JAKARTA, Stabilitas.id — Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia menjadi perhatian Pemerintah dalam menopang keberlangsungan kegiatan operasional usahanya. Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sektor UMKM harus bertahan untuk menyangga kebutuhan ekonomi para pelaku usaha termasuk rantai pasok yang melibatkan jutaan pekerja.
Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Direktorat Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) memberikan penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, untuk mengelola program penyelamatan ekonomi nasional yaitu Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) dan Penugasan Khusus Ekspor untuk UMKM.
“Pemerintah memiliki target agar porsi UKM ekspor dapat mencapai angka 21,6%. Oleh karena itu Pemerintah melalui DJKN berkolaborasi bersama semua pihak termasuk SMV Kementerian Keuangan RI yang juga punya peran dalam pengembangan UMKM yaitu LPEI. Tanggung jawab diberikan dalam hal pendanaan dan pembiayaan untuk bisa mengelola Program Penjaminan Pemerintah dan Penugasan Khusus Ekspor kepada UMKM yang terdampak COVID-19, sehingga mereka dapat mempertahankan kegiatan operasionalnya. Program ini secara garis besar juga diharapkan dapat mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, dalam acara Webinar “UMKM Naik Kelas dengan Ekspor Berkelas” pada Kamis (12/08).
Peningkatan kemampuan UMKM merupakan misi bersama yang harus dieksekusi dengan baik. Sejumlah langkah Pemerintah diharapkan dapat menciptakan UMKM yang berkelas. Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LPEI, D.James Rompas juga turut menyampaikan komitmen yang sama khususnya meningkatkan kemampuan UMKM untuk bisa melakukan kegiatan ekspor.
“LPEI memiliki peran dari aspek finansial dan non-finansial dalam meningkatkan ekspor nasional termasuk dari sektor UMKM. Dari aspek finansial kami telah menyalurkan pembiayaan ekspor kepada UMKM sebesar Rp14,5 Triliun termasuk program Penugasan Khusus Ekspor sebesar Rp408 Miliar ke seluruh Indonesia. Pembiayaan ini melibatkan 59 nasabah dengan serapan tenaga kerja lebih dari 8 ribu orang. Sementara dari sisi non-finansial kami juga memiliki 2 program utama yaitu Rumah Ekspor untuk penciptaan eksportir baru dan Desa Devisa untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Seluruh pelaksanaan program ini tentu membutuhkan kerja sama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan terutama DJKN Kementerian Keuangan RI,” ujar James Rompas.
Peran LPEI berkolaborasi dengan DJKN diharapkan dapat terus ditingkatkan guna meningkatkan kapasitas UKM berorientasi ekspor agar mampu membantu UMKM meningkatkan kelasnya menjadi lokal yang mendunia.
.jpg)
