Jakarta – Mirza Adityaswara akan meninggalkan Lembaga Penjamin Simpanan. Sebab, Parlemen resmi memilih Kepala Eksekutif LPS ini sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI), melanjutkan masa jabatan Darmin Nasution yang diangkat menjadi Gubernur BI, yakni periode 2009 – 2014.
Proses pemilihan Mirza berlangsung secara voting. Dari 48 anggota DPR, sebanyak 32 anggota DPR memilih mantan kepala ekonom Bank Mandiri itu. Kemudian sebanyak 2 anggota DPR memasukkan suaranya untuk Anton Hermanto Gunawan, sebanyak 9 anggota menolak kedua calon, dan 4 anggota abstain, serta 1 suara kosong.
"Ini kan keputusan politik," kata Wakil Ketua DPR XI Harry Azhar usai rapat internal pemilihan DGSBI di komisi XI, DPR, Jakarta, Senin (16/9).
BERITA TERKAIT
Pertimbangannya, Mirza memiliki pengalaman yang luas dalam bidang moneter. Ia juga berpengalaman dalam menganalisa perbankan dan investment strategist. Maklum saja, ia pernah menjabat sebagai Managing Director, Head of Capital Market Mandiri Sekuritas.
Nuansa ketidakbulatan suara DPR telah terlihat saat Komisi XI DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, terhadap dua orang calon DGS BI usulan Presiden, yakni Mirza dan Anton Hermanto Gunawan. Anggota Komisi XI lebih antusias mendengarkan paparan Mirza dan menyecarnya dengan pertanyaan.
Apalagi, Komisi yang membidangi sektor keuangan itu mendapatkan laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaks Keuangan (PPATK). Dalam laporan tersebut, ada aliran dana mencurigakan dari rekening Mirza.
"Itu data PPATK, dijelaskan PPATK, dia masih profil wajar, aliran dana mencurigakan itu terjadi tahun 2012 dan hanya sekali. Kami sependapat dengan pendapat PPATK yang menyimpulkan wajar," papar Harry.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut positif terpilihnya Mirza sebagai DGS BI. Sebab, ia telah cukup mengenal kemampuan dia. "Baik Anton maupun Mirza memiliki kemampuan yang besar. Terpilihnya DGSBI ini akan melengkapi struktur dalam pengambilan keputusan di BI," tuturnya.
BI adalah lembaga negara yang tata kelola dan sistemnya telah baik. Sehingga kehadiran DGSBI akan membuat dewan gubernur menjadi lebih baik. Akhirnya, tujuan atau target-target yang ditetapkan institusi tercapai dengan baik.
Kini masyarakat tinggal menunggu langkah Mirza membenahi BI. Pasalnya, dia menegaskan bahwa di awal dekade abad ini telah terjadi dua kejadian besar yang memengaruhi lanskap regulasi perbankan Indonesia yakni, krisis ekonomi global dan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan.
Kondisi ini memberikan implikasi bagi pelaksanaan fungsi dan tugas BI. Dengan perkataan lain, BI perlu melakukan reposisi. "Reposisi diperlukan dalam rangka memfokuskan tujuan BI sehingga berkontribusi kepada perekonomian nasional tetap optimal," ujar Mirza.
Menurutnya, reposisi dimulai dari paradigma dimana meskipun UU BI adalah single minded, stabilitas nilai rupiah, tapi dalam aspek pertumbuhan ekonomi serta risiko stabilitas perlu menjadi perhatian.
"Atas dasar paradigma ini maka strategi reposisi BI dapat dilaksanakan melalui kebijakan moneter yang kredibel dan ramah pertumbuha, garda terdepan stabilitas sektor keuangan, menuju sistem keuangan modern, dan koordinasi dan kerjasama," pungkas Mirza.

















