DGS BI Destry Damayanti menilai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bakal menyapu bersih praktik nakal transfer pricing dan mendongkrak investasi sektor riil.
Stabilitas.id – Bank Indonesia (BI) memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Kehadiran bursa anyar ini dinilai menjadi instrumen krusial dalam membenahi tata kelola niaga sumber daya alam (SDA) Indonesia, sekaligus menyapu bersih berbagai praktik curang yang kerap merugikan kantong negara.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa mekanisme perdagangan di bursa mineral ini nantinya akan mengadopsi sistem pasar modal. Dengan begitu, pembentukan harga komoditas akan terjadi secara terbuka dan terpantau secara seketika (real-time).
“Sama seperti di bursa efek, harga langsung tercermin. Berapa harga yang di-quote saat itu, transaksi terjadi dengan jumlah dan kuantitas yang jelas. Mekanisme seperti ini akan membuat perdagangan menjadi jauh lebih transparan,” ujar Destry dalam CNBC Investment Forum, Rabu (15/7/2026).
Menurut Destry, transparansi yang ditawarkan oleh sistem bursa komoditas ini akan menjadi penawar bagi penyakit menahun dalam ekspor-impor komoditas Indonesia. Selama ini, praktik manipulasi nilai transaksi masih marak terjadi dan memicu kebocoran penerimaan negara.
Hadirnya wadah ini, yang nantinya akan disokong oleh entitas Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), diyakini mampu memitigasi dua modus utama kecurangan:
-
Under-Invoicing (manipulasi dengan menurunkan nilai faktur ekspor di bawah harga pasar riil).
-
Transfer Pricing (pengalihan keuntungan ke perusahaan afiliasi di luar negeri guna menghindari pajak domestik).
Dengan harga yang langsung tercermin secara transparan di bursa, celah bagi pelaku usaha nakal untuk memanipulasi laporan transaksi dipastikan akan menyempit secara signifikan.
Obat Penawar Defisit Neraca
Lebih jauh, Destry menggarisbawahi tantangan struktural ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor eksternal. Walaupun neraca perdagangan barang konsisten mencatatkan surplus, neraca jasa Indonesia masih kerap didera defisit, yang pada akhirnya menekan keseimbangan transaksi eksternal.
Sebagai respons, integrasi kebijakan strategis pemerintah—mulai dari pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), DSI, hingga Bursa Mineral—dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi dari hulu ke hilir.
Bauran kebijakan ini diharapkan mampu menggeser preferensi investor global, dari yang semula hanya menaruh modal di portofolio keuangan jangka pendek (hot money), menjadi masuk ke investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di sektor riil.
“Kalau investasi masuk ke sektor riil, tentu dampaknya lebih panjang karena dana itu akan bergerak dan berputar di perekonomian. Dampaknya bukan hanya di kawasan tempat investasi itu berada, tetapi juga terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Destry. ***
