Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Maret 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Realisasi defisit tersebut melonjak 140,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp99,8 triliun. Pembengkakan ini dipicu oleh langkah pemerintah yang melakukan akselerasi belanja di awal tahun (front-loading) guna menjaga daya beli dan melaksanakan program prioritas nasional.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa posisi defisit ini masih terjaga dan sesuai dengan desain awal APBN 2026.
“Posisi ini masih sangat terukur. Pembiayaan anggaran dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” ujar Deni dalam rilis APBN KITA, dikutip Senin (4/5/2026).
Belanja Negara Melonjak 31,4%
Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815,0 triliun atau 21,2% dari pagu APBN. Angka ini tumbuh signifikan sebesar 31,4% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Pemerintah pusat telah membelanjakan Rp610,3 triliun, yang mencakup program kementerian/lembaga, perlindungan sosial, hingga program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Khusus untuk program MBG, hingga 27 April 2026, realisasinya telah menembus Rp70,2 triliun dengan jangkauan 61,96 juta penerima di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp204,8 triliun atau 29,5% dari APBN, yang diarahkan untuk penguatan ekonomi lokal dan pelayanan publik di daerah.
Pendapatan Negara Tumbuh Terbatas
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5% YoY. Penerimaan pajak menjadi penopang utama dengan realisasi Rp394,8 triliun, tumbuh kuat 20,7% YoY berkat perbaikan aktivitas usaha dan transformasi digital administrasi perpajakan.
Namun, penerimaan kepabeanan dan cukai justru terkontraksi 12,6% YoY menjadi Rp67,9 triliun. Demikian pula dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat Rp112,1 triliun, mengalami normalisasi dibandingkan periode tahun sebelumnya.
Kemenkeu mencatat keseimbangan primer pada kuartal I/2026 berada di posisi negatif Rp95,8 triliun. Meski defisit melebar, otoritas fiskal optimistis fondasi ekonomi tetap sehat didukung oleh kepatuhan pajak yang meningkat dan harga komoditas yang masih kooperatif. ***
Ringkasan Postur APBN Per 31 Maret 2026:
| Pos Anggaran | Realisasi | Pertumbuhan (YoY) | % Terhadap PDB/APBN |
| Pendapatan Negara | Rp574,9 Triliun | Naik 10,5% | 18,2% |
| Belanja Negara | Rp815,0 Triliun | Naik 31,4% | 21,2% |
| Defisit Anggaran | Rp240,1 Triliun | Naik 140,5% | 0,93% dari PDB |
| Realisasi MBG | Rp70,2 Triliun | – | 61,96 Juta Orang |
| Keseimbangan Primer | (Rp95,8 Triliun) | – | Negatif |
