Jakarta – Bank sentral mulai membahas aturan yang membuka kesempatan bank domestik mengelola devisa hasil ekspor (DHE). Arahnya adalah agar perbankan dalam negeri dapat memberikan jasa trustee atau wali amanat untuk mengelola DHE. Hal tersebut dilakukan agar devisa hasil ekspor yang sekarang diterima perbankan domestik lebih betah tinggal di dalam negeri.
"Itu arahnya memang trustee. DHE kita masih diskusi itu persoalannya di sini tidak ada trustee," ujar Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta (5/9). Aturan tersebut sudah dikaji delapan bulan terakhir. Kata Darmin, kemungkinan regulasi siap diluncurkan dalam 2-3 bulan ke depan dalam bentuk Peraturan BI (PBI).
BERITA TERKAIT
Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo menjelaskan, trustee yang dimaksud adalah bank memberi layanan pembayaran dan layanan titipan pengelolaan uang.
"Jadi kalau misalnya ada eksportir dan akan memasukkan ke perbankan, ada beberapa service yang mereka perlukan. Misalnya untuk bayar biaya utang dan segala macam yang disebut payment services. Yang kedua, juga untuk dana yang ada itu suatu titipan dan juga ada bagian-bagian untuk investor lakukan investasi," kata Perry.
Layanan tersebut akan membuat jasa perbankan lebih lengkap. Di samping menabung atau mendepositokan DHE, investor juga bisa melakukan investasi.
Perry mengatakan, untuk jasa pembayaran, bank sudah banyak memberikan layanan. "Jasa penitipan yang perlu kita expand, yang perlu dilakukan kemampuan investasi sesuai mandat investor. Itu yang sedang kita explore," tutur Perry.
Namun, pengelolaan dana ini membutuhkan kompetensi khusus dari bank. Darmin mengatakan, aturan tidak dibuat mekanistik, tidak dibuat hanya untuk investment bank. "Tergantung kapasitas banknya," katana.
Saat ini, menurut data BI, eksportir sudah mulai taat memasukkan DHE ke bank dalam negeri. Persentase hasil ekspor yang masuk ke perbankan naik dari sekitar 72% sebelum aturan DHE diberlakukan menjadi 82%. Namun, DHE yang diterima perbankan lebih kecil dari sebelumnya karena kinerja ekspor Indonesia jatuh.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, perbankan dalam negeri perlu kompetensi khusus untuk mengelola dana tersebut. Kompetensi tersebut bersaing dengan layanan yang diberikan bank asing.
"Jadi, kan DHE tidak harus didiamkan di bank itu, dan belum ada ketentuan yang melarang. Dana DHE itu kan fleksibel dan susah untuk dikelola, maka kita harus pandai-pandai membeli obligasi," tukas Jahja.
Selama ini, demi menarik DHE, Jahja mengatakan perbankan bersaing di suku bunga simpanan. DHE ditempatkan eksportir dalam tabungan atau giro, atau deposito jika tidak akan segera dipakai. Bank lokal menawarkan bunga sesuai risk appetite bank dalam memberikan kredit.
"Tergantung dari masing-masing bank dalam memberikan kredit dolar, kalau bank yang ingin memberikan kredit dolar maka mereka akan lebih berani menawarkan DPK dolar dan bunganya akan lebih tinggi karena mereka mau melepas kredit. Tetapi ada beberapa bank yang mungkin sementara melihat situasi dunia," jelas Jahja. Eksportir kemudian juga akan memilih untuk meletakkan dananya di bank yang lebih berani memberikan suku bunga simpanan tinggi.
BCA sendiri, menurut Jahja, sedang mengerem kredit valasnya demi menjaga likuiditas. Bank tersebut juga tidak terlalu banyak mengelola DHE.

















