PEMERINTAh menunjukkan bahwa kali ini mereka benar- benar membutuhkan sektor pariwisata untuk mengganjal pendapatan di tengah terus menurunnya ekspor komoditas dan melemahnya perdagangan global. Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan mengoptimalkan rantai pasokan yang dimiliki dan mulai menginisiasi pembentukan jaringan hotel untuk menangkap peluang di sektor jasa tersebut.
Maraknya jaringan hotel asing berstandar internasional banyak mengeruk potensi keuntungan dari banyaknya wisatawan yang datang dan menikmati tempat pariwisata di Indonesia. Menghadirkan hotel milik sendiri dinilai bisa mendatangkan tambahan uang yang signifkan bagi pendapatan negara.
Selama ini, hotel-hotel di Indonesia seolah kalah bersaing dengan hotel milik jaringan internasional seperti Aston, Hilton, Shangri La dan semacamnya. Untuk itu, Kementerian BUMN mendesak agar perusahaanperusahaan milik negara bersinergi untuk menghadirkan hotel bertaraf internasional.
“Kebutuhan akomodasi jelas merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara. Dan BUMN yang notabene memiliki banyak hotel di bawah jaringannya, harus hadir,” ujar Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Pemerintah mulai mengonsolidasikan seluruh hotel yang dimilikinya ke dalam Hotel Indonesia Group (HIG), perusahaan yang dicetuskan September lalu dan dipersiapkan untuk menjadi induk usaha (holding company) perhotelan. Melalui brand HIG tersebut, diharapkan hotel-hotel BUMN dapat saling bersinergi membangun daya saing dalam jasa perhotelan yang siap berhadapan secara kualitas dengan hotel-hotel jaringan internasional.
Saat diluncurkan, tercatat ada lima BUMN yang telah sepakat bergabung. Yaitu PT Aerowisata yang merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk, PT Hotel Indonesia Natour (HIN), PT Patrajasa (anak usaha PT Pertamina), Pegadaian yang memiliki sembilan hotel dengan brand Pesona Hotel dan satu hotel milik Taman Wisata Candi (TWC) yang terletak di Kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah. Secara bertahap nantinya hotel-hotel milik BUMN lain juga turut bergabung.
Dalam catatan HIG, saat ini sedikitnya ada 97 hotel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dimiliki oleh BUMN, baik itu secara langsung maupun melalui anak usaha, cucu usaha, maupun yang dikelola melalui perusahaan patungan (joint venture).
“Seperti BUMN Karya itu, kan banyak sekali yang punya hotel. Lalu PT Pos Indonesia. Ini menjadi target kami untuk bisa dirangkul dan memperkuat jaringan (HIG) ini,” ujar Direktur Utama HIN, Iswandi Said.
Hotel-hotel yang belum bergabung tersebut, menurut Iswandi, bukan berarti saat ini enggan bergabung, namun ada berbagai kendala di lapangan, misalnya sebagian pengelolaannya sudah terlanjur dikerjasamakan dengan asing. Lalu juga ada yang dimiliki melalui perusahaan joint venture, yang tentu membutuhkan persetujuan dari pihak rekanan. “Jadi memang harus dilakukan bertahap. Dan lagi kan kami tidak mau memaksa. Kami ingin benahi dulu kinerja di HIG ini. SOP (standard operational procedure)-nya ditingkatkan. Layanannya ditingkatkan. Nanti kalau sudah bagus, Saya yakin dengan sendirinya mereka pasti dengan suka rela akan gabung juga,” kata Iswandi.
Selain menggabungkan BUMNBUMN pemilik hotel, pemerintah juga meminta 16 perusahaan lainnya yang berperan sebagai penyedia berbagai kebutuhan supply chain, SDM dan hotel management untuk menandatangani nota kesepahaman. Misalnya saja PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang bakal memasok kebutuhan gasnya, PT Perhutani yang akan memasok kebutuhan interior yang berbahan dasar kayu, hingga BUMN-BUMN lain yang akan mengalirkan dana corporate social responsibility (CSR)-nya untuk pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar hotel tersebut.
“Nantinya kita ingin HIG ini menjadi perwakilan dari ‘wajah’ Indonesia dalam bidang perhotelan. Layanannya menggunakan keramahan khas Indonesia. Namun kualitasnya engga kalah dan siap bersaing dengan hotelhotel milik asing,” tutur Iswandi.
Sementara itu, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, baru-baru ini mengaku telah berkirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo. Isinya mengenai potensi sektor pariwisata untuk tampil sebagai bisnis utama (core business) yang dapat diandalkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan perekonomian negara.
Menurut Arief, sektor pariwisata merupakan kata kunci yang dapat berperan sebagai booster terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), devisa dan juga serapan tenaga kerja secara mudah, murah dan cepat.
Sayang selama ini, industri pariwisata nasional terkendala oleh sejumlah bottlenecking berupa kurang tersedianya sarana penunjang di sekitar daerah wisata.
Berantem Sendiri
Meski masih menggunakan ‘label’ sinergi, namun diakui bahwa tujuan jangka panjang dari HIG ini adalah sebuah perusahaan induk di bidang perhotelan. Setelah resmi diluncurkan, Menteri Rini pun secara tegas menyatakan kebanggaannya kepada BUMN-BUMN yang telah menyatakan bergabung dalam naungan HIG ini. Kebanggaan tersebut menurut Rini lantaran sudah saatnya saat ini BUMN sama-sama berpandangan ke depan dan tidak lagi ribut antar sesama perusahaan BUMN. “Kan kita sering dengar tuh, PGN berantem sama Pertagas (anak usaha Pertamina). Pertaminanya berantem dengan PLN. Mau sampai kapan begini terus?” keluh Rini.
Rini pun membandingkan semangat sinergi yang dimiliki oleh perusahaanperusahaan swasta. Sebagai entitas bisnis yang sahamnya sama-sama dikuasasi oleh satu holding, perusahaanperusahaan swasta pasti akan dengan semangat untuk bersinergi guna memaksimalkan nilai tambah bisnisnya.
“Kalian (direksi BUMN) sadar engga? Sinarmas (Group) saja juga bersinergi. Itu yang membuat mereka kuat. Masa kita nggak bisa?” tukas Rini.
Atas kebiasaannya berantem sendiri, Rini pun mengibaratkan jaringan BUMN saat ini seperti rumah kosong yang hanya terlihat besar dan megah saat dilihat dari luar, namun sama sekali tidak memiliki kekuatan di dalamnya. Padahal apabila bisa saling bersinergi, dampak dari kerjasama tersebut tidak hanya akan mendongkrak kinerja BUMN tersebut, namun juga pasti membawa dampak turunan (domino’s effect) terhadap masyarakat dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Berdasarkan riset dari Pusat Data dan Analisis Stabilitas (PDAS), dalam masa pertumbuhan lambat seperti dua tahun belakangan ini, masih ada celah yang dioptimalkan untuk menolong perekonomian. Salah satunya adalah dari sektor pariwisata. Pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang besar telah menjadikan kebutuhan akan rekreasi semakin tinggi. Hal ini menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor yang terkena dampak atas peningkatan kelas menengah tersebut.
Geliat sektor pariwisata yang salah satunya bisa dilihat dari angkutan udara menunjukkan pertumbuhan sektor ini sebesar 8,65 persen (kuartal pertama 2011 sampai kuartal pertama 2016). Selain itu sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang merupakan salah satu bagian pendukung pariwasata tumbuh sebesar 6,07 persen pada periode yang sama.
Oleh karena itu, Rini memastikan posisi pemerintah saat ini adalah senantiasa mendorong upaya sinergi antar BUMN, baik dalam bentuk kerjasama temporer maupun membentuk perusahaan induk sektor perhotelan secara permanen. Sejauh ini, dua holding BUMN yang telah resmi berdiri adalah di bidang industri kehutanan dan perkebunan, yang diluncurkan pada tahun 2014 lalu di era Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Di luar itu, ada juga BUMN-BUMN di industri semen yang sebagian besar telah bergabung dalam naungan PT Semen Indonesia Tbk. Sedangkan yang cukup alot dalam pendiriannya adalah holding di bidang perbankan.
Terakhir, target pemerintah yang akan menuntaskan pembentukan holding perbankan pada September 2016 dipastikan molor. “Draft revisinya sih sudah fnal,” ungkap Rini.
***
