JAKARTA, Stabilitas.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mendukung pembiayaan perumahan yang layak bagi wartawan, sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi khusus bagi profesi ini.
Pada hari Selasa, 8 April, di Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta BTN menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Dukungan Pembiayaan Perumahan bagi Wartawan.
Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi kepada wartawan di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan kepada wartawan yang memenuhi syarat sebagai penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat lainnya termasuk Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun.
Hirwandi menekankan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dari Program Rumah untuk Wartawan, sebuah inisiatif lintas sektor yang diharapkan dapat membantu para pekerja media memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama wartawan, sebagai bagian dari program perumahan nasional. Dalam kerjasama ini, BTN akan mengalokasikan 1.000 unit rumah melalui skema pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera.
Menurut Hirwandi, data penerima bantuan sudah disusun secara rinci berdasarkan nama dan alamat sehingga memudahkan bank dalam menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran. BTN juga menawarkan kemudahan pengajuan KPR melalui aplikasi bale by BTN, sebuah platform digital yang memungkinkan proses pengajuan dilakukan dengan mudah dan transparan. Di sisi pasokan rumah, BTN terus bekerja sama dengan para pengembang agar kebutuhan perumahan wartawan dapat segera terpenuhi.
Skema pembiayaan dalam program ini mencakup suku bunga tetap sebesar 5 persen selama maksimal tenor pinjaman 20 tahun, uang muka minimal satu persen dari harga rumah, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta. Pembiayaan akan menggunakan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk wartawan non-PNS serta dana Tapera bagi peserta aktif Tapera.
Untuk mengikuti program ini, wartawan harus memenuhi kriteria sebagai MBR: belum memiliki rumah sebelumnya; belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah; serta memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta jika belum menikah atau Rp8 juta jika sudah menikah. Di wilayah Jabodetabek sendiri terdapat kebijakan afirmatif dimana batas penghasilan dapat diperluas hingga Rp13 juta untuk pasangan menikah dan Rp12 juta untuk lajang guna mendorong kepemilikan hunian vertikal. Proses verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh agar program tepat sasaran.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa program ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses hunian subsidi kepada kelompok profesi tertentu yang selama ini kurang terlayani. Hingga awal April 2025, BP Tapera bersama mitra pelaksana telah berhasil menyalurkan lebih dari 89.000 unit rumah subsidi dengan total ketersediaan mencapai 142.000 unit secara nasional.
“Setelah sebelumnya kami mengalokasikan pembiayaan bagi guru-guru , tenaga kesehatan , TNI , POLRI ,dan pekerja informal , kini saatnya wartawan menjadi fokus utama kami . Kami berharap skema serupa bisa membantu insan pers mendapatkan rumah pertama mereka sambil tetap memperhatikan prinsip ketepatan sasaran sesuai regulasi pemerintah,” ungkap Heru .
Sekretaris Dewan Pers Saefudin berharap agar nantinya ada penentuan kriteria jelas mengenai siapa saja wartawan berhak mengikuti program tersebut agar benar-benar tepat sasaran .
“Kami akan bekerja sama dengan BPS terkait penyediaan seribu unit rumah khusus untuk para jurnalis,” ujarnya .
Berdasarkan data PWI terdapat sekitar dua puluh lima ribu jurnalis bersertifikat tersebar di seluruh Indonesia . ***
.jpg)
