Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali membeberkan lompatan 94,9 persen Pemda masuk kategori digital guna memacu produktivitas daerah di FEKDI 2026.
Stabilitas.id – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) di daerah harus bermuara pada peningkatan produktivitas riil masyarakat dan penguatan daya saing daerah, bukan sekadar mengejar kenaikan volume transaksi semata.
Pernyataan strategis tersebut disampaikannya saat membuka forum Casual Talk bertajuk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” pada rangkaian FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9).
Pematangan digitalisasi daerah ini tercermin nyata dari capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), di mana sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah (94,9 persen Pemda) di seluruh Indonesia kini resmi berada pada kategori Digital per Semester I 2026.
Ricky memaparkan bahwa keberhasilan penetrasi ekonomi digital di daerah menuntut penyesuaian terhadap karakteristik geografis, kesiapan infrastruktur, dan tingkat literasi masyarakat lokal. Standardisasi digitalisasi transaksi dinilai krusial untuk menutup jurang kompetensi antardaerah serta menciptakan rantai nilai ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ricky dalam sambutannya.
Efisiensi tata kelola fiskal daerah kian solid seiring ekspansi instrumen nontunai. Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah tercatat telah diadopsi secara luas oleh 60 Kementerian/Lembaga dan 304 Pemerintah Daerah guna memangkas friksi proses pengadaan barang dan jasa serta memperketat akuntabilitas belanja publik. Secara simultan, integrasi QRIS konvensional maupun inovasi nirsentuh QRIS TAP terus diperluas pada sektor pelayanan publik dan transportasi daerah guna memformalkan aktivitas ekonomi akar rumput.
Forum diskusi tersebut turut mempertemukan perspektif pimpinan daerah dan kementerian terkait, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital Boni Pudjianto, serta Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy. Melalui kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, bank sentral mendorong modernisasi sistem pembayaran sebagai tuas pengungkit optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Di samping itu, akselerasi tata kelola keuangan daerah diperkuat melalui Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD. Program ini mengonsolidasikan kapasitas kelembagaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh pelosok nusantara.
Pada perhelatan tersebut, Bank Indonesia juga menganugerahkan penghargaan Championship P2DD kepada pemerintah daerah dengan capaian digitalisasi transaksi dan layanan publik terbaik, serta para pemenang kompetisi program KATALIS P2DD x DIGDAYA. Kolaborasi berkesinambungan ini diharapkan menjadi katalisator bagi terwujudnya kemandirian ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing nasional. ***
