Jakarta -Bank Indonesia (BI), mengakui sumber daya manusia (SDM) belum siap mengelola kredit perbankan di sektor kelautan dan perikanan. Akibatnya kredit perbankan di sektor ini masih kecil.
" Tidak ada tenaga yang handal di perbankan, sehingga bank ragu menyalurkan ke sektor ini," ujar Direktur Eksekutif Humas BI, Difi A Johansyah dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (14/11).
Dia mengungkapkan, dalam UU Perbankan yang lama, bank diarahkan untuk menyalurkan kredit ke sektor – sektor tertentu. Tetapi ketentuan dihilangkan dalam UU Perbankan yang baru.
BERITA TERKAIT
" Saya sayangkan peleburan empat bank BUMN menjadi Bank Mandiri. Empat bank yang bergabung tersebut menyalurkan kredit ke sektor – sektor tertentu, seperti BNI mendanai nelayan," kata dia.
Belum tertariknya perbankan membiayai sektor kelauatan dan perikanan, lanjut Difi, karena sektor ini memiliki resiko yang tinggi. " Sektor ini high risk, sehingga bank harus hati-hati," tuturnya.
Sementara itu Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad mengatakan, akibat persepsi high rsik tersebut menyebabkan perbankan enggan menyalurkan kredit ke sektor tersebut.
Padahal, lanjut dia, potensi ekonomi di sektor ini cukup besar. Ia mencontohkan, bisnis pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di laut Indonesia cukup banyak. Hasil survei ada 400 titik kapal tenggelam di Indonesia yang berusia sekitar 500 sampai 1.000 tahun.
Bahkan menurut Unesco, ada 30.000 kapal yang berlayar ke Pulau tidak kembali ke negara asalnya. " Ini bisnis yang cukup bagus. Tapi tidak ada bank yang mau membiayai," keluhnya.
Wakil Ketua Kadin Yugi Prayanto menghimbau perbankan agar tidak menyama ratakan semua bisnis kelautan dan perikanan beresiko tinggi. " Hendaknya dipilah-pilah, jangan disamratakan," pintanya.
Meskipun memiliki resiko tinggi, namun NPL di sektor hanya 4%. " NPL nya di bawah kredit konsumsi," ujar dia.

















