Ekonomi seringkali dijalankan dengan insentif atau dengan disinsentif. Dan insentif atau disinsentif itu biasanya dikeluarkan oleh pemerintah atau sebuah lembaga pemilik otoritas. Akan tetapi ketika berhadapan dengan kenyataan tidaklah sesederhana itu. Tengok saja paket kebijakan yang sudah berjumlah selusin yang disodorkan pemerintahan Joko Widodo ke publik. Kebijakan yang berisi ratusan deregulasi yang sudah terbit sejak tahun lalu itu ternyata belum mampu menggerakkan mesin-mesin perekonomian secara optimal.
Sepanjang kuartal pertama lalu, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,92 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal keempat 2015 yang sebesar 5,04 persen.
Memang pendapat itu bisa saja dimentahkan dengan alasan bahwa efektifitas paket kebijakan membutuhkan waktu tidak hanya setahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Alasan itu memang masuk akal, namun demikian, setidaknya ada beberapa aturan dari selusin paket itu yang sudah memberikan dampaknya pada perekonomian.
Diskusi mengenai keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kebijakan, dari sebuah pemerintahan bisa sangat KOLOMrelatif. Jangankan pemerintahan sekarang yang baru berumur dua tahun, pemerintahan lalu saja yang sudah berkuasa selama 10 tahun tetap bisa dibilang gagal. Tergantung dari sudut mana melihatnya dan tergantung siapa yang berbicara. Looks who’s talking.
Oleh karena itu, pemerintahan sekarang tidak boleh buru-buru dikatakan tidak berhasil atau dicap akan menemui kegagalan, meski imbas dari penurunan ekonomi dalam dua tahun terakhir bisa menjadi rapor merah.
Mari kembali kepada kinerja triwulan pertama. Melemahnya pertumbuhan tentu akan memberikan ekspektasi yang negatif kepada para pelaku pasar. Sektor kredit misalnya. Perlambatan ekonomi pada kuartal awal itu bisa membuat sektor perbankan makin hati-hati dan mulai menurunkan kredit. Bahkan Bank Sentral menurunkan proyeksi pertumbuhan kedit 2016 dari di atas 12 persen menjadi sebesar 11 persen.
Anggaran negara memberi sinyal yang lebih suram. Realisasi penerimaan pada triwulan pertama selalu lebih rendah, sebaliknya realisasi belanja selalu meningkat. Dan ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi melihat tren ekspor yang masih stagnan, padahal itu merupakan cara ampuh mendongkrak pertumbuhan. Melihat itu semua, seorang ekonom, mengatakan jika tren ini dibiarkan terus maka defisit anggaran yang harus dijaga di bawah level 3 persen akan ambrol.
Di pasar keuangan dan pasar modal, bisa jadi situasinya lebih parah. Para pemain yang biasanya memegang pameo “buy on rumour and sell on fact” tentu akan bereaksi negatif terhadap pelemahan ekonomi ini. Fakta bahwa pemerintah tengah mengalami kerepotan dalam mengurusi fiskal tentu menjadi alasan mereka melepas portofolio rupiah. Dan rumor bahwa defisit akan makin melebar akan membuka mereka membeli portofolio asing.
Jika ini terjadi maka target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 5,3 persen dan direvisi menjadi 5,1 persen bulan ini, akan menjadi sesuatu yang cukup jauh untuk dijangkau. Namun demikian perjalanan masih jauh dan waktu masih tersedia. Dan mungkin pemerintah masih punya insentif lain untuk dikeluarkan. Atau disinsentif lain?
