JAKARTA, Stabilitas.id– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dihadapkan pada perubahan yang dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia. Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF Tahun 2026 di Jakarta pada Selasa (20/05).
“Globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarnegara di semua segi. Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia kedua, yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat,” ungkap Menkeu.
Lebih lanjut Menkeu mengatakan, situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Selain itu, volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor impor serta mendorong aliran modal keluar yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi.
Dari perspektif forward looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya mencapai level 2,8% atau 0,5 percentage point lebih rendah dari proyeksi sebelum terjadinya perang tarif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi kebawah sebesar 0,4%, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi 4,7% untuk tahun 2025 dan 2026.
“Pemerintah dengan berbagai instrumen, berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi, serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat akan terus dilakukan,” jelas Menkeu.
Dengan gejolak global tersebut, Menkeu mengatakan kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan jangka menengah.
Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur bagi sektor strategis yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk pendapatan negara akan mencapai kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB. Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan belanja negara di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB. Di sisi lain, defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48% sampai dengan 2,53% PDB.
Menkeu menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diasumsikan pada kisaran 5,2% hingga 5,8%, suku bunga SBN Tenor 10 Tahun berada pada kisaran 6,6% – 7,2%, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di rentang Rp16.500 hingga Rp16.900, inflasi dikendalikan di kisaran 1,5% – 3,5%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD60 – USD80 per barel, lifting minyak bumi 600 ribu – 605 ribu barel per hari dan lifting gas 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara itu di tahun 2026, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% – 7,5%, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44% – 4,96% dibandingkan target 2025 di 4,5% – 5,0%, rasio gini ditargetkan dalam rentang 0,377 – 0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382, dan Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56. ***
.jpg)
