Jakarta – Kementrian Keuangan menanggapi positif rekomendasi BPK untuk memisahkan anggaran perjalanan dinas dari mata anggaran belanja pegawai. Rekomendasi tersebut disampaikan terkait maraknya perjalanan dinas bermasalah di kementerian dan lembaga.
Dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, kementeriannya tidak menutup kemungkinan rekomendasi tersebut. Namun, perlu kajian lebih lanjut sebelum implementasi.
BERITA TERKAIT
"Untuk pos-pos akun itu tidak bisa langsung diubah saat kita ingin mengubah, perlu dilakukan kajian, dan kami sependapat supaya ini bisa menjadi satu akun yang langsung terlihat jumlahnya dan bisa diketahui, dikendalikan, diawasi,” ungkap Agus di Jakarta (5/11).
Namun, lanjut dia,”kemudian muncul tentang bagaimana biaya rapat, biaya akomodasi, apakah semua itu akan dibuat pos sendiri. Itu sedang kita kaji." Agus juga mengatakan, penerapan pemisahan mata anggaran belum dapat dilakukan tahun depan.
Pemerintah bersama DPR sebelumnya sudah menyepakati penurunan belanja perjalanan dinas 10-15%. Keputusan tersebut tinggal menunggu ketok palu keputusan pada 18 Oktober 2012 untuk APBN 2013.
Agus menambahkan, dalam rangka mengefisienkan anggaran perjalanan dinas, pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan surat meminta pemerintah daerah mengeluarkan anggaran at cost. Maksudnya, anggaran yang dipergunakan dalam perjalanan dinas adalah sesuai pertanggungjawaban, tidak dipatok untuk jumlah tertentu (lump sum).
"Dan ini kami yakini Mendagri (Menteri Dalam Negeri) akan memberikan arahan yang sama. Oleh karena itu masing-masing pemda diharapkan merespon seperti yang kami usulkan atau imbau," kata Agus.
BPK sebelumnya menemukan indikasi penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77 miliar, yang meliputi perjalanan dinas fiktif sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar dan perjalanan dinas ganda dan melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar.

















