JAKARTA, Stabilitas — Konsep layanan atau program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah berjalan rupanya bukan hasil rancangan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Seperti diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Panjaitan, ada beberapa pihak yang awalnya membuat konsep pengampunan pajak ini, salah satunya World Bank.
“Yang membuat konsep ini bukan Dirjen Pajak, ini kantor KSP (Kantor Staf Presiden) dan Kantor Wapres, dan World Bank (Bank Dunia). Lalu kita ikutkan ahli pajak dari independen,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (20/7).
Dijelaskan Luhut, dalam menjalankan program tax amnesty ini, Indonesia banyak belajar ke Bank Dunia. Setelah draf dibuat bersama, baru kantor Ditjen Pajak dilibatkan. “ini dilihat dari aspek pengusaha menarik, aspek pemerintah tidak melanggar aturan maka terjadilah ini,” katanya.
Luhut menilai, sejak diluncurkan pada awal Juli ini tax amnesty sudah memberikan dampak ke ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah masuknya dana asing dalam jumlah besar dalam beberapa pekan terakhir.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan akses sangat baik kepada siapa yang ingin ikut. ini pertama kali kita kompak, tadinya ada sana-sini tapi kita panggil agar kompak dan tujuan baik,” kata Luhut.
Wajib pajak yang ingin ikut program pengampunan pajak kini bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat yang sesuai dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
WNI
Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) baik perorangan maupun perusahaan, layanan tax amnesty dapat dinulai pekan depan. Direktorat Jenderal Pajak telah menempatkan perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hong Kong, Singapura dan London.
Dikatakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, cabang perwakilan tersebut dapat beroperasi mulai pekan depan. Sekarang tengah dalam tahap persiapan. “Minggu depan,” kata Bambang, Rabu (20/7).
Dia mengakui, tahap persiapan di perwakilan tersebut memang lebih rumit dibandingkan dalam negeri sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. “Tapi artinya akan segera jalan juga, tapi sudah disiapkan dapat dukungan dari Kemenlu di tiga perwakilan,” ujarnya.
Dia menambahkan, pada hari ketiga program tersebut digulirkan, animo masyarakat semakin meningkat. Terlihat dari tingginya permintaan informasi dan pengambilan formulir di kantor pajak.
“Banyak yang ke help desk. Memang kita arahkan semua calon peserta atau yang berminat itu ke help desk dulu, supaya ketika mereka pas mendaftar tidak banyak perubahan lagi yang dilakukan,” jelas Bambang.
















