JAKARTA, Stabilitas.id – Dana Moneter Internasional (IMF) menilai bahwa indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik pasca pandemi melalui kinerja makroekonomi yang kuat. Pemulihan tersebut juga didukung dari penerapan kebijakan moneter dan fiskal secara berhati-hati.
Hal tersebut disampaikan dalam hasil asesmen IMF atas perekonomian Indonesia dalam laporan Article IV Consultation tahun 2023 yang diterbitkan pada Senin (26/6/23).
Selanjutnya, Dewan Direktur IMF juga memberikan apresiasi dan catatan positif terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh otoritas Indonesia selama tahun 2022.
Pertama, keberhasilan otoritas untuk kembali kepada batas maksimal defisit fiskal 3%, lebih cepat dari yang diperkirakan dan komitmen otoritas untuk menerapkan disiplin fiskal.
Kedua, penerapan kebijakan moneter yang memadai untuk menjaga stabilitas harga.
Ketiga, ketahanan sektor keuangan yang tetap terjaga.
Keempat, penerapan UU Cipta Kerja serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan memastikan implementasi yang tepat dan keberlanjutan momentum reformasi untuk mendorong kemudahan berinvestasi, meningkatkan pendalaman pasar keuangan, dan memitigasi dampak scarring dari pandemi.
Kelima, strategi diversifikasi Indonesia yang fokus pada upaya hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekspor. Keenam, komitmen otoritas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi.
Selain itu, IMF juga memprediksikan kinerja ekonomi Indonesia tetap kuat dengan sedikit moderasi di tahun 2023. Namun, terdapat beberapa faktor yang harus diwaspadai, terutama ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada outlook pertumbuhan.
Untuk itu, IMF menyampaikan rekomendasi untuk normalisasi kebijakan fiskal dan moneter sebagaimana kondisi pre-pandemi, keberlanjutan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pertumbuhan inklusif, serta reformasi kebijakan secara lebih luas guna mendorong pertumbuhan jangka menengah.
Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat sinergi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong pertumbuhan dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.***
