Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan total kredit infrastruktur dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp30 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk delapan subsektor infrastruktur.
"Porsi kredit terbesar disalurkan ke sektor kelistrikan yakni sebesar Rp10 triliun," kata Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo. di Jakarta, Selasa (18/12).
BERITA TERKAIT
Adapun kedelapan sektor infrastruktur antara lain, infrastruktur kelistrikan, konstruksi, enjinering, transportasi, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, pelabuhan, dan alutsista. "Pembiayaan terbesar lainnya adalah pembangunan jalan tol yang masih terfokus di Pulau Jawa," tandasnya.
Saat ditanyakan tentang wacana penerbitan obligasi infrastruktur, Gatot enggan berkomentar banyak. Dia mengatakan bahwa pembiayaan infrastruktur memerlukan dana jangka panjang, sedangkan pendanaan bank biasa jangka pendek.
Maka dari itu, tidak boleh terjadi mismatch diperlukan pendanaan jangka panjang yg disebut dgn obligasi. Obligasi diterbitkan oleh bank utk pembiayaan infrastruktur. BNI & Mandiri dianggap punya kemampuan utk pembiayaan infrastruktur. "Kalo proyeknya sudah berjalan, baru BNI mau keluarin obligasi infrastruktur."
Dia mengatakan bahwa kondisi perbankan saat ini memiliki kelebihan likuiditas dan bisa disalurkan ke seluruh proyek pemerintah, termasuk infrastruktur. Manajemen perbankan, lanjutnya, saat ini juga masih ada yang memiliki rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau tingkat loan to deposit ratio (LDR) rendah. "Mereka (Bank-bank BUMN) perlu meningkatkan LDRnya, salah satunya melalui pembiayaan infrastruktur," tandasnya.
Bank BUMN misalnya, kata Gatot, baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk saja yang memiliki LDR di atas 100%. Sedangkan yang lainnya masih di bawah itu, kisarannya 75%-80%. Dia menilai saat ini belum diperlukan. Pasalnya, pemerintah sudah memiliki empat bank plat merah. Ada juga 100 bank asing dan swasta yang siap bertindak sebagai penyalur kredit.

















