Perubahan dalam sebuah perusahaan sudah merupakan keniscayaan yang sudah terelakan. Ada ungkapan bijak yang mengatakan, “Tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri”. Artinya, perubahan akan selalu terjadi : cepat atau lambat, disengaja atau tidak disengaja.Begitulah yang dialami Bank Maluku. Perubahan nama dari Bank Maluku menjadi Bank Maluku dan Maluku Utara, kemudian disingkat menjadi Bank Maluku Malut lebih karena konsekwensi pemekaran yang terjadi pada 1999.
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Perubahan nama Bank dilakukan dalam rangka mengakomodir kepentingan seluruh Pemegang Saham yang berada di wilayah Kota/Kabupaten se – Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Perubahan nama tersebut sudah mulai diproses sejak 2008, dan baru 2015 mendapat keabsahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Namun demikian, peluncuran identitas baru yang dilakukan Gubernur Maluku Said Assagaf dan Wakil Gubernur Zeth Sahubura pada 31 Oktober tahun lalu di Ambon sekaligus dijadikan sebagai titik tolak bagi manajemen, setelah beberapa tantangan yang begitu berat pada 2015, dengan melakukan perubahan besar-besaran dan menghimpun kekuatan untuk menghadapi tantangan 2016 yang jauh lebih kompleks. Dimana salah satu tantangan tersebut adalah mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun ini. “Pergantian nama ini didasari komitmen bersama antara seluruh Pemegang Saham Bank Maluku Malut yakni Gubernur, Bupati serta Walikota di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara” kata Idris Rolobessy, Direktur Utama Bank Maluku-Malut.
BERITA TERKAIT
Tidak perlu menunggu waktu lama, transformasi yang terjadi dalam tubuh Bank Maluku-Malut lambat laun sudah mulai terlihat dalam kinerja keuangan secara aggregate pada 2015. Terjadi beberapa pencapaian rasio keuangan. Total asset mencapai 97,64 persen dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 5,1 trilyun. Kemudian penyaluran kredit menjadi Rp. 3,2 trilyun atau 90,60 persen. Dana Pihak Ketiga berhasil meraih 95,19 persen atau Rp. 3,8 trilyun. Begitu juga dengan pendapatan, mencapai Rp. 939 milyar atau 91,74 persen. Laba pun berubah. Laba Sebelum pajak sebesar Rp. 188 milyar atau mencapai 92,52 persen. Dan pada tahun ini manajemen mematok laba sebesar Rp 208 milyar.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi bank dengan logo tiga setengah lingkaran mutiara tidaklah ringan. Dengan hadir di propinsi Maluku Utara, yang luas wilayahnya 76,27 persen perairan dan 23,73 persen daratan tentu akses transportasi akan menjadi tantangan tersendiri. Biaya transportasi yang tinggi berakibat kepada harga barang konsumsi/produksi yang mahal. Di sisi lain daya beli masyarakat yang terbatas juga turut berdampak terhadap pemberian kredit UMKM. Untuk mengatasi permasalahan itu, tidak ada pilihan lain selain membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan dan jembatan guna memperlancar akses dan menekan biaya distribusi.
Langkah strategis yang dilakukan manajemen pada dasarnya sudah tertuang di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2016 – 2018, yakni dengan melakukan perluasan jaringan kantor dan ATM. Sesuai dengan tujuan dari transformasi BRC (BPD Regional Champion) yang menghendaki agar setiap bank daerah menjadi jawara di wilayahnya.
Saat ini Bank Maluku-Malut memiliki Satu Kantor Pusat dan Satu Kantor Cabang Utama di Kota Ambon, 2 Kantor Cabang Khusus masing-masing di Kota Ternate dan Jakarta, 14 Kantor Cabang, 21 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas, 25 Mobil Kas Keliling dan 59 unit mesin ATM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Pelayanan Bank Maluku-Malut meliputi 1 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota di wilayah Maluku Utara yakni Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu.
Sedangkan 1 Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota di wilayah Maluku yakni Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual.
Idris Rolobessy, Direktur Utama Bank Maluku-Malut mengatakan, “Bank Maluku Malut akan terus meningkatkan pelayanannya dengan membuka jaringan kantor pada wilayah-wilayah yang belum memiliki fasilitas layanan bank,” ucapnya. Apa yang dilakukan manajemen merupakan wujud nyata dari tagline ‘Setia Melayani.’ Manajemen selalu berusaha mewujudkan dalam bentuk pengabdian dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholders yang ada di propinsi Maluku dan Maluku Utara.
Bentuk pelayanan lain adalah dengan meningkatkan kemampuan dalam teknologi-informasi (IT). Meski investasi pada bidang IT tidak murah, dengan luas jangkauan yang ada, manajemen sangat menyadari, salah satu cara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah adalah melalui IT. “Mudah-mudahan pada tahun ini, kami sudah dapat berpartisipasi dalam program layanan lewat program BPD Net Online yang di dalamnya telah mengakomodir program Branchless Banking,” jelas Idris.
UMKM
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Malut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bidang usaha yang paling banyak. Saat ini terdapat 21.430 UMKM. Jumlah itu didominasi sektor perdagangan sebanyak 15.666 unit. Posisi kedua ialah sektor pertanian yang mencapai 4.830 unit. Sedangkan sisanya ialah unit usaha lain. Keberadaan UMKM ini berimplikasi terhadap kondisi tenaga kerja. Serapan tenaga kerja di sektor ini mencapai puluhan ribu. Untuk sektor perdagangan misalnya, mampu menarik 45.457 tenaga kerja. Sektor pertanian bisa menampung 4.830 orang dan aneka jasa sebanyak 4.427 orang.
Kondisi ini tidak lain merupakan dampak dari perhatian pemerintah propinsi Maluku maupun Maluku Utara terhadap sektor UMKM. Diantaranya dengan memberikan pendampingan dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada UMKM.
Sebagai lembaga intermediasi, Bank Maluku-Malut pun turut mengambil peran dalam sektor UMKM. Hal ini tercermin dalam pencapaian kredit produktif secara keseluruhan mencapai 68,62 persen dari total kredit produktif yang disalurkan. Pengusaha UMKM masih terkendala mengakses kredit karena persyaratan agunan. Sementara masih banyak lahan atau tanah masayarakat yang semestinya bisa dijadikan agunan belum bersertifikat.
Berdasarkan perjalanan tahun sebelumnya, manajemen menyadari, tantangan yang akan dihadapi tahun ini tidaklah lebih ringan dari tahun lalu, baik itu yang bersumber dari eksternal maupun dari internal. Namun manajemen yakin, bila seluruh stakeholders berkomitmen menjalankan dengan konsisten dan konsekwen budaya kerja perusahaan, sepeerti : trusted, professionalism, focus on customer satisfaction dan integrity, manajemen yakin, perjalanan tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. (adv)

















