JAKARTA, Stabilitas.id – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melaporkan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga pada triwulan II 2025 di tengah ketidakpastian global. Sinergi kebijakan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 5,0% pada 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan realisasi Belanja Negara hingga pertengahan 2025 mencapai Rp1.406 triliun, tumbuh positif dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.003,8 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp444,5 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp1.231,4 triliun, didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp950,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp280,7 triliun.
“Belanja Negara difokuskan pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara pendapatan negara yang solid mendukung keberlanjutan fiskal,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, 28 Juli 2025.
Pemerintah juga mendorong produktivitas sektor riil melalui deregulasi dan kemudahan administrasi pajak bagi pelaku usaha, termasuk penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak, tanpa menambah kewajiban baru bagi pelaku usaha.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa nilai tukar Rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat hingga awal Juli 2025, didukung oleh kebijakan stabilisasi moneter yang konsisten. “Kami terus melakukan intervensi di pasar valuta asing, termasuk pasar off-shore NDF, yang berhasil mendongkrak penguatan Rupiah,” ujar Perry Warjiyo.
BI memperkuat strategi operasi moneter pro-market untuk mendukung penurunan suku bunga dan menjaga daya tarik portofolio investasi. Total posisi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat Rp84,10 triliun per 23 Juli 2025, turun dari Rp123,39 triliun pada awal Januari 2025, sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas yang ketat.
BI juga memperpanjang kebijakan tarif rendah untuk Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) hingga akhir 2025, dengan tarif Rp1 untuk bank dan maksimum Rp2.500 untuk nasabah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM.
Selain itu, BI memperluas implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk integrasi layanan pembayaran digital dan memperkuat konektivitas sistem pembayaran internasional menggunakan mata uang lokal.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, mencatat pertumbuhan stabil di sektor keuangan non-bank dan perbankan. “Aset dana pensiun program sukarela mencapai Rp381,4 triliun, tumbuh 5,0% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, kredit perbankan tumbuh sebesar 6,2% secara tahunan, didorong oleh kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor properti,” ujar Mahendra Siregar.
OJK berkomitmen menyelesaikan peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara kredibel, melibatkan pelaku industri keuangan dan masyarakat.
OJK juga terus memperkuat pengawasan dan pengembangan sektor keuangan non-bank dan perbankan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudhi Sadewa, melaporkan bahwa total simpanan nasabah di bank umum yang dijamin LPS mencapai Rp7.814,3 triliun per Juni 2025, dengan pertumbuhan sebesar 5,2% dibandingkan periode sebelumnya.
“Kami terus memperkuat kebijakan penjaminan simpanan dan resolusi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan,” kata Purbaya.
LPS juga berfokus pada penyempurnaan regulasi dan koordinasi dengan KSSK untuk memitigasi risiko sistemik.
KSSK berkomitmen memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi risiko dari dinamika ekonomi global, termasuk potensi dampak geopolitik dan kebijakan ekonomi internasional. KSSK juga mendukung program Asta Cita Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rapat berkala KSSK berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2025. ***
.jpg)
