Jakarta – Bank Indonesia berencana akan menyusun aturan giro wajib minimum (GWM) sektoral. Aturan ini dimaksudkan untuk mendorong perbankan dalam menyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Jadi GWM sektoral diperlukan kalau kita ingin mendorong suatu sektor untuk berkembang atau sektor lainnya berkembangnya jangan terlalu cepat, kan bisa dilakukan, di instrumen moneter GWM sektoral," ujar asisten Gubernur BI, Hendar Harahap, usai uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7).
Saat ini, BI memberlakukan GWM LDR secara umum. GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening pada BI sebesar persentase dari DPK yang ditetapkan sebesar perhitungan antara parameter disinsentif atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDE bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara KPMM bank dan KPMM insentif. Adapun batas bawah LDR target adalah 78% dan batas atas 100%. Sementara batas GWM adalah 8%.
BERITA TERKAIT
Menurut Hendar, aturan GWM sektoral merupakan pengembangan dari aturan GWM LDR. Namun, dalam evaluasi, ada sektor-sektor yang perlu didorong dalam penyaluran kreditnya. Dia mencontohkan sektor pertanian. Meski BI telah memberlakukan aturan kredit minimum sektor UMKM sebesar 20% hingga 2018, masih sedikit bank mau menyalurkan ke sektor pemroduksi pangan itu. Hingga saat ini, portofolio sektor pertanian masih 5% terhadap kredit nasional. "Jadi kalau ini dilakukan (GWM sektoral) barang kali kita akan memiliki manfaat, alokasi ke arah yang kita harapkan," tuturnya. Hendar menegaskan bahwa setiap ketentuan butuh kajian.
Menurut Hendar, GWM sektoral juga dapat diarahkan untuk pengendalian inflasi. Sebab, penyaluran kredit perbankan dapat diarahkan pada sektor-sektor yang berkontribusi inflasi. "Dengan peningkatan alokasi kredit ke sektor-sektor yang berkaitan inflasi, maka produksi akan bertambah. Ini bisa mengurangi inflasi," jelas Hendar.
Secara terpisah, asisten gubernur BI Mulya Siregar menyebutkan bahwa ada sejumlah sektor prioritas masih termarginalkan. Alasannya, perbankan masih minim salurkan kreditnya ke sana. Dia menyebutkan, sektor industri yang mampu meningkatkan nilai tambah, hanya memiliki portofolio kredit 16% terhadap total kredit nasional. Kemudian, sektor pertambangan hanya memiliki portofolio kredit 3%. "Untuk dorong kredit sektoral itu, butuh relaksasi GWM. Misalnya aturan GWM bisa dibawah 8% bagi bank-bank yang salurkan kredit ke sektor-sektor prioritas tersebut," terangnya.
Menurut Mulya, dengan adanyanya kajian aturan ini dapat mendorong inklusi keuangan di tanah air. Diketahui hingga saat ini, baru 48% dari total penduduk telah mendapatkan jasa perbankan. "Tapi baru 17% dari total penduduk yang mendapatkan kredit bank, masih banyak yang belum dapat kredit perbankan terutama sektor-sektor prioritas" pungkasnya.

















