Jakarta – Wacana DPR mematok kepemilikan bank menjadi 49% atau bahkan di bawah itu, 25% berpotensi memicu krisis permodalan bank. Pasalnya, perbankan tanah air diperkirakan masih butuh tambahan modal dalam jumlah besar dan aturan tersebut bisa menghambat suntikan modal di bank yang saat ini mayoritas dimiliki asing.
"Sebetulnya harus hati-hati terhadap kepemilikan yang 49%. Karena kalau kita lihat bank-bank di Indonesia di 2014-2016 itu banyak yang membutuhkan tambahan modal. Kalau asing dibatasi, belum tentu mereka, kalau bukan majority, mau menambah modal," tutur Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani di sela diskusi Institute for Development of Economic and Finance di Jakarta, Kamis (21/2).
BERITA TERKAIT
Dia menyebut proyeksi kebutuhan tambahan modal tersebut, adalah hasil kajian Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) terhadap aturan baru Bank Indonesia terkait lisensi berjenjang (multiple license). Nantinya, untuk membuka cabang baru, bank harus menambah modal yang signifikan.
Jika DPR ngotot membatasi gerak asing di perbankan tanah air, Aviliani khawatir sistem perbankan bisa gagal. "Karena Vietnam kita tahu dengan posisi asing dibatasi akhirnya collapse kan, karena mereka enggak bisa nambah modal lagi," tambahnya.
Namun demikian, Aviliani mengaku bukan pro asing. Menurutnya, jika pembatasan kepemilikan ini berlaku hanya bagi bank baru, tidak akan ada masalah. "Asal jangan berlaku surut. UU kita kan banyak yang berlaku surut. Nanti membuat bingung, seperti sekarang saja orang dibuat bingung dengan single presence policy," katanya.
Saran ekonom senior Indef tersebut, sebaiknya pembatasan asing dibuat dengan cara meminta semua bank asing di Indonesia berbentuk perusahaan terbuka. "Lebih baik (semua kantor cabang bank asing) membuat PT saja di Indonesia, supaya perusahaan kepemilikan itu PT-nya di sini dibanding di luar negeri. Mereka (punya) saham pada PT yang ada di sini. Menurut saya itu saja sudah memecahkan masalah," ucapnya.
Selain itu, Aviliani juga mempertimbangkan pengaturan bank asing pada level bisnis. Otoritas perbankan, entah itu bank sentral atau Otoritas Jasa Keuangan bisa membatasi jenis bisnis apa yang boleh digarap bank asing dan bank lokal.

















