JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp15,41 triliun. Penyerahan ini telah dilakukan sebelumnya sebanyak 2 kali, dengan perolehan Rp156 triliun
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang berlangsung di Jakarta, pada Rabu (29/11/23).
Nilai tersebut terdiri dari BMN yang akan dialih statuskan kepada kementerian/lembaga sebesar Rp1,54 triliun, selebihnya untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah dan yayasan dengan nilai lebih dari 90% dari total BMN.
Adapun rincian BMN yang diserahkan secara simbolis yaitu kepada 6 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 kabupaten, dan 1 yayasan. Dalam hal ini, termasuk infrastruktur yang diserahkan terdiri dari infrastruktur sumber daya air senilai Rp 135,75 miliar, Bina Marga senilai Rp 1,456 triliun, Cipta Karya senilai Rp 10,9 triliun dan perumahan senilai Rp 2,915 triliun.
“BMN yang diserahterimakan hari ini termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo, Danau Toba Borobudur, Mandalika, termasuk infrastruktur untuk konektivitas sumber daya air, permukiman dan perumahan,” ungkap Menkeu.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian PUPR yang telah menyampaikan secara transparan anggaran pembangunan dan infrastruktur sebagai bentuk dukungan negara untuk kesejahteraan rakyat melalui #uangkita atau APBN.
“Hingga hari ini pemerintah memiliki aset dengan nilai valuasi Rp 6.660 triliun barang milik negara. Ini yang dibangun dengan berbagai pendanaan, mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, bahkan juga melalui surat berharga negara atau surat utang negara,” ungkapnya.
Selanjutnya, Menkeu berharap kerjasama yang baik antara antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR di dalam pengelolaan keuangan negara dan menjalankan proses pembangunan akan terus terjaga dalam semangat untuk membangun negeri.
“Semoga apa yang kita lakukan akan terus memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan juga membangun tradisi akuntabilitas. (karena) menjaga kepercayaan publik adalah bagian yang sangat penting di dalam menjalankan pemerintahan,” tutupnya.***
.jpg)
