukukan laba bersih di atas Rp1 triliun dalam kurun waktu 2011-2015.
Kendati demikian, kontribusi laba bersih BUMN konstruksi itu masih relatif kecil. Dari 20 emiten BUMN yang telah menyampaikan laporan keuangan 2015, total laba bersih BUMN konstruksi hanya 3,19 persen dari seluruh laba yang mencapai Rp90,34 triliun.
Sepanjang tahun 2016 ini, empat BUMN konstruksi tersebut sudah menargetkan pendapatan. Waskita Karya menargetkan laba bersih Rp2 triliun, Pembangunan Perumahan menargetkan laba komprehensif Rp1 triliun, Wijaya Karya menargetkan laba bersih Rp750,15 miliar dan Adhi Karya menargetkan laba bersih Rp750 miliar.
Proyek untuk Siapa?
Menurut analis PT Ciptadana Securities Zabrina Raissa, kinerja positif BUMN konstruksi bakal berlanjut mengingat pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur pada 2016. Proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan pemerintah bakal berdampak terhadap kinerja emiten konstruksi.
Dua BUMN konstruksi yang dianggap memiliki kinerja menarik adalah Wijaya Karya dan Waskita Karya. Menurutnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat mendongkrak kinerja perseroan karena kebutuhan beton bakal menyerap beton yang diproduksi oleh anak usaha Wijaya Karya yaitu PT Wijaya Karya Beton Tbk. “Kalau infrastruktur berjalan terus, kebutuhan semen akan meningkat, kinerja semen akan naik. Saham emiten semen juga akan naik,” katanya.
Melalui peraturan yang diterbitkan, Presiden menunjuk sejumlah BUMN tersebut untuk menggarap proyek infrastruktur, yang sebagian proyek di antaranya digolongkan sebagai proyek infrastruktur prioritas nasional. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 226 proyek dimana sebagian merupakan proyek pembangunan infrastruktur.
Proyek infrastruktur yang juga diawasi oleh Komite Percepatan Penyediaan Infastruktur Nasional tersebut terdiri dari jalan tol, pembangkit listrik, sistem pengelolaan limbah, kilang, alat transportasi massal, pelabuhan dan sebagainya.
Swasta jadi Penonton
Pembangunan infrastruktur pesanan pemerintah yang banyak dilimpahkan ke perusahaan-perusahaan BUMN konstruksi, dikritisi para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi).
Menurut Gapensi, para kontraktor BUMN layaknya kapal keruk. Mereka berada di semua sektor tanpa memberikan kesempatan bagi kontraktor kecil untuk tumbuh dan berkembang. Hal itu, membuat para kontraktor kecil dan menengah cuma jadi penonton.
”Kami berharap pemerintah memperhatikan kontraktor kecil menengah dan kami sebagai sebuah asosiasi mendorong pemerintah agar BUMN main di proyek konstruksi Rp 50 miliar ke atas,”kata Wakil Sekretaris Jenderal II Gapensi, Errika Ferdinata.
Saat ini Errika melihat pemerintah terlalu memberikan keistimewaan kepada kontraktor BUMN dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi. Sekitar 90 persen proyek konstruksi jatuh ke tangan kontraktor BUMN yang jumlahnya tidak seberapa. “Ini kan enggak adil dan supply chain dari kontraktor BUMN yang harusnya jadi lokomotif supaya kontraktor kecil bisa bergerak juga nggak jalan,” tambahnya. Dia juga meminta agar Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi UU Jasa Konstruksi bisa memihak kontraktor-kontraktor kecil.
Oleh karena itu, Errika menyarankan untuk dilakukan konsolidasi lewat paket-pekat lelang seperti yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR). Caranya adalah dengan melakukan penggabungan lelang-lelang kecil menjadi satu lelang yang lebih besar. Dengan begitu, kontraktor-kontraktor kecil bisa terus eksis dan berkembang.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan nilai investasi di Indonesia dinilai tidak efisien. Padahal, menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio, pertumbuhan nilai investasi di Indonesia merupakan terbesar di dunia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa timpangnya pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan investasi ini bukanlah merupakan cermin kegagalan pembangunan infrastuktur. Sebab, dampak dari pembangunan yang menggunakan dana investasi ini baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Itu bukan sesuatu yang negatif atau suatu kegagalan, bukan. Itu konsekuensi logis saja dari kita perlu membangun infrastruktur, dibangun infrastrukturnya.
Tapi infrastruktur dibangunnya sekarang, hasilnya keluar bisa lima tahun lagi,” kata Darmin.
Untuk itu, lanjut Darmin, terlepas dari kemungkinan inefisiensi pertumbuhan investasi, pemerintah akan tetap mendorong pertumbuhan pembangunan dan industri padat modal melalui dana investasi yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
“Ya bukan hanya infrastruktur sih. Kalau suatu negara misalnya membangun industri padat modal, teknologi tinggi itu juga arahnya sama, ICOR (Incremental Capital Output Ratio)-nya naik,” imbuh Darmin.
Khususnya untuk infrastruktur, lanjut Darmin, upaya ini merupakan cara utama yang dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan investasi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal inilah yang didorong oleh pemerintah dalam kebijakan yang dikeluarkan hingga paket kebijakan XI beberapa waktu lalu.
“Ya persoalannya begini, Anda enggak bisa menghindar dari membangun infrastruktur. Kalau Anda enggak bangun-bangun juga, nanti tekanannya akan tinggi untuk menutupi kebutuhan infrastrukturnya. Jadi ini konsekuensi logis dari situasi aja,” kata Darmin.

















