AMNESTI, secara luas, merupakan suatu kebijakan pemberian ampunan oleh pemerintah secara legal kepada pihak yang mau tunduk pada peraturan (baru) yang dibuat dengan melupakan pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti yang sedang digalakkan pemerintah melalui Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Saat ini kebijakan tersebut masuk periode kedua dan diprediksi mengalami peningkatan penerimaan hingga akhir Maret tahun depan.
Sebagian pengamat masih meragukan target Rp165 triliun tambahan pendapatan dalam APBN-P 2016 akan tercapai. Sebab sosialisasinya dinilai belum secara optimal memberikan gambaran jelas kepada masyarakat mengenai apa pentingnya program ini bagi pelapor.
Memang masih banyak yang meragukan keberhasilan program ini. Padahal program ini merupakan terobosan penting yang memberikan banyak fasilitas seperti penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan pidana, meniadakan pemeriksaan dan bukti permulaan, penyidikan serta penghentian pemeriksaan hingga penghapusan pajak penghasilan (PPh) fnal atas aset tanah dan bangunan serta saham. Namun disertai kewajiban menginvestasikan harta repatriasi ke dalam negeri selama tiga tahun dan tidak boleh mengalihkannya ke luar negeri (holding period). Jika tidak maka akan dikenai sanksi sebagaimana ketentuan pajak sampai denda 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
Dalam konteks keuangan Islami, amnesti sejatinya bukanlah hal baru. Tahapan pelarangan riba merupakan salah satu contohnya. Amnesti diberikan pada pihak yang melakukan transaksi haram ini dengan cara tidak mengenakan sanksi atasnya, dengan syarat yang bersangkutan menghentikan aktivitasnya.
Sebagaimana termaktub pada surat Al Baqarah ayat 275, sebagai rangkaian peringatan keempat kepada pihak-pihak yang masih bertransaksi ribawi setelah diingatkan tiga kali secara bertahap. Yakni, Himbauan di Surat Ar-Ruum ayat 39, Pengharaman pada surat An-Nisaa’ ayat 160-161 dan Ali Imran ayat 130. Setelah amnesti diberikan, pada kelanjutan ayatnya Al Baqarah :276, ditegaskan bahwa aktivitas ini akan dihapus (tidak dianggap) dan memberikan stimulus bahwa jika aktivitas ini dilakukan – artinya riba ditinggalkan– maka pelakunya akan mendapat tambahan hasil berupa keberkahan yang tak ternilai. Sebaliknya bila tidak patuh, maka pemerintah akan memberikan konsekuensi hukum yang tegas hingga diperangi (QS.2:278-279).
Namun selain berhenti, hal lain yang menjadi syarat amnesti adalah kewajiban transparansi. Hal ini mengacu pada penjelasan Rasulullah Saw ketika
ditanya tentang perbedaan baik dan buruk (dosa). Beliau bersabda bahwa dosa adalah apa yang membuat hatimu bimbang (ragu) dan engkau tidak suka bila dilihat (diketahui) oleh manusia (HR. Muslim). Sehingga bila ingin mendapatkan amnesty, maka wajib mengungkap aktivitas yang dilaksanakan agar pihak otoritas dapat mengetahui apakah yang bersangkutan patuh pada aturan tersebut atau tidak.
Keterbukaan informasi inilah yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi hampir seluruh negara, terutama Indonesia. Apalagi mengacu
pada temuan Transparency International dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 yang diluncurkan Januari lalu, bahwa Indonesia hanya urutan 88 dari 168 negara. Tertinggal dibanding Singapura, dan Malaysia.
Dalam konferensi internasional terkait akuntansi, bisnis dan ekonomi keempat (4th International Conferences on Accounting, Business & Economics
– 4th ICABEC) yang diselenggarakan akhir Agustus lalu di Kuala Terengganu, Malaysia, kami mempresentasikan hasil penelitian terkait pentingnya transparansi ini dengan dukungan Unit Syariah Maybank Indonesia, Majelis Taklim Telkomsel (MTT), dan Panin Dubai Islamic Bank.
Ternyata baru sebagian perbankan syariah yang telah memberikan pengungkapan yang cukup ataskesyariahan transaksi yang dilakukan termasuk pada aset dan penerimaannya. Terutama saat dilakukan investigasi secara khusus pada transkasi nonhalal yang terpaksa dijalankan karena adanya kebutuhan mendesak untuk dapat memberikan kemudahan layanan keuangan kepada nasabah.
Meski demikian, penelitian yang dilakukan 2010-2014 ini menunjukkan bahwa seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi sample secara umum terus meningkatkan pengungkapan informasi keuangannya dalam lima tahun terakhir. Hal ini tentu kabar gembira, sebab nasabah Muslim yang menjadi stakeholder institusi ini tentu memiliki harapan besar dan mendasar atas hal ini.
Oleh sebab itu, sebuah kerangka pengungkapan yang terstandar sangat dibutuhkan agar nasabah nyaman bertransaksi, sebab bank mampu menjelaskan seperti seharusnya.
Sebagai implementasi kaidah fkih yang menjelaskan bahwa “Jika ada dana yang halal dan yang haram tercampur maka menjadi dana haram”. Sehingga harus dengan jelas pemisahannya dan tentu saja diungkap secara transparent.. Sebab dalam kaidah lain disebutkan bahwa “Setiap harta yang tidak bisa dimiliki, maka harta tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain”.
Sebagaimana penjelasan Standar Syariah AAOIFI yang memaparkan bahwa “pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah ribawiyah, seperti digunakan untuk membayar pajak”.
***
