JAKARTA, Stabilitas.id — Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Doni Primanto Joewono yang masa jabatannya akan segera berakhir.
Penetapan dilakukan dalam rapat internal Komisi XI usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlangsung pada Selasa (1/7/2025).
“Komisi XI memutuskan Pak Ricky secara musyawarah mufakat,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Haekal, Rabu (2/7/2025).
Ricky saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta. Ia merupakan calon yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dua nama lainnya.
Konsep “Simfoni”
Dalam sesi uji kelayakan, Ricky mengusung visi ekonomi nasional yang berdaya tahan, inklusif, dan berkelanjutan melalui pendekatan yang ia sebut sebagai Simfoni.
Konsep tersebut mencakup lima peran strategis Kantor Perwakilan BI dalam memperkuat bauran kebijakan dan mendorong stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Simfoni adalah kerangka sinergis untuk memperkuat kontribusi kantor perwakilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta.
Transformasi BI
Ricky menyoroti sejumlah tantangan global, seperti perlambatan ekonomi, tensi geopolitik, disrupsi teknologi, hingga risiko iklim. Sementara secara domestik, ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah potensi optimal.
Menurutnya, Bank Indonesia perlu memperkuat peran kelembagaan seiring dengan penguatan otoritas melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam merespons perkembangan digital dan penguatan SDM.
“Transformasi kelembagaan menjadi kunci dalam menjaga efektivitas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial,” ujarnya.
Bauran Kebijakan
Ricky menegaskan pentingnya kesinambungan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan, serta mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.
Ia juga menekankan perlunya sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan pendekatan bersimfoni, kami berkomitmen memperkuat peran 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional,” pungkasnya. ***
.jpg)
