Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memberikan izin penggabungan PT BPR Prima Dewata ke dalam PT BPR Prima Nadi. Langkah konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya regulator untuk memperkuat ketahanan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam mendukung pembiayaan UMKM di daerah.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menyatakan bahwa penggabungan ini sejalan dengan amanat UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) dan POJK No. 7 Tahun 2024 yang mewajibkan konsolidasi bagi BPR di bawah kepemilikan yang sama dalam satu wilayah.
“Melalui penggabungan ini, diharapkan dapat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur TI, serta memperkuat tata kelola sehingga daya saing industri BPR/S di NTB semakin meningkat,” ujar Rudi dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Aset Pasca-Konsolidasi Tembus Rp280 Miliar
Berdasarkan data posisi Maret 2026, PT BPR Prima Nadi tercatat memiliki aset sebesar Rp220,13 miliar, sementara PT BPR Prima Dewata mengantongi aset Rp61,1 miliar. Dengan merger ini, entitas hasil penggabungan akan memiliki basis aset yang lebih tebal untuk melakukan ekspansi kredit.
Penggabungan kedua bank ini menambah panjang daftar konsolidasi BPR di NTB sejak 2024. Sebelumnya, OJK telah mengawal penggabungan beberapa entitas seperti BPR Danayasa ke BPR Sowan Utama dan BPR Kabalong ke BPR Wiranadi. Saat ini, jumlah BPR/S di wilayah NTB tercatat sebanyak 20 unit, yang terdiri dari 17 BPR konvensional dan 3 BPRS.
Kinerja BPR di NTB Tumbuh Dua Digit
Di tengah proses konsolidasi, kinerja industri BPR/S di wilayah NTB menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Total aset BPR/S di NTB melonjak 10,20% secara tahunan mencapai Rp4,86 triliun.
Penyaluran kredit di wilayah ini juga mencatatkan pertumbuhan solid sebesar 10,21% menjadi Rp3,9 triliun, sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 10,19% menjadi Rp3,16 triliun. Angka ini melampaui pertumbuhan aset nasional industri BPR/S yang tercatat di level 5,60%.
Rudi menegaskan, BPR yang sehat dan kuat sangat strategis bagi masyarakat daerah karena karakteristik layanannya yang cepat dan dekat dengan kebutuhan pelaku usaha kecil.***
Perbandingan Kinerja BPR/S (Maret 2026):
| Indikator Pertumbuhan | Nasional (yoy) | Wilayah NTB (yoy) |
| Total Aset | +5,60% | +10,20% |
| Penyaluran Kredit | +5,94% | +10,21% |
| Penghimpunan DPK | +5,86% | +10,19% |
| Total Aset NTB | – | Rp4,86 Triliun |
