JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap dan proaktif melayani kebutuhan anggaran Kabinet Merah Putih (KMP). Susunan pada KMP terdiri atas 7 kementerian koordinator, 2 kementerian berubah nomenklatur, 16 kementerian baru pemekaran dari 7 kementerian, 23 kementerian tetap, 2 badan menjadi kementerian negara, dan 5 badan baru.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (13/11/24).
“Jadi mulai November ini mereka akan mulai berfungsi, padahal kita masih ada di dalam APBN 2024 yang didesain untuk struktur kabinet yang lama dan inilah yang menjadi fokus kami untuk kemudian mendukung dan memberikan bantuan maksimal kepada seluruh K/L dan para menteri terutama yang baru,” ungkap Menkeu.
Dalam hal ini, Kemenkeu mendukung K/L agar dapat menjalankan APBN 2024 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan mengantisipasi dan menyiapkan APBN 2025 yang harus dilaksanakan.
“Setiap Kementerian harus punya BA seperti tadi Kementerian Keuangan punya Bagian Anggaran nomor 15 yang baru-baru ini dan pecahannya harus segera dibuatkan bagian anggaran agar mereka bisa melaksanakan tugas dan dengan menggunakan anggaran negara, baik untuk perkantoran, ini mungkin yang agak rumit nanti masalah perkantoran pemisahan aset-aset dan juga untuk anggaran agar mereka bisa melaksanakan programnya,” jelas Menkeu.
Beberapa hal telah dilakukan, seperti menugaskan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, untuk melakukan pendekatan khusus dengan berkunjung ke seluruh kementerian koordinator, memberikan penugasan person in charge untuk berkoorinasi dengan para sekretaris K/L terutama untuk K/L yang menjadi prioritas Presiden Prabowo yang di up scale, dan mengundang seluruh K/L serta memberikan berbagai masukan dan juga informasi sehingga para sekretaris jenderal dari K/L bisa langsung berinteraksi.
“Jadi dalam hal ini Kemenkeu jemput bola. Kami belanja masalah. Kami pergi ke semua Kementerian mendapatkan apa-apa yang dibayangkan oleh para menteri dalam mereka menjalankan tugasnya dan kemudian kita coba antisipasi dan memberikan dukungan yang optimal kepada K/L tersebut,” jelas Menkeu.
Kemenkeu juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan K/L agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Mengingat banyak pimpinan K/L yang baru bertugas mulai bulan Oktober namun harus mempertanggungjawabkan keseluruhan.
“Jadi banyak sekali kami harus menjaga dan mendukung K/L untuk mempertanggungjawabkan 2024 dan kemudian tetap berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan mempersiapkan 2025 sambil mereka terus menyusun K/L terutama yang baru, untuk segera bisa menjalankan programnya,” tutup Menkeu.***
.jpg)
