JAKARTA, Stabilitas-Tampaknya perbankan harus mulai berhati-hati ketika menjalankan layanan keuangan digital. Berdasarkkan hasil riset yang dilakukan MicroSave Indonesia –lembaga konsultan Internasional bidang keuangan inklusif- belum lama ini, ada empat risiko utama yang dapat menjadi penghambat penetrasi layanan keuangan digital. Pertama, kesadaran yang rendah terkait provider, produk, dan biaya layanan. Kedua, kurangnya dukungan terhadap pelangggan. Ketiga, mekanisme penyampaian keluhan yang kurang memadai, Keempat, masih rendahnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap provider dan layanan yang disediakan.
Riset tersebut melibatkan 1.414 pelanggan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesiaa. Pelanggan yang diteliti merupakan perpaduan dari 886 pelangggan Laku Pandai dan 5288 pelanggan Layanan Keuangan Digital (LKKD) dari sembilan provider utama di Indonesia. Dari 1.414 pelanggan tersebut, sekitar 1.011 merupakan pelanggan yang masih aktif menggunakan Laku Pandai dan LKD, sedangkaan 403 merupakan pelanggan tidak aktif.
Country Manager MicroSave Indonesia Grace Retnowati mengungkapkan, pertumbuhan layanan keuangan digital di Indonesia cukup pesat menggingat saat ini tercatat ada sekitar 290 ribu agen dan 3,2 juta akun/rekening yang terdaftar di seluruh Indonesia. Kendati demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, berbagai risiko akan muncul dan merugikan masyarakat karena hanya 22 persen masyarakat yang melek terhadap layanan keuangan dan 8 persen di antaranya yang tahu akan layanan keuangan digital.
BERITA TERKAIT
Menurut Grace, untuk mengejar target inklusi keuangan sebesar 75 persen, regulator dan penyedia layanan keuangan digital harus memastikan keamanan saluran layanan keuangan digital dan meningkatkan perlindungan pelanggan. Pasalnya, pelanggan tetap rentan terhadap berbagai risiko apabila tidak ada inisiatif perlindungan pelanggan dan manajemen risiko yang kuat.
Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaraan terkait layanan keuangan digital, diharapkan OJK dan Bank Indonesia memiliki program literasi keuangan yang spesifik berbicara tentang layanan keuangan digital. Regulator bisa bekerja sama dengan pelaku industri untuk melakukan beragam program inovatif berdasarkan wawasan perilaku (human behavior), dengan menggunakan permainan/alat interaktif.
“Akan sangat menguntungkan juga apabila e-KTP dapat ditingkatkan sebagai identitas digital yang memudahkan proses KYC dan due diligence dengan demikian mempercepat proses pendaftaran dan meningkatkan pengalaman pelangggan. Penggunaan identitas digital ini sudah sangat banyak dilakukan di negara-negara lain seperti di India, Pakistan, Kenya, Nigeria,” katanya. (Agt)
















