• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

BKF Sebut Indonesia Butuh Reformasi Pajak untuk jadi Negara Maju

Tujuan utama reformasi PPh adalah membentuk sistem PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

by Stella Gracia
14 Oktober 2021 - 21:44
12
VIEWS
BKF Sebut Indonesia Butuh Reformasi Pajak untuk jadi Negara Maju
0
SHARES
12
VIEWS

JAKARTA, Stabilitas.id — Visi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dapat terwujud dengan langkah-langkah reformasi secara menyeluruh. Mulai dari reformasi struktural hingga reformasi fiskal, termasuk reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebagai salah satu bagian penting dari UU HPP, Pajak Penghasilan (PPh) direformasi baik dari sisi kebijakan maupun administrasinya.

“Tujuan utama reformasi PPh dalam UU HPP adalah membentuk sistem PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas dan dinamika perekonomian di masa depan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

Reformasi struktural untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045 telah dilakukan secara bertahap dengan reformasi APBN sebagai pengaktif atau enabler. Reformasi struktural dilakukan untuk menuju ekonomi Indonesia yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing, serta mampu membuka lapangan pekerjaan secara masif dan berkualitas. Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk aturan turunannya seperti kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, pembentukan Indonesia Investment Authority (INA), Online Single Submission (OSS), dan aturan lainnya menjadi pijakan reformasi struktural tersebut.

BERITA TERKAIT

Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 8% dalam 3 Tahun, Pasar Modal Jadi Pilar Pendanaan

Menkeu: Jajaran BKF Harus Terus Belajar dan Berpikir untuk Menjawab Tantangan ke Depan

Kepala BKF: Pemerintah Jaga Stabilitas Pasokan Pangan

Inflasi Juni 2023 Tunjukkan Tren Penurunan

Reformasi fiskal untuk mendukung reformasi struktural dilakukan dari sisi belanja dan penerimaan. Dari sisi belanja, APBN mendukung implementasi program produktif. Seperti pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara masif setidaknya dalam enam tahun terakhir, penguatan belanja pendidikan dan kesehatan, serta reformasi perlindungan sosial sepanjang hayat yang tentunya akan memiliki manfaat jangka panjang bagi perekonomian.

Dari sisi penerimaan, lahirnya UU HPP menjadi pijakan yang kuat untuk mendorong pelaksanaan reformasi fiskal dengan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan berkepastian hukum. Penguatan sistem perpajakan akan memperkuat fungsi APBN terutama dalam pembangunan jangka panjang. Termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta redistribusi pendapatan.

Di bidang Pajak Penghasilan, upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan kebijakan seperti insentif bagi Wajib Pajak (WP) UMKM, perbaikan progresivitas tarif PPh Orang Pribadi (OP), serta perbaikan administrasi. Di antaranya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk WP OP.

“UU HPP meningkatkan keberpihakan kepada WP UMKM. Hal ini dilakukan melalui pemberian insentif berupa batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas peredaran bruto WP OP UMKM sampai Rp500 juta setahun. Artinya, WP OP UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak membayar PPh,” ungkap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Lebih lanjut, Suryo mengatakan bahwa WP Badan UMKM tetap mendapatkan fasilitas diskon tarif PPh 50% sesuai Pasal 31E UU PPh. Dukungan perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha UMKM di Indonesia.

Selanjutnya, UU HPP memperbaiki progresivitas tarif PPh OP dengan memperlebar rentang lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif PPh OP terendah (5%) dan menambah lapisan tarif PPh OP tertinggi (35%). Pemerintah menyepakati usulan DPR RI untuk memperlebar rentang lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) OP yang dikenai tarif PPh terendah (5%) dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta.

Pemerintah tetap memberikan batasan PTKP bagi WP OP yang saat ini ditetapkan sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk OP lajang, tambahan sebesar Rp4,5 juta setahun diberikan untuk WP yang kawin, dan tambahan sebesar Rp4,5 juta setahun untuk setiap tanggungan, maksimal 3 orang. Dengan demikian, masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp4,5 juta per bulan tetap tidak terbebani dengan PPh. Sementara masyarakat dengan penghasilan menengah beban pajak penghasilannya menjadi lebih ringan.

Di sisi lain, UU HPP juga menetapkan tarif PPh OP sebesar 35% untuk lapisan PKP di atas Rp5 miliar. Hal ini tentunya selaras dengan prinsip kemampuan bayar (ability to pay) atau gotong royong. Di mana masyarakat yang berpenghasilan rendah dilindungi, sedangkan yang berpenghasilan tinggi membayar pajak yang lebih tinggi.

UU HPP juga memberikan pengaturan ulang perlakuan perpajakan atas pemberian natura (fringe benefit) agar sistem PPh semakin adil. Untuk pegawai atau kalangan tertentu, UU HPP mengatur pemberian natura menjadi objek pajak bagi penerimanya. Di sisi lain, pemberian natura tersebut dapat menjadi biaya dalam penghitungan pajak bagi perusahaan yang memberikannya.

Untuk tetap memberikan keadilan bagi masyarakat, beberapa jenis natura tidak dikenakan pajak sebagaimana diatur di UU HPP. Jenis natura tersebut yakni, penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, pemberian natura di daerah tertentu, penyediaan natura karena keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, natura yang bersumber dari dana APBN atau APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Penggunaan NIK sebagai NPWP untuk WP OP merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan reformasi basis data kependudukan yang terintegrasi dan terpadu. Penggunaan NIK sebagai nomor identitas perpajakan tidak menyebabkan seseorang secara otomatis dikenai PPh. Hal ini karena ketentuan mengenai pemenuhan kriteria subjek dan objek PPh tetap berlaku, sehingga seseorang yang belum memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap tidak dikenai PPh. PPh hanya dikenakan ketika penghasilan yang diperoleh telah melebihi PTKP.

NIK tidak hanya digunakan untuk kebutuhan data perpajakan. Pemerintah telah memanfaatkan NIK sebagai data rujukan untuk pemberian berbagai bantuan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan dan Program Kartu Sembako, bantuan yang diberikan bagi keluarga miskin dan rentan. Dengan integrasi data tersebut, pemerintah dapat menyalurkan program-program produktif dan bantuan sosial lainnya dengan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Selain reformasi PPh orang pribadi, UU HPP juga mengatur ulang tarif PPh badan yang semula direncanakan untuk turun menjadi 20% mulai tahun 2022 menjadi tetap 22%. Tarif PPh Badan sebesar 22% masih kompetitif serta tetap kondusif dalam menjaga iklim investasi di Indonesia. Khususnya apabila dibandingkan dengan tarif PPh negara lain, seperti rata-rata negara ASEAN (22,17%), OECD (22,81%), Amerika (27,16%), dan G-20 (24,17%).

Tags: BKFBKF Kemenkeunegara majuReformasi Pajak
 
 
 
 
 
Previous Post

OJK: Kinerja Keuangan Syariah Tumbuh Positif di Tengah Pandemi

Next Post

Kolaborasi APPI & LPPI Hadirkan Kelas Executive Leadership Program bagi Pemimpin Perusahaan Pembiayaan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

OJK Buka Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN di Bali, Fokus Ketahanan Ekosistem dan Transformasi Digital

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Kolaborasi APPI & LPPI Hadirkan Kelas Executive Leadership Program bagi Pemimpin Perusahaan Pembiayaan

Kolaborasi APPI & LPPI Hadirkan Kelas Executive Leadership Program bagi Pemimpin Perusahaan Pembiayaan

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance