Jakarta – Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan, rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2012 saat ini dilakukan di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Menurut dia, pembangunan ekonomi 2013 sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah bisa menjaga ketahanan fiskal dari APBN-P Tahun 2012.
Terdapat beberapa tantangan yang diperkirakan dapat mempengaruhi proses pembangunan. Pertama, ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, ketegangan politik di beberapa kawasan dunia seperti di Timur Tengah, perubahan iklim dan bencana alam, serta kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia.
Kedua, potensi peluang pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 adalah “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.
BERITA TERKAIT
“Beberapa isu strategis nasional pada 2013 adalah pertama terkait isu peningkatan daya saing. Kedua, terkait isu peningkatan daya tahan perekonomian domestik, ketiga terkait isu peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Keempat terkait isu pemantapan stabilitas sosial dan politik,” jelas Armida di Jakarta, Kamis (26/4).
Dalam laporan mengenai proses penyelenggaraan Pramusrenbangnas yang berlangsung selama 16-25 April 2012, Armida mengatakan pelaksanaan Musrenbangnas setiap tahun dilakukan dengan penuh semangat dan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang terjadi. Tahun ini telah dilakukan upaya-upaya penajaman dan sinergi antara isu strategis nasional dan isu strategis provinsi. Dalam rangka implementasi Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B), telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) P4B beberapa waktu yang lalu dan hasilnya menjadi masukan dalam penyusunan RKP Tahun 2013.
“Kami juga memperhatikan rekomendasi dari forum konsultasi publik yang melibatkan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil (OMS). Rekomendasi yang telah diakomodasi misalnya adalah memperbesar akses masyarakat miskin pada program-program penanggulangan kemiskinan, pengembangan pangan lokal sebagai pengganti beras, dan penyediaan mekanisme layanan pengaduan bagi pengentasan kemiskinan kluster 1,” jelas Armida.
Armida juga mengatakan, penyusunan RKP Tahun 2013 dibahas secara mendalam melalui Musrenbangnas dan rangkaian musrenbangprov di 33 provinsi. Pemerintah tahun ini mencanangkan tema Pembangunan Nasional 2013 yang dijabarkan dalam RKP Tahun 2013 dengan tema seperti yang telah disebut di atas, yaitu ‘Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat’. “Potensi domestik kita cukup kuat dan besar, tidak hanya dari jumlah penduduknya besar, tapi diikuti dengan peningkatan daya beli juga,” ujar Armida.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2001, ekonomi RI tumbuh 6,5 persen dan tahun ini diprediksi tumbuh dengan angka sama.
Empat Unsur
Armida menyebutkan, tema pembangunan nasional tersebut memiliki empat unsur, yaitu (1) Peningkatan daya saing; (2) Peningkatan daya tahan ekonomi (economic resilience); (3) Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; serta (4) Pemantapan stabilitas sosial dan politik.
Peningkatan daya saing merupakan kinerja pemerintah yang fokus pada peningkatan iklim investasi dan usaha (ease of doing business); percepatan infrastruktur (domestic connectivity) atau pembangunan jalur penyambung antardaerah yang selama ini menjadi persoalan lamanya distribusi; peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi; dan penciptaan lapangan kerja khususnya bagi pekerja muda.
Persoalan logistik yang terjadi selama ini dianggap salah satu penghambat daya saing. Hal tersebut terkait dengan buruknya infrastruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tahun ini fokus pada penguatan konektivitas domestik, terutama untuk kawasan Indonesia Timur.
Peningkatan daya saing tidak hanya terkait dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan industri. “Intinya economic capacity melalui industrialisasi cluster industry. Jangan hanya berpikir manufaktur seperti sepatu atau tekstil,” jelas Armida.
Beberapa kesepakatan pokok antara pemerintah pusat dan daerah yang tercapai dalam proses Pramusrenbangnas, di antaranya adalah di bidang ekonomi, sebagian besar masih fokus pada upaya peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kegiatan di dalamnya antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas benih tanaman pangan, peningkatan diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan, peningkatan produksi ternak, pengembangan industri hasil pengolahan perikanan, serta perluasan sentra-sentra perkebunan dan pangan.
Pada prioritas bidang kesejahteraan rakyat, yang difokuskan adalah penajaman target dan sinergi antara pusat dan daerah di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, dan peningkatan akses masyarakat kepada layanan pendidikan. Sedangkan pada bidang infrastruktur dilaporkan berdasarkan wilayah. Misal Papua fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan; Maluku peningkatan kapasitas pelabuhan dan jalan; Nusa Tenggara fokus pada pengembangan pusat peternakan dan penguatan sistem logistik; Sulawesi prioritas pada pembangunan jalan untuk mendukung wilayah; Kalimantan fokus pada peningkatan infrastruktur dan peningkatan jalan dan jembatan; Jawa-Bali prioritas pada pembangunan infrastruktur kereta api; dan Sumatera fokus pada pembangunan jalan untuk wilayah-wilayah strategis demi mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

















