Jakarta – Untuk memperkuat pertahanan keuangan nasional, Bank Indonesia (BI) melakukan perjanjian pinjaman bilateral (Bilateral Currency Swap Agreement/BCSA) dengan Bank Sentral Korea.
Penandatanganan yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dengan Korea pada 13 Oktober 2013 di Washington DC tersebut dilakukan oleh Gubernur BI Agus Martowardojo dan Gubernur Bank of Korea Choongsoo Kim di Jakarta, Kamis (6/3).
Melalui perjanjian tersebut, kedua bank sentral dapat melakukan swap mata uang lokal senilai 10,7 won Korea atau Rp 115 triliun (setara dengan 10 miliar dolar AS). Perjanjian berlaku efektif selama tiga tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. "Kita utamanya ingin mendukung perdagangan bilateral. Perdagangan Indonesia-Korea perkembangannya sangat pesat," ujar Agus.
BERITA TERKAIT
Ia menambahkan, BCSA juga bertujuan untuk mempromosikan penggunaan mata uang rupiah dan won Korea. Total perdagangan Indonesia-Korea pada 2013 mencapai US$22,8 miliar. Impor sebesar US$11,6 miliar, sedangkan ekspor sebesar US$11,2 miliar. Dari total perdagangan tersebut, baru sebesar US$5,9 juta yang menggunakan mata uang lokal. Sisanya menggunakan hard currency, dengan mayoritas dalam dolar AS. "Kalau bisa sejauh mungkin menggunakan mata uang rupiah dan won akan mengurangi tekanan permintaan hard currency dolar AS," ujar Agus.
Ia mengatakan, dengan adanya BCSA, ekspor-impor Indonesia dan Korea bisa menggunakan rupiah dan won. Kedua bank sentral pun telah menyiapkan satu framework untuk dapat melakukan settlement perdagangan dengan mata uang rupiah dan won Korea. Ke depannya akan ada pembelajaran di riil sektor dan perbankan mengenai hal tersebut.
Kendati begitu, Agus tetap menghimbau pelaku usaha untuk berhati-hati terhadap risiko kerugian dari selisih mata uang. Sebab di tahun 2013, banyak pelaku usaha mengalami kerugian dari pelemahan nilai tukar. "Seluruh perusahaan fokus untuk peningkatan produksinya. Tetapi, jangan ambil risiko dari pergerakan currency (mata uang). Jangan sampai mengeluarkan kerugian karena selisih nilai tukar," tuturnya.
Agus menyebutkan antisipasi itu dilakukan melalui penyesuaian pinjaman dengan pendapatannya. "Jangan pendapatan rupiah, tapi pinjamnya dollar, ini kan miss match," tegas dia. Cara lainnya adalah dengan melakukan lindung nilai (hedging). "Kita telah menerbitkan instrumen lindung nilai dari tahun lalu. Tapi banyak perusahaan swasta dan BUMN yang tidak mau melakukan hedging, akibatnya mengalami kerugian dari selisih mata uang. Kita himbau pelaku usaha untuk jaga risiko ini," pungkas dia.
Sebab, menurut Agus, tekanan terhadap perekonomian nasional masih tinggi, meski tidak sebesar tahun lalu. Ia menyebutkan tekanan akan datang dari potensi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS) seiring dengan perbaikan ekonomi di sana.

















