Sejatinya, gelombang soal uang elektronik yang datang di daratan Eropa dan AS serta beberapa negara-di pojok Asia Tenggara, lebih dari satu dekade lalu juga sampai ke Indonesia. Hanya saja, jika penggunaan di negara-negara tersebut terus meluas, di Indonesia transaksi yang sering disebut e-money masih jalan di tempat.
Memang uang elektronik kini sudah bisa dipakai untuk membayar tol, parkir, tiket bioskop, transportasi massal maupun belanja di swalayan. Namun jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara maju yang makin meluas, apa yang dicapai industri keuangan nasional itu masih semenjana.
Di Finlandia, masyarakatnya sudah dapat membayar ongkos cuci mobil dengan menggunakan pulsa di telepon selular. Di Hong Kong, orang sudah bisa melewati penghalang tiket di stasiun atau terminal serta membeli makanan cepat saji dengan kartu prabayar. Di Rusia, penduduknya sudah dapat membeli sebuah kartu sebagai alat menyimpan uang ke rekening PayCash di Internet. Begitu juga penduduk di Jerman, Austria dan Spanyol, sudah bisa menggunakan e-money untuk membayar taksi, atau untuk mengirim uang kepada keluarganya di negara lain.
Mungkin Anda akan mengatakan bahwa di Indonesia saat ini semua transaksi itu juga sudah bisa dilakukan. Bahkan, belakangan ini, operator telekomunikasi juga sudah bisa menyediakan beberapa layanan keuangan. Anda boleh bilang begitu, akan tetapi di negara-negara tersebut sudah dipraktikkan sejak 11 tahun lalu. Bagaimana sekarang? Tentu sudah lebih meluas dan mencakup lebih banyak transaksi lagi.
Kesan mandeknya perkembangan penggunaan e-money, diakui oleh hampir semua stake holder terutama Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang mempunyai mimpi Indonesia bisa menciptakan sebuah less cash society. Mimpi itu dilandasi terutama oleh makin mahalnya ongkos cetak uang kertas. Salah satu alasannya adalah karena masalah keamanan.
Padahal sejak 2012 bank sentral sudah menerbitkan aturan untuk menjaga keamanan transaksi e-money tersebut lewat PBI nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana yang berlaku sejak 26 Desember 2012 lalu.
Dalam PBI ini, BI mengatur perizinan penyelenggaraan transfer dana, pelaksanaan transfer dana, transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai, jasa, bunga, atau kompensasi, biaya transfer dana, pemantauan dan sanksi. Sejauh ini, pihak operator telekomunikasi yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai money transfer telah melewati beragam persyaratan tersebut. Namun, kolaborasi dan konsolidasi belum juga tercipta antara operator dan lembaga keuangan lainnya.
Menurut pelaku industri, penyebab utama kemandekan itu karena antara industri telekomunikasi dan perbankan masih jalan sendiri-sendiri dalam mengeluarkan produk e-money. “Padahal, kalau dua kekuatan industri ini disatukan, hasilnya akan lebih baik,” kata Direktur Utama Telkomsel Alex Janangkih Sinaga.
Menurutnya, Indonesia terutama sektor jasa keuangan saat ini tengah menghadapi dua isu besar yakni finansial inclusion dan less cash society. Isu itu ditambah lagi dengan tantangan bahwa antar industri keuangan dan telekomunikasi masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. “Untuk menyatukan industri perbankan dan telekomunikasi maka harus ada collaborative approach,” kata Alex.
Perluasan adopsi penggunaan e-money, tambah dia, seharusnya melibatkan operator telekomunikasi, karena mereka memiliki basis pelanggan, teknologi dan infrastruktur yang mumpuni. Apalagi, pelaku usaha sektor telekomunikasi terus berevolusi dari memberikan layanan komunikasi, computing, entertainment, hingga layanan jasa keuangan.
Ya, betul layanan jasa keuangan. Sudah sejak dua tahun lalu masyarakat Indonesia bisa bertransaksi kirim uang lewat ponsel. Telkomsel punya layanan Tcash, XL punya XL Tunai, dan Indosat punya Dompetku. Bahkan kini ketiganya bisa lintas operator.
Akan tetapi layanan keuangan ini belum dioptimalkan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Padahal operator telekomunikasi memiliki kekuatan yang bisa melayani semua segmen dari Sabang hingga Merauke. Di Filipina antaroperator telekomunikasi saling berkolaboras dengan perbankan dan membentuk anak usaha. Strategi itu terbukti mampu meningkatkan jumlah rekening bank 5 persen-10 persen, nasabah retail loan hingga 1.000 persen, dan transaksi elektronik 53 persen.
Sementara itu, Chief of Digital Services XL Axiata Dian Siswarini mengakui penyebab e-money belum berkembang karena optimalisasi aset belum terjadi, ‘killer Apps’ belum banyak, dan standarisasi teknologi belum ada.
“Pemain telko berpotensi mempercepat less-cash society. Transaksi dan adopsi belum banyak walau sebetulnya usaha untuk percepatan adopsi e-money sudah besar. XL dengan XL Tunai sudah lakukan banyak usaha, tetapi itu belum optimal, karena masing-masing pemain seperti berjalan sendiri,” ujar Dian.
Pendekatan kolaborasi menjadi sangat penting mengingat jika merujuk pada hasil survei lembaga penelitian di bidang teknologi informasi, Sharing Vision di 2012 lalu, menemukan persoalan yang mengganjal perkembangan e-money itu adalah pada ketidaktahuan, juga ketakutan masyarakat akan keamanan layanan e-money.
Terbukti dari sekitar 12 juta pengguna uang digital yang teregister saat itu, hanya 30-40 persen saja yang akan aktif menggunakan jasa e-money tahun ini. Jumlah itu berasal baik dari nasabah operator telekomunikasi maupun lembaga keuangan.
Strategi ke Kampus
Yura Djalins, Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Pembayaran BI mengakui bahwa perkembangan e-money masih tertatih-tatih. Tantangannya adalah perilaku dan preferensi masyarakat yang cenderung untuk menggunakan uang tunai, keterbatasan pemahaman masyarakat, infrastruktur layanan yang masih terbatas dan terkonsentrasi di kota-kota besar. Juga belum tersedianya platform standar sehingga saat ini masing-masing penerbit menggunakan standar yang berbeda-beda.
Karena itu, untuk memperluas dan memberikan efek berantai yang besar dalam hal penggunaan uang elektronik, BI menggunakan strategi uji coba kawasan non-tunai di kampus atau kawasan tertentu lainnya. Pemilihan kampus sebagai tempat meperkenalkan uang elektronik didasarkan pada keunikan kampus yang memiliki populasi dalam jumlah yang besar yang umumnya tertarik mencoba sesuatu yang baru dan menjadi panutan di lingkungan rumahnya.
Pada tahun 2013 uji coba dilakukan di kampus UI, Depok dan tahun ini direncanakan akan diimplementasikan di 10 kota besar: Medan, Padang, Palembang, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar.
Pengenalan kepada masyarakat diharapkan akan meningkatkan permintaan uang elektronik yang pada akhirnya akan mendorong penerbit untuk memperluas penyediaan infrastruktur dan layanan uang elektronik.
Di sisi lain, saat ini BI sedang menyiapkan pedoman standar pengembangan uang elektronik berbasis chip sebagai upaya untuk mendorong perwujudan platform standar nasional e-money. Tujuannya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan uang elektronik, dan berujung pada konsolidasi.
Deputi Gubernur B, Ronald Waas mengungkapkan pengkonsolidasian e-money akan dilakukan secara perlahan. Pasalnya, ada dua kesulitan yakni dari sisi server lead dan chip, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang.
Untuk mengkonsolidasikan e-money, kata dia, harus memiliki kesiapan dan menyamakan teknologi, sebab dari sisi teknis akan menyimpan data e-money di kartu dan server. Sehingga BI meminta pemain-pemain e-money bisa duduk bersama dan membicarakan penyamaan standar.
Hingga saat ini, BI masih belum menyediakan standar yang tetap untuk konsolidasi e-money. Namun, Ronald menjelaskan dalam blue print yang dirancang BI, akan ada komponen kebijakan, kelembagaan, instrumen dan standar infrastruktur.
Adapun bank-bank yang menjadi penerbit uang elektronik adalah Bank DKI, Bank Mandiri, BCA, Bank Mega, BRI, BNI, Bank Permata, Bank CIMB Niaga dan Bank National Nobu. Sebelumnya, BI menyampaikan bahwa ada beberapa bank yang sedang melakukan diskusi untuk menjadi penerbit e-money seperti Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).
Sedangkan operator telekomunikasi yang menjadi penerbit uang elektronik adalah Telekomunikasi Indonesia, Telekomunikasi Selular, Skye Sab, Indosat, XL Axiata, Finnet, Artajasa Pembayaran dan Nusa Satu Inti Artha.
Hapus Eksklusivitas
Mengingat pemain e-money yang terus bertambah, BI meminta agar kalangan perbankan tidak memunculkan ego dalam berbisnis, terkhusus uang elektronik guna menciptakan efisiensi dan kemudahan di masyarakat. Dalam hal ini BI berharap tidak ada lagi eksklusivitas guna mendorong peningkatan transaksi non tunai di Tanah Air.
Untuk itu, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/2014 tentang uang elektronik atau e-money. Dalam peraturan itu, penerbit e-money dilarang untuk melakukan kerja sama eksklusif serta dilarang untuk menahan nilai minimum transaksi menggunakan uang elektronik. BI juga mendorong terjadinya interkoneksi top-up dan interoperability antara sesama penerbit e-money.
Dalam aturan baru BI, penerbit e-money dibagi menjadi tiga lembaga, yaitu bank umum, bank pembangunan daerah, dan lembaga selain bank. Petunjuk pelaksana aturan tersebut dari sisi industri, izin yang semula tidak terbatas akan dibuat terbatas maksimal lima tahun dan bisa diperpanjang.
Seperti diketahui, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) menjalin kerja sama eksklusif untuk pembayaran jalan tol menggunakan e-Toll Card Mandiri sampai 2018. Kekhususan kerjasama ini bahkan sempat “disentil” Darmin Nasution, kala menjabat Gubernur BI, agar dibuka sehingga bisa lebih banyak instrumen e-money dari penerbit lain yang bisa digunakan.
“Kita sudah sempurnakan PBI (Peraturan Bank Indonesia mengenai e-money), agar ada upgrade teknologi sehingga tidak bisa dibajak. Kita juga hapus biaya minimum yang tadinya Rp50 ribu, sekarang nol,” imbuh Yura dari BI.
Selain itu, lanjutnya, penggunaan e-money juga akan diperluas tidak hanya terbatas untuk transaksi langsung, tapi juga bisa untuk transfer dana dan tarik tunai. Bagi bank berkategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dengan modal inti minimal Rp30 triliun, bank sentral bahkan memercayakan pengembangan e-money lebih besar lagi. “Bank BUKU 4, dengan modal inti minimal Rp30 triliun bisa gunakan agen (individu), sebagai perpanjangan tangan bank untuk transaksi tadi, tarik tunai,” pungkas Yura.

















