JAKARTA, Stabilitas.id – Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, Indonesia dinilai harus mampu memanfaatkan semua instrumen dan mengoptimalkan semua peluang untuk terus tumbuh. Oleh karena itu, transformasi digital perlu terus diperkuat untuk mengakselerasi pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM.
Transformasi digital harus dilakukan secara inklusif, berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses dan kesempatan yang sama yang juga didukung dengan aspek pelindungan konsumen.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat membuka acara Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI 2024), yang mengusung tema Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis (1/8/24).
Penyelenggaraan FEKDI x KKI 2024 dilakukan dari tanggal 1-4 Agustus 2024, bertujuan untuk selebrasi atas kemajuan pesat digitalisasi Indonesia, sekaligus komitmen bersama untuk akselerasi transformasi digital ke depan, serta kolaborasi dan inovasi untuk ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan, dalam lima tahun terakhir transformasi digital nasional mengalami akselerasi secara pesat.
Pengembangan ekonomi dan keuangan digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025 telah mencatatkan beberapa pencapaian diantaranya besarnya jumlah pengguna QRIS dengan lebih dari 50 juta pengguna yang sebagian besar UMKM, transaksi BI-FAST yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, dan Kartu Kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan Pemerintah, serta reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional.
Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025, Bank Indonesia meluncurkan BSPI 2030. Akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada 5 (lima) inisiatif utama: (i) modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale dan data, (ii) konsolidasi industri pembayaran nasional, (iii) inovasi dan akseptasi digital, (iv) perluasan kerjasama internasional, dan (v) pengembangan Rupiah digital.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI), Airlangga Hartarto menyampaikan, kemajuan pesat yang dicapai Indonesia dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
Hal ini tercermin dari peningkatan world digital competitiveness ranking peringkat ke-56 pada 2019 menjadi ke-45 pada 2023 serta peringkat pertama di ASEAN dan peringkat keenam di global sebagai startup inovatif terbanyak.
Selanjutnya, Menko Perekonomian juga menyampaikan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan guna mendukung ketercapaian target inklusi keuangan 90% di tahun 2024 dengan berbagai program diantaranya QR Code Indonesian Standard (QRIS) serta berbagai program perluasan literasi keuangan kolaborasi bersama BI, OJK, dan Industri.
Pemerintah juga telah meluncurkan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 yang mengarahkan pengembangan ekonomi digital melalui enam pilar yaitu infrastruktur; sumber daya manusia; iklim bisnis dan keamanan siber; penelitian, inovasi dan pengembangan bisnis; pendanaan dan investasi; serta kebijakan dan regulasi.
Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tahun 2024 dikolaborasikan dengan Karya Kreatif Indonesia (KKI), untuk menunjukkan digitalisasi sebagai game changer dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, go digital, dan go global.
Acara ini juga dirangkaian dengan showcasing berbagai inovasi produk digital, pameran produk UMKM premium dan inovatif, seminar, talkshow, user experience, serta launching inisiatif digitalisasi pembayaran nasional.***
.jpg)
