Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat penerimaan pajak sejak 2009 sampai dengan tahun lalu selalu di bawah target, dengan akumulasi kekurangan penerimaan pajak apabila dibandingkan target di APBN Perubahan tiap tahun mencapai Rp 136,24 triliun. Karenanya, demi mengoptimalkan penerimaan pajak, BPK mendesak diwujudkannya pusat data pajak.
Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan, realisasi penerimaan pajak 2008 sampai 2012 hanya berkisar 94,13-97,26%, dengan pengecualian tahun pajak 2008 di mana penerimaan berhasil 106,84% dari target. "Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak pada 2012 adalah seesar Rp 835,83 trliun atau kurang Rp 49,02 triliun dari target APBN P sebesar Rp 885,03 triliun," kata Hadi, Selasa (11/6).
Penerimaan pajak tidak mencapai target, kata Hadi, terjadi salah satunya karena pemerintah belum mengimplementasikan pasal 35A UU no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pasal yang mengatur tentang pusat data pajak.
BERITA TERKAIT
"UU KUP mengatakan sistem pajak Indonesia adalah self assessment, wajib pajak (WP) menghitung sendiri pajaknya. Pemerintah untuk bisa memonitor tentu membutuhkan alat monitor. Alatnya adalah pasal 35A di mana isinya semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan asosiasi harus meneyrahkan data ke DJP untuk memonitor data WP sehingga bisa menguji sistemik laporan WP, mengoptimalkan penerimaan, dan menutup kesempatan KKN," papar bekas dirjen pajak tersebut.
Sebelumnya, DJP sudah menyebutkan hendak meminta data dari instansi maupun asosiasi, misalnya data terkait produksi perusahaan pertambangan, untuk menghitung kebenaran pajak penghasilan perusahaan. Namun, upaya tersebut belum seluruhnya optimal karena asosiasi belum seluruhnya menyerahkan data.
BPK juga menyoroti potensi penerimaan pajak yang hilang setiap tahun karena negara belum selesai renegosiasi production sharing contract (PSC) dengan perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Ini berdampak pada tax treaty PPh Migas yang dibayarkan pada negara lebih rendah daripada aturan sesuai UU KUP. Di 2012, besarnya mencapai Rp 1,38 triliun. Ini lebih kecil dari perhitungan BPK di tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 3,05 triliun di 2011 dan Rp 4 triliun di 2010.

















