JAKARTA, Stabilitas.id – Agus H. Widodo resmi mengemban amanah baru sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk periode 2025–2029. Keputusan tersebut dihasilkan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asbanda 2025 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 18 Juli 2025.
Forum tertinggi asosiasi perbankan daerah itu dihadiri oleh 26 dari total 27 anggota Asbanda, mencerminkan partisipasi sebesar 96,3%. Seluruh peserta adalah Direktur Utama atau perwakilan resmi dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.
Dalam agenda Munas, para anggota Asbanda membahas laporan kegiatan dan keuangan tahun 2024, serta menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2025. Isu strategis seperti kerja sama pelaporan dengan konsultan independen, penghapusan aset, dan pelaksanaan ajang Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) BPDSI turut menjadi sorotan.
Namun, perhatian utama tertuju pada hasil Munaslub yang menetapkan Agus H. Widodo—Direktur Utama Bank Jakarta—sebagai Ketua Umum menggantikan Yuddy Renaldi, mantan Direktur Utama Bank BJB.
Misi Transformasi
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih, Agus menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dari para pemimpin BPD. Ia menilai kepercayaan yang diberikan merupakan mandat kolektif untuk menavigasi fase penting dalam transformasi industri perbankan daerah.
“Dengan usia Asbanda yang telah melampaui seperempat abad, peran strategis organisasi ini harus melampaui sekadar forum koordinasi. Asbanda harus menjadi motor penggerak perubahan menuju BPD yang sehat, modern, dan kontributif bagi ekonomi nasional,” ujarnya.
Agus menyoroti sejumlah tantangan struktural yang tengah membayangi sektor perbankan, mulai dari disrupsi digital, tekanan likuiditas, hingga regulasi yang kian ketat. Menurutnya, BPD tidak cukup hanya adaptif, tetapi harus menjadi institusi transformatif.
Di bawah kepemimpinannya, Asbanda akan mengambil tiga peran kunci. Pertama, Katalis sinergi antar-BPD untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri; Kedua, Mitra strategis regulator seperti OJK dan Bank Indonesia dalam advokasi kebijakan yang pro-BPD; ketiga, Pusat keunggulan (center of excellence) dalam penguatan tata kelola, digitalisasi, manajemen risiko, dan pengembangan SDM.
“Program kerja yang inklusif dan terukur akan menjadi fondasi bagi implementasi Roadmap Penguatan BPD. Fokus utama adalah pada transformasi digital, penguatan permodalan, dan integrasi ke dalam ekosistem keuangan nasional maupun daerah,” tambah Agus.
Dukungan RUU BUMD
Forum Munas juga menyepakati dukungan Asbanda terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) yang saat ini sedang dibahas di Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri. RUU tersebut diharapkan menjadi kerangka hukum yang lebih terintegrasi dalam mengatur eksistensi dan pengawasan BUMD, termasuk BPD.
Asbanda bersama BPDSI akan aktif memberikan masukan terhadap rancangan regulasi agar dapat memperjelas kewenangan pemerintah daerah, memperkuat sistem pembinaan, serta meningkatkan akuntabilitas BPD sebagai entitas keuangan strategis di daerah.
Agus H. Widodo bukan sosok baru dalam industri keuangan dan BUMN. Ia menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jakarta sejak Juli 2024. Kariernya mencakup posisi strategis seperti Direktur Utama PT WIKA Realty, EVP Distribution Strategy Group Bank Mandiri, Presiden Komisaris PT AXA Mandiri Financial Services, serta Presiden Direktur Mandiri International Remittance SDN BHD.
Lulusan Teknik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini juga menyandang gelar Pascasarjana dari Universitas Indonesia. Kombinasi pengalaman korporasi dan pemahaman tata kelola menjadikannya figur yang dinilai tepat untuk mengarahkan langkah Asbanda di tengah peta persaingan industri keuangan yang semakin dinamis.
Dengan tongkat estafet telah berpindah tangan, mata publik kini tertuju pada Agus dan jajaran pengurus baru Asbanda untuk mewujudkan visi transformasi BPD sebagai bank daerah yang inklusif, kuat secara struktur, dan siap menjadi penopang pembangunan ekonomi nasional dari level daerah. ***
